Monitoring Report Jum'at, 28 September 2012

Berita Terkait KPK

• INILAH - Demokrat Minta KPK Harus Banyak Belajar: Partai Demokrat meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belajar dalam menyelidiki setiap kasus korupsi. Hal itu terkait kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) pada tahun 2008 dengan tersangka Neneng Sri Wahyuni. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pemanggilan Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustofa, menunjukkan bahwa KPK harus banyak belajar dalam menangani kasus tindak kejahatan korupsi. "KPK harus banyak belajar, sehingga tidak dengarkan ocehan Nazaruddin," tegas Nurhayati
• OKEZONE - Demokrat Resmi Tolak Revisi UU KPK: Fraksi Partai Demokrat sore ini menggelar rapat internal untuk membahas sikap partai terkait dengan usulan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat itu menghasilkan keputusan bahwa Fraksi Partai Demokrat tidak mendukung dilakukannya revisi UU KPK. "Yang tadi kita bicarakan itu mengenai revisi UU KPK bahwa Fraksi Partai Demokrat tidak mendukung pelemahan KPK, bahwa fraksi juga mendukung penguatan KPK. Jadi Partai Demokrat tidak mengusulkan revisi UU KPK," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf

Berita Terkait Partai Demokrat Jabar

• DETIK - Demokrat Tak Persoalkan Kehadiran Macan Center: Partai Demokrat Jabar tak mempermasalahkan kehadiran Macan Center. Menurut Ketua Tim Penjaringan Balon Gubernur Partai Demokrat Didin Supriadin, sepanjang tidak mengatasnamakan partai, sah-sah saja lembaga itu muncul. "Yang pasti jangan mengatasnamakan sebagai resmi partai. Kalau masing-masing calon bikin tim, silakan," kata Didin saat dihubungi detikbandung, Kamis (27/9/2012). Macan Center adalah tim yang dibentuk sebagai pusat pergerakan, kajian dan analisa menuju pencalonan Dede Yusuf sebagai gubernur pada Pilgub Jabar 2013. Sejauh ini, Dede Yusuf masuk dalam bursa pencalonan Gubernur Jabar dari Partai Demokrat.

Berita Terkait RUU Kerukunan Umat Beragama

• SINDO - Partai Demokrat Dorong RUU Kerukunan Umat Beragama: Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang perlunya protokol internasional antipenistaan agama demi menjaga perdamaian dunia dinilai menjadi dasar kuat untuk membahas Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB).  Terlebih,RUU ini memang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). SBY menyampaikan hal ini di depan Sidang Ke-67 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York,AS,Selasa (25/9). Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Inggrid Kansil mengatakan, protokol internasional ini bersifat mengikat negara-negara anggota PBB. 

Berita Terkait Isu Koalisi

• KOMPAS - Ramadhan: Demokrat dan PDI-P Cocok: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menyatakan, partainya punya kecocokan dan berkomunikasi yang baik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan demikian, tidak ada yang menghalangi kedua partai itu untuk bersama, seperti pada Pemilu 2014. ”Kami (Demokrat dan PDI-P) punya pandangan sama. Namun, (untuk bersama di pemilihan presiden) itu keputusan politik dan diambil setelah pemilu legislatif. Namun, sinyalnya sudah ada. Jika dengan Golkar, saya tidak tahu. Bukan hanya kali ini kami kecewa dengan orang Golkar,” kata Ramadhan

Berita Terkait Isu Tawuran

• TRIBUNNEWS - Demokrat Minta Tawuran Stop Total: Partai Demokrat meminta tawuran yang terjadi sejak lama untuk dihentikan. Apalagi, kejadian tawuran pada pekan ini mengakibatkan pelajar meninggal dunia. "Tawuran ataupun bullying ada sejak lama inilah saatnya di stop total," kata Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/9/2012). Nurhayati mengatakan anaknya sempat menjadi korban bullying saat duduk di bangku SMP. Semenjak itu, ia menerapkan pengawasan melekat hingga lulus SMA. "Alhamdulillah kejadian itu tidak pernah terulang kepada adik-adiknya," katanya.

Berita Terkait Pilpres

• MERDEKA - Demokrat: Presidential threshold tidak usah diubah: Partai-partai politik, baik itu partai besar, menengah atau pun partai kecil sedang tarik ulur dan beradu kepentingan dalam rangka menyikapi revisi Undang-undang Pilpres. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menyatakan soal presidential threshold tidak perlu diubah dalam revisi UU Pilpres. "Hal yang substantif, sistem, anggaran dan cara. Tetapi kalau threshold habisin waktu itu, namanya udah itu enggak usah diubah-ubah lagi," kata Max

Berita Terkait Pilbub Lampung

• BERITA SATU  - Pemilihan 3 Bupati Serentak di Lampung Berjalan Aman: Pemilihan bupati dan wakil bupati di tiga Kabupaten, Provinsi Lampung yakni Lampung Barat, Tanggamus, dan Tulang Bawang yang berlangsung serentak Kamis (27/9) berjalan aman dan lancar. Untuk sementara pasangan petahana masih menduduki posisi teratas dibandingkan calon lainnya, kecuali Kabupaten Tulang Bawang yang bakal mempunyai pemimpin baru karena Bupati sebelumnya sudah tidak mencalonkan lagi dan Wakil Bupatinya karena tidak memperoleh partai pengusung. Berdasarkan penghitungan cepat atau quick count untuk Lampung Barat masih dimenangi oleh pasangan calon petahana yakni Mukhlis Basri-Makmur Azhari begitu juga Kabupaten Tanggamus masih dimenangkan oleh pasangan petahana  yakni Bambang Kurniawan-Samsul Hadi.

Berita Terkait Perda Parkir

• INILAH - Perda Parkir Akan Segera Disahkan: Perda Parkir akan segera disahkan. Perda yang terdiri dari 18 bab dan 83 pasal, akan mengatur kawasan atau zoning yang diperbolehkan sebagai tempat parkir. Anggota DPRD DKI Fraksi Demokrat, Hardi, mengatakan, dengan disahkannya Perda Parkir, diharapkan masalah kemacetan di Ibukota dapat berkurang. Bahkan nantinya, tak ada lagi kendaraan yang parkir di jalanan (on the street). "Secara bertahap penggunaan lahan parkir di ruang milik jalan akan dihapus. Parkir yang on street akan dijadikan ke off street," kata Hardi

Berita Terkait Angie

• INILAH - Angie Baca Buku "Masjid Muammar Qaddafi": Angelina Sondakh alias Angie, terdakwa kasus dugaan suap di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) hari ini, Kamis (27/9/2012), menjalani sidang lanjutan dengan agenda putusan sela hakim. Politikus Partai Demokrat tersebut duduk di deretan kursi penasihat hukum dengan stelan khasnya, kemeja putih dan celana panjang ditambah kacamata hitam. Saat menunggu sidang di salah satu ruangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Angie nampak sedang membawa buku yang berjudul :Masjid Muammar Qaddafi". Buku tersebut berisi tentang tujuh kebiasaan (sunnah) Nabi Muhammad SAW.  

Monitoring Report Kamis, 27 September 2012

Berita Terkait Capres

• SINDO - Demokrat-PDIP Penentu Capres Alternatif: Munculnya figur alternatif dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 sangat bergantung pada Partai Demokrat dan PDIP sebagai dua partai besar yang hingga kini belum memastikan calon presiden (capres).  “Ya peluang itu ada di Demokrat dan PDIP yang hingga sekarang belum jelas mau mengusung siapa. Harus dimulai dari sekarang untuk melakukan semacam public nomination terhadap kader-kader potensialnya dan juga tetap membuka peluang bagi figur lain yang nonpartai politik,” kata pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk

Berita Terkait Saan Mustofa

• JPNN - Saan Beri Klarifikasi soal Tudingan Nazaruddin: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustofa dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek PLTS di Kemenakertrans 2007/2008 dengan tersangka Neneng Sri Wahyuni. Saan diperiksa setelah suami Neneng, M Nazaruddin kembali "bernyanyi" usai diperiksa KPK sebagai saksi kasus ini beberapa waktu lalu. Saat itu Nazaruddin membeberkan keterlibatan mantan Menakertrans Erman Suparno, Anas Urbaningrum dan Saan Mustofa pada proyek PLTS tersebut. Saan sudah tiba sekitar pukul 10.15 WIB.

Berita Terkait Sutan Bhatoegana

• JPNN - Sutan Bhatoegana Bagi-bagi Duit: Bakal calon gubsu dari Demokrat Sutan Bhatoegana mulai menunjukkan taringnya di sejumlah daerah di Sumut, termasuk di Binjai. Bertempat di salah satu lesehan di Jalan Umar Baki,Kecamatan Binjai, Soetan bagi-bagi duit recehan Rp10 ribu dan Rp20 ribu kepada sejumlah masyarakat yang datang, Rabu (26/9). Dalam kunjungan singkatnya di Kota Binjai, Ketua Komisi VII DPR RI itu menyampaikan, dirinya memberikan uang kepada masyarakat bukan mencari simpati masyarakat, melainkan atas keikhlasan sendiri. "Kenapa, kan tidak ada masalah saya membagi-bagikan uang kepada masyarakat, saya ikhlas memberi mereka, bukan saya paksa mereka untuk memilih saya," urainya.

Berita Terkait Musda Demokrat Jateng

• SUARA MERDEKA - Musda Demokrat Jateng Ditargetkan Oktober: Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Jateng yang sedianya digelar di Hotel Grand Arthos Aerowisata Magelang, Kamis (27/9) akhirnya resmi tertunda. Sekretaris Divisi Pembinaan Organisasi DPP Partai Demokrat Sudewo menargetkan pelaksanaan musda bisa terselesaikan pada bulan Oktober 2012. Adapun, lokasinya dimungkinkan masih berada di Magelang. Setelah musda, DPP juga berencana mengadakan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat di 35 kabupaten/ kota di Jateng, tepatnya pada bulan Desember 2012 dan Januari 2013. "Kami perkirakan Oktober mendatang sudah bisa digelar musda," tandas Sudewo.

Berita Terkait Ketua DPC PD Cilacap

• METRO TV NEWS - KPK Periksa Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa anggota Partai Demokrat terkait kasus dugaan adanya aliran dana dalam kongres pemilihan ketua umum Partai Demokrat pada 2010 di Bandung, Jawa Barat, yang dimenangkan oleh Anas Urbaningrum. Kemarin (26/9), KPK memeriksa Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap Tridiyanto beserta koleganya Wahyudi Utomo dan staf Anas bernama Nurachmad. Usai diperiksa selama 12 jam, Tridiyanto mengaku dicecar pertanyaan seputar sosok Muhamad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Ia juga diminta menjelaskan proses pelaksaan kongres Partai Demokrat.

Berita Terkait Ganti Anggota DPR

• INILAH - Golkar & Demokrat Ganti Anggotanya di DPR: Partai Golkar dan Partai Demokrat (PD) resmi melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggotanya. Dua anggota yang diganti adalah almarhumah Mariani Akib Baramuli dari Golkar yang meninggal karena sakit jantung, dan Theresia EE Pardede alias Tere dari Partai Demokrat yang mengundurkan diri.m Almarhumah Mariani Akib Baramuli digantikan Ryani Soedirman yang ditugaskan Fraksi Golkar duduk di Komisi VIII DPR. "Dia akan duduk di komisi VIII, kompetensinya memang di situ," kata Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto
• POSKOTA - Marzuki Alie Lantik Dua Anggota DPR: Ketua DPR RI Marzuki Alie melantik anggota baru dewan lewat Pergantian Antar Waktu (PAW) yakni dari Fraksi Golkar dan Demokrat. Anggota PAW yang dilantik, Efi Sulistowati mengantikan Theresia Ebenna Ezeria Pardede alias Tere yang mendundurkan diri Fraksi Demokrat. Dan dari Fraksi Golkar Ryani Soedirman menggantikan Mariani Akib Baramuli. Mariani Akib Baramuli, meninggal dunia di Senayan City akibat serangan jatung.

Berita Terkait Isu Century

• JPNN - Aneh, Demokrat Mengeluh Pascapemanggilan JK-Antasari: Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengaku heran dengan Fraksi Partai Demokrat yang tiba-tiba memersoalkan pemanggilan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Tim Pengawas Century DPR. Bambang menganggap PD aneh karena menuding Timwas memolitisasi pemanggilan dua tokoh yang menolak  bailout untuk Century itu.  Menurut Bambang, dalam rapat Timwas Rabu (26/9), anggota Timwas dari FPD menganggap ada politisasi kasus Century pasca-pemanggilan JK dan Antasari.

Berita Terkait Pengurus DPAC Demokrat se Rohul

• RIAU TERKINI - Mambang Mit Bakal Lantik Pengurus DPAC Demokrat se Rohul: Ketua DPD Partai Demokrat Riau HR Mambang Mit yang juga calon Gubernur Riau 2013 direncanakan Sabtu, (29/09/2012) melantik Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) se Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) di Gedung Daerah Pasirpangaraian. Pada kegiatan tersebut, juga dijadwalkan hadir Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Sekretaris Umum Edhie Baskoro Yudhoyono MSc dan Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat EE Mangindaan beserta rombongan pengurus DPP lainnya. Selain itu, hadir juga ketua dan Pengurus DPC Rokan Hulu. Demikian diungkapkan Koordinator Divisi Komunikasi Publik DPD Partai Demokrat Riau Tony Hidayat.

Berita Terkait Pilpres

• BERITA SATU  - Demokrat Usulkan Presidential Threshold 15 Persen: Wakil Sekjen Partai Demokrat (PD) Saan Mustopa mengatakan, PD mengusulkan ambang batas presiden atau presidential threshold, sebesar 15 persen dari kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 20 persen suara secara nasional. Alasannya, dua angka itu sebagai angka moderat yang masih mungkin dicapai partai-partai. Selain itu, dua angka itu juga tidak terlalu mudah bagi partai untuk mencalonkan presiden,  sehingga partai memilih sungguh-sungguh atau tidak asal mencalonkan. "Kami usulkan Presidential Threshold sebesar 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara secara nasional," kata Saan

Berita Terkait Isu Pelantikan Gubernur DKI

• INILAH - Biaya Besar, Pelantikan Gubernur DKI Tuai Protes: Besarnya anggaran pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menuai reaksi fraksi dikalangan dewan. Dewan meminta alokasi anggaran pelantikan yang mencapai Rp822 juta, dipangkas. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Aliman Aat mengatakan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI yang rencananya bakal berlangsung pada 7 Oktober 2012 mendatang, sudah selayaknya digelar secara sederhana. “Pelantikan itu bukan pesta kemenangan. Namun titik landas untuk bekerja sang pemenang,” ujar Aliman

GATRA – Laporan Utama Majalah GATRA edisi 18/47, terbit Kamis 27 September 2012

Tantangan Jokowinomics di Ibu Kota

Jokowi yang dinilai sukses sebagai Wali Kota Solo akan mendapat beban lebih berat ketika menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Perlu dukungan politik untuk mejalankan kebijakan publik Jokowinomics. Mulai tampak riak-riak kecil di DPRD Jakarta.

Pembangunan jalan layang Antasari-Blok M, Jakarta Selatan, kini memasuki tahap penyelesaian akhir. Proyek infrastuktur karya Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo itu diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang selalu mencekik ruas jalan tersebut.

Jalur Antasari-Blok M hanyalah satu dari sekian banyak ruas jalan Jakarta yang kerap dilanda kemacetan. Masalah kemacetan lalu lintas Ibu Kota seolah menjadi penyakit kronis yang tak ada obatnya. Gubernur silih berganti, toh tak pernah beres mengatasi masalah ini.

Persoalan yang tak kunjung selesai ini kadang dijadikan "senjata" oleh calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) untuk "menembak" pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dalam berbagai dialog dan debat menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Jokowi-Ahok menilai Gubernur Fauzi Bowo gagal menuntaskan masalah kemacetan ini. Ketika pasangan ini, pekan lalu, berhasil memenangkan pilkada DKI Jakarta putaran kedua (berdasarkan perhitungan cepat lembaga survei), sebagian besar warga Ibu Kota menaruh harapan pada mereka, meski ada juga yang meragukan kemampuan mereka dalam mengatasi persoalan kemacetan Jakarta.

Apa pun kata orang, Basuki alias Ahok selaku calon wakil gubernur mengaku sudah punya solusi untuk mengatasi kemacetan itu. "Harusnya move people, not car," kata Ahok. Yang berlangsung di Jakarta selama ini, menurut dia, adalah memindahkan mobil dari satu tempat ke tempat lain. "Move car, not people," katanya.

Ia menilai konsep yang berlaku selama ini tidak tepat. "Kalau membangun jalan terus, juga nggak akan selesai (masalah)," Ahok menambahkan. Misalnya pembangunan jalan layang Antasari-Blok M yang hampir rampung konstruksinya itu. Karena itulah, Jokowi-Ahok ingin mengubah apa yang selama ini menurut mereka tidak tepat.

Kemacetan hanyalah satu dari sekian banyak problem Ibu Kota. Di luar itu, ada permukiman kumuh, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan banjir. Untuk menata permukiman, pembangunan dimulai dari kampung dengan menciptakan kampung sehat, memiliki ruang terbuka hijau, ruang publik, drainase, dan septic tank yang jelas.

Pembangunan permukiman berupa kampung susun, membangun usaha produktif di kampung, pasar tradisional, dan lokasi pedagang kaki lima adalah solusi yang akan dilakukan Jokowi untuk membenahi Jakarta. Sejauh ini, Jokowi yang menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jawa Tengah, dianggap berhasil menata permukiman kumuh dan merelokasi pedagang kaki lima di kotanya.

Tapi persoalan Jakarta tentu jauh lebih besar dibandingkan dengan Solo yang cuma berpenduduk sekitar 650.000 jiwa. Sedangkan warga DKI Jakarta mencapai 8,5 juta jiwa. Berarti 12 kali lipat dari penduduk Solo.

Meski masalah Jakarta jauh lebih kompleks, dalam berbagai kesempatan kampanyenya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menyatakan akan bekerja keras untuk mengatasinya. "Solo memang kecil bila dibandingkan dengan Jakarta. Tapi Jakarta punya APBD 22 kali lipat dibandingkan dengan Solo. Dengan dana sebesar itu, Jakarta akan lebih maju bila pembangunan dilakukan dengan transparan dan berpihak pada kepentingan warga," kata Jokowi.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof A. Chaniago, menyebut gaya Jokowi yang antiformalitas, sederhana, antigagah-gagahan pejabat, antiprotokoler, antifeodal, dan antibasa-basi yang tidak perlu (kecuali dalam norma kesantunan Jawa) sangat pas untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta. Selama menjadi Wali Kota Solo, Jokowi lebih banyak turun ke lapangan dan menjadi problem solver.

Andrinof melihat Jokowi sebagai sosok yang tidak tampak sebagai orang yang ingin didengar. Walaupun, dia sangat pantas menjadi orang yang lebih banyak didengar daripada mendengar. Dengan hasil kerja nyatanya mengubah kondisi Kota Solo dari tahun ke tahun selama masa kepemimpinannya dengan anggaran yang amat terbatas.

Andrinof menyebut kebijakan publik Jokowi dalam memberesi masalah di Solo sebagai "Jokowinomics". Dia pun yakin, Jokowinomics bisa berhasil bila diterapkan di Jakarta. Hepotesis Andrinof tentang Jokowinomics itu dipublikasikan melalui milis, pertengahan Juli lalu. Ia membuat perbandingan kasar antara besaran rasio anggaran pembangunan Kota Solo per kapita dan anggaran pembangunan DKI Jakarta per kapita.

Kemudian Andrinof membandingkan hasil pembangunan dua kota ini berdasarkan besaran anggaran per kapita. "Katakanlah Pemprov DKI harus punya alokasi khusus anggaran karena statusnya sebagai ibu kota. Tetapi perbandingannya tetap saja menunjukkan betapa borosnya biaya pembangunan di DKI Jakarta dan betapa efisiennya penggunaan anggaran pembangunan di Kota Solo," kata Andrinof.

Selama lima tahun kepemimpinan Jokori periode I (2005-2010), total APBD Kota Solo hanya sekitar Rp 4 trilyun, dengan jumlah penduduk sekitar 650.000 jiwa. Adapun total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan di DKI Jakarta selama periode yang sama mencapai Rp 110 trilyun, dengan jumlah penduduk 8,5 juta jiwa. "Artinya, dengan jumlah penduduk DKI Jakarta yang 12 kali lipat dari penduduk Kota Solo, DKI Jakarta memiliki besar anggaran 22 kali lipat," Andrinof menegaskan.

Kalaupun tidak bisa menerima perbandingan antara cara mengelola Kota Solo dan DKI Jakarta, boleh juga dibandingkan Kota Solo dengan Jakarta Utara. Kota Solo memiliki kepadatan penduduk 12.750 jiwa per kilometer persegi, lebih tinggi dari tingkat kepadatan Jakarta Utara, yakni 10.959 jiwa per kilometer persegi.

Sepanjang tahun 2005-2010, di wilayah Jakarta Utara ada tiga pasar tradisional yang mati. Adapun di Kota Solo, dalam periode yang sama, berdiri 13 pasar tradisional. Belum lagi pembangunan taman kota, trotoar untuk pejalan kaki, perbaikan administrasi pelayanan, dan green belt di tepi Bengawan Solo sepanjang lebih dari tujuh kilometer. Ini menjadikan Solo memiliki belt terpanjang di Indonesia.

Dengan anggaran per kapita di DKI Jakarta yang 22 kali lipat dari Kota Solo tadi, masalah di DKI Jakarta terus bertambah. Jalur pejalan kaki juga tidak bertambah, sedangkan jalur yang ada semakin tidak efektif karena Pemprov DKI tidak melakukan pencegahan dalam proses okupasi awal fasilitas umum.

Cara kerja aparat tramtib mengadopsi cara kerja pemadam kebakaran. Mereka bertindak kalau masalah sudah terjadi, bukan mencegah agar masalah tidak terjadi. Selain penggunaan anggaran yang efisien, yang harus dicatat dari kebijakan anggaran Kota Solo pada masa Jokowi, kata Adrianof, adalah pemihakannya yang nyata kepada rakyat.

Salah satu programnya yang dikenal luas, bahkan sampai ke luar negeri, adalah pemindahan pedagang kaki lima dari lokasi yang kurang tepat dan dibuat semrawut oleh keberadaan pedagang kaki lima tersebut ke lokasi khusus yang dibangun Pemerintah Kota Solo, tanpa konflik.

Di luar itu, masih ada program lain yang juga bermaksud memberi tempat yang layak bagi kelompok masyarakat yang akan dipindahkan, yakni masyarakat daerah slum yang dipindahkan ke rumah susun dan penghuni bantaran Sungai Bengawan Solo yang diberi lahan gratis untuk dibangun menjadi milik sah warga asal bantaran Sungai Bengawan Solo tersebut.

Pemindahan lokasi usaha atau tempat tinggal kelompok warga itu adalah program yang juga mengubah cara hidup warga dari kebiasaan-kebiasaan kurang baik. Misalnya, dari kebiasaan mengotori lingkungan, menimbulkan kesemrawutan, kekumuhan, dan menggunakan fasilitas yang seharusnya dipakai untuk kepentingan umum menjadi warga yang mulai membiasakan diri hidup tertib, bersih, rapi, dan mengetahui hal yang bukan menjadi hak mereka.

Begitulah penilaian Andrinof Chaniago terhadap Jokowi. Hanya saja, Jokowi kemungkinan bakal menghadapi tantangan politis yang jauh lebih berat bila menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di Solo, Jokowinomics bisa berjalan mulus, antara lain, karena mendapat dukungan politik dari DPRD Solo yang didominasi PDI Perjuangan, partai yang menopang Jokowi.

Jakarta, ketika Jokowi mencalonkan sebagai gubernur, hanya dua partai minoritas di DPRD DKI Jakarta yang mendukungnya. Yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, yang hanya memiliki 17 kursi di DPRD DKI Jakarta. Adapun lawan politiknya, pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, ditopang beberapa partai besar, seperti Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB, dan Hanura yang menguasai 77 kursi DPRD.

Padahal, untuk memuluskan penggunaan anggaran, harus ada persetujuan DPRD. Toh, pasangan Jokowi-Ahok tak khawatir manakala dalam pembahasan di DPRD nanti mereka diganjal. "Ini DKI, Bung. Apa pun yang kita lakukan, 80% media meliput dan seluruh Indonesia tahu seperti apa. Kalau partai menantang gubernur yang transparan, efeknya tidak hanya di DPRD DKI," kata Ahok. "Melainkan juga berimbas ke nasional. Mereka bisa tereliminasi dari politik Indonesia," ia menegaskan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Aliman Aat, meminta pasangan Jokowi-Ahok segera menjalin komunikasi awal ke fraksinya dan fraksi lainnya. Fraksi Demokrat, katanya, tak akan mengganjal kebijakan Jokowi-Ahok selama untuk kebaikan masyarakat.

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali. Meski partainya mengusung Foke-Nara, mereka tak akan mempersulit Jokowi-Ahok di parlemen. "Kita harapkan apa yang jadi janji-janji gubernur yang akan datang ini bisa dituangkan dalam satu usulan kepada DPRD yang nantinya dibahas," kata Ashraf Ali kepada Taufiqurrohman dari GATRA.

Namun kini terlihat ada riak-riak kecil di DPRD DKI Jakarta. Dalam penetapan APBD 2013, sebelumnya disepakati, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) akan ditetapkan pada 28 September 2012. KUA-PPAS adalah gambaran kebijakan anggaran secara umum.

Yang ngotot agar KUA-PPAS ditetapkan pada Jumat mendatang adalah Fraksi Demokrat. Kalau itu yang terjadi, maka penetapan KUA-PPAS tidak melibatkan Jokowi-Ahok. Hal inilah yang membuat Golkar dan PKS tak sepaham. Dua fraksi ini, ditambah PDI Perjuangan dan Gerindra, menginginkan penetapan KUA-PPAS diundur, setelah gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik. Sehingga mereka bisa terlibat dalam pembahasan.

"Jika ditandatangani sebelum pelantikan gubernur, maka pola berpikirnya masih dalam kerangka program gubernur yang lama," kata Ashraf. Nah, lo.***

Monitoring Report Rabu, 26 September 2012

Berita Terkait Isu Koalisi Demokrat - PDIP

• OKEZONE - Ruhut: Demokrat Siap Koalisi, PDIP-nya Mau Enggak?: Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, tak membantah partainya akan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) di 2014 mendatang. "Politik apapun bisa terjadi, 4+4 bukan hanya 8, bisa saja 9," kata Ruhut

Berita Terkait Isu Partai-partai Kristen Bersatu

• DETIK - Partai-partai Kristen Bersatu Kumpulkan Kekuatan: 10 Partai politik Kristen berkumpul siang ini di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI). Mereka sedang merumuskan konsep peleburan guna menyatukan kekuatan. Acara digelar di kantor PGI, Jl Salemba Raya nomor 18, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2012). Ada 10 perwakilan partai politik yang hadir yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Kristen Demokrat, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Demokrasi Kristen Nasional, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Anugerah Demokrat, Partai Kemerdekaan Rakyat dan Partai Kristen Nasional. Selain persatuan partai, pertemuan itu juga digelar untuk pembentukan forum komunikasi dan koordinasi para aktivis Kristen. Bila perumusan lancar, mereka akan meleburkan dalam satu partai saja, yakni PDS.

Berita Terkait Kasus PLTS

• OKEZONE - Kasus PLTS, KPK Panggil Saan Mustopa: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa, untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).  Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) partai itu diperiksa sebagai saksi Neneng Sri Wahyuni yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek senilai Rp8,9 miliar. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha

Berita Terkait Pilpres

• SINDO - Semua Partai Politik Dinilai Cari Aman-Pembahasan Ambang Batas Pengusungan Capres Bakal Alot: Perdebatan panjang soal syarat pengusungan calon presiden (capres) atau presidential threshold menunjukkan bahwa partai-partai politik di DPR tidak memiliki iktikad tulus memperkuat sistem demokrasi. Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menyatakan, sejak awal pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR, sudah jelas terlihat adanya dua kubu utama menjelang pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres). “Yakni kelompok fraksi yang mendukung angka presidential threshold di UU Pilpres diturunkan dan kelompok fraksi yang menginginkan presidential threshold sama atau naik dibanding Pilpres 2009.    Intinya, sama-sama cari aman. Sama-sama untuk memenuhi hasrat berkuasa semata. Sangat pragmatis,”ujar Kristiadi
• METRO TV NEWS - PPP Usul Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Serentak: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) punya pandangan berbeda soal revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden. PPP mengusulkan, Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif dilakukan serentak. "Pemilu presiden dan pemilu legislatif serentak meningkatkan akuntabilitas presiden lima tahun kemudian," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy

Berita Terkait KPK

• JPNN - Demokrat: Hentikan Wacana Lemahkan KPK: Anggota Komisi III DPR, Saan Mustopa mengatakan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh ditujukan untuk memperlemah kewenangan KPK. Menurut Saan, seharusnya revisi itu dimaksudkan untuk memperkuat kewenangan KPK dalam mencegah dan menindak tindak pidana korupsi. "Komitmen Fraksi Demokrat untuk merevisi UU KPK justru untuk memperkuat kewenangan KPK memberantas korupsi. Kalau revisi tidak bisa menambah kewenangan, maka kewenangan yang ada saat ini harus dipertahankan dan tidak bisa dipreteli,” kata Saan Mustopa

Berita Terkait Isu Bailout Bank Century

• JPNN - Demokrat Tak Cemas Rekaman Rapat Istana Sampai ke Timwas: Anggota Tim Pengawas Century DPR, Achsanul Qosasih, menyatakan bahwa keputusan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang menyerahkan rekaman rapat di IStana pada 9 Oktober 2008 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu dipersoalkan. Meski demikian Achsanul tetap berharap Dipo menyerahkan rekaman rapat itu ke Timwas Century. Achsanul yang juga Wakil Sekjen Partai Demokrat itu menyatakan bahwa fraksi dan partainya justru mendukung upaya untuk membuka rekaman rapat di Istana pada 9 Oktober 2008 yang disebut-sebut membicarakan tentang bailout untuk Bank Century. "Timwas juga butuh. Kasih saja ke Timwas, tidak apa-apa," kata Achsanul

Berita Terkait Foke

• SINDO - Demokrat Evaluasi Kekalahan Foke: Partai Demokrat akan mengevaluasi kegagalan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dalam Pilkada DKI Jakarta, sebagai bahan pembelajaran untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.  Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf mengungkapkan, Demokrat memang selalu melakukan evaluasi mendalam seusai calonnya kalah atau menang dalam pilkada. Apa pun hasilnya, terutama dalam konteks Pilkada DKI, pasti akan ada catatan untuk Pemilu 2014, pilpres, termasuk untuk keikutsertaan dalam pilkada selanjutnya.  “Dinamika politik mendekati 2014 nanti akan semakin luar biasa. Perlu strategi yang matang. Strategi bisa disusun antara lain dari hasil evaluasi. Misalnya,apa yang harus kita berikan kepada masyarakat, sejauh mana kemampuan kita meyakinkan masyarakat,” ujar Nurhayati

Berita Terkait Musda Demokrat Jateng

• SOLOPOS - SBY MARAH, Musda Demokrat Jateng Terancam Ditunda: Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat (PD) Jateng yang dijadwalkan 27-28 September di Kabupaten Magelang mendatang terancam ditunda. Menurut sumber di internal DPD PD Jateng, ada isu pelaksanaan Musda akan ditunda atau diundur karena adanya karantina terhadap sejumlah pengurus DPC PD yang dilakukan salah satu kandidat calon ketua. ”Adanya karantina pengurus DPC ini sampai kepada Ketua Dewan Pembina DPP PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Beliau (SBY) marah,” kata sumber yang enggan disebut namanya di Semarang

Berita Terkait Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat

• OKEZONE - BK Periksa Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat: Badan Kehormatan (BK) DPR hari ini memanggil anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat, I Wayan Gunastra, terkait aduan istrinya, Hollia. Pemeriksaan terhadap, I Wayan terkait adanya pelanggaran kode etik yang merasa ditinggal oleh suaminya tanpa mendapatkan nafkah. "Memproses suatu pengaduan dari stri seorang anggota DPR yang merasa ditinggalkan oleh suaminya yaitu saudara I Wayan Gunastra," ungkap Wakil Ketua BK Siswono Yudhohusodo

Berita Terkait Isu Prabowo

• MERDEKA - Politikus Demokrat geram Prabowo dompleng popularitas Jokowi: Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan berharap Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto tidak menunggangi popularitas Joko Widodo (Jokowi) untuk kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. "Saya kira gini, bahwa Pak Prabowo berhentilah menunggangi anak-anak muda, termasuk Jokowi. Lebih bagus, Pak Prabowo jadi king maker bagi anak-anak muda seperti Fadli Zon, Ahok, Jokowi, Ahmad Muzani," kata Ramadhan Pohan  

Monitoring Report Selasa, 25 September 2012

Berita Terkait RUU Pilpres

• INILAH - Partai Demokrat Minta RUU Pilpres Tak Direvisi: Saat ini Badan Legislatif (Baleg) DPR masih melakukan pembahasan yang krusial dalam penggodokan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Hal tersebut karena pro dan kontra terkait besaran Presidential Threshold (PT), masih terjadi dibeberapa partai politik. Ketua Baleg DPR, Ignatius Mulyono mengatakan, pihaknya masih menggodok terkait usulan seluruh fraksi di DPR soal besaran PT pada Pilpres 2014. "Sebetulnya itu-itu saja, terus ada orang yang mengajukan Presidential Threshold kalau bisa semua partai-partai yang sudah lolos PT 3,5 persen bisa mencalonkan, ada yang minta PDIP 30 persen, Golkar 25 persen, Demokrat tetap 20 persen, partai menengah yang lain minta 15 persen. Tapi kami sedang mempertimbangkan yang terbaik seperti apa," kata Ignatius

Berita Terkait Musda Partai Demokrat Jateng

• SOLOPOS - Putra Sukawi Sutarip Ramaikan Bursa Ketum Demokrat Jateng: Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Jateng, pada 27-28 September 2012 di Kabupaten Magelang, beredar tiga nama kandidat calon ketua umum. Tiga kandidat calon ketua umum yang akan menggantikan Sukawi Sutarip masing-masing Prajoko Haryanto [Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demkorat Jateng],  AS Sukawijaya tapi akrab dipanggil Yoyok Sukawi [putera Sukawi Sutarip dan Ketua Komisi E DPRD Jateng] dan Bupati Pekalongan, Amat Antono. ”Sampai sekarang tiga nama ini yang sudah muncul dalam bursa calon ketua DPD Partai Demokrat (PD) Jateng,” kata Sekretaris Umum DPD PD Dani Sruyanto

Berita Terkait Hary Tanoe

• BERITA SATU  - Demokrat Sayangkan Mangkirnya Hary Tanoe di Sidang Tipikor: Hary Tanoe dijadwal untuk memberi kesaksian di pengadilan hari ini Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, menyayangkan sikap bos PT MNC yang juga Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem, Hary Tanoesudibjo, yang mangkir dari panggilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk bersaksi bagi terdakwa suap restitusi pajak PT Bhakti Investama, James Gunardjo. Hary Tanoe dijadwal untuk memberi kesaksian di pengadilan hari ini. "Ya kalau orang yang dipanggil masak dia enggak datang? Bukan hanya panggilan dari KPK atau Tipikor, dipanggil atau diundang nikahan saja kita harus datang," kata Nurhayati

Berita Terkait Isu Angelina & Hartarti

• INILAH - Angelina & Hartarti, Berjudi di Dunia Politik: Di awal pemerintahan Presiden SBY, terdapat dua politisi cantik yang sering dijadikan pergunjingan oleh kalangan media dan politisi. Keduanya adalah Angelina Sondakh dan Hartarti Murdaya. Secara kebetulan, keduanya menjadi anggota Partai Demokrat. Pergunjingan bukan pada soal yang negatif. Tetapi lebih kepada hal positif yaitu kekaguman pada kecantikan dan peruntungan yang mereka berdua rengkuh pada waktu yang bersamaan. Tidak semua manusia ataupun wanita memiliki dua hal itu dalam hidup dan waktu yang bersamaan. Ketika masuk ke Partai Demokrat pada 2003, lewat bantuan Ventje Rumangkang, Angelina masih cukup muda. Di bawah 30 tahun. Dan saat itu ia baru dua tahun melepas gelar Putri Indonesia. Angelina sangat beruntung sebab kurang dari satu tahun menjadi anggota Partai Demokrat, partai politik yang usianya masih seumur jagung itu, sudah langsung mencetak SBY menjadi Presiden RI.

Berita Terkait Partai Demokrat Soppeng

• TRIBUNNEWS - Ilham Sirajuddin Panaskan Mesin Demokrat di Soppeng: Kandidat Gubernur Sulawesi Selatan Ilham Arief Sirajuddin beserta rombongan dijamu makan malam Wakil Bupati Soppeng Aries Muhammadiyah, di rumah jabatan Wakil Bupati Soppeng, Watansoppeng, Senin (24/9/2012). Ilham dan rombongan menyantap aneka menu khas bugis-makassar seperti konro, perkedel jagung, ayam goreng, dan lainnya yang disediakan Aries Muhammadiyah. Aries Muhammadiyah adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Soppeng. "Usai santap malam bersama, Pak Ilham meluangkan waktu briefing tertutup dengan pengurus Demokrat Soppeng di tempat yang sama, didampingi Ketua DPC Demokrat Aries Muhammadiyah didampingi Korda Soppeng Sulham Hasan," kata Ketua Tim Media Ilham-Aziz (IA) Syamsu Rizal

Berita Terkait Foke - Nara

• TRIBUNNEWS - Dibantah, Kekalahan Foke karena Kader Demokrat Korup: Partai Demokrat membantah kekalahan Fauzi Bowo di Pilkada DKI terkait kasus korupsi yang melibatkan kadernya. Diketahui, kasus korupsi menimpa kader Demokrat antara lain Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh. "Saya kira terlalu jauh untuk menghubungkan pilkada dengan satu atau dua kasus, karena hasilnya tidak lebih jelek dari putaran pertama," kata Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf

Berita Terkait Isu Capres

• INILAH - Ketua Umum Partai Tak Otomatis Capres: Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menilai kandidat calon presiden alternatif harus dipersiapkan oleh seluruh partai politik untuk menghadapi pemilu 2014. Sebab saat ini, partai politik selalu identik jika kursi ketua umum partai akan otomatis menjadi kandidat capres yang akan diusung partai tersebut. "Karena dianggap menjadi Ketum itu pengorbanan, mengeluarkan biaya waktu tenaga, sehingga seolah menjadi hak utama Ketum untuk menjadi Capres," ujar Marzuki

Berita Terkait Isu Penutupan Kantor Kedubes AS Di Jakarta

• PIKIRAN RAKYAT - FPD Sesalkan Penutupan Konsulat AS: Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaft menyesalkan penutupan kantor Kedubes AS di Jakarta serta beberapa kantor konsulatnya di Indonesia, dengan alasan tidak aman. Ia menilai alasan itu mengada-ada, karena pemerintah RI sudah menjamin keamanan seluruh kantor perwakilan AS di Indonesia. ‘’Masa sebagai negara mbahnya demokrasi takut didemo. Padahal demo itu kan bagian dari kebebasan berekspresi, kenapa mesti dilarang? Apalagi demonya tidak anarkhis. Saya rasa alasan penutupan kantor perwakilan itu sangat mengada-ada,’’ tegasnya

Berita Terkait Isu Presiden Ke Luar Negeri

• OKEZONE - Presiden Rajin Pelesir ke Luar Negeri, Tak Perlu Dipersoalkan: Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, tidak mempermasalahkan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sering melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Karena menurutnya, kunjungan tersebut dilakukan sesuai dengan tugas dari Presiden sebagai kepala negara. "Semua sudah ada aturannya sesuai tugas pokok dan fungsinya dan masing-masing punya tanggungjawab pada rakyat nantinya," kata Sutan

Berita Terkait Film Anti-Muslim

• SUARA PEMBARUAN - Komisi VIII Undang Dubes AS Terkait Film Anti-Muslim: Komisi VIII DPR berencana untuk mendengar penjelasan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Scot Marciel terkait film 'Innocence of Muslims'. Film tersebut tengah mendapat penolakan dari umat Islam di berbagai belahan dunia. Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Demokrat Ingrid Kansil membenarkan rencana pemanggilan Dubes AS tersebut. "Iya rencananya siang ini pertemuannya," kata Ingrid   

Monitoring Report Kamis-Senin, 20-24 September 2012

Berita Terkait Foke - Nara

• TRIBUNNEWS - Foke Kumpul Bersama Anak dan Cucu di Akhir Pekan: Usai agenda padat menguras tenaga dan pikiran selama putaran kedua Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, calon gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) menghabiskan libur akhir pekan, Sabtu (22/9/2012) ini, bersama keluarga besar di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati Nomor 7 Menteng, Jakarta Pusat. Selain istri dan tiga putra-putrinya, kehadiran sejumlah cucu menghangatkan akhir pekan Foke di rumah dinas yang berhadapan dengan taman rindang itu. "Bapak hari ini lagi kumpul-kumpul dengan keluarga besar, ada istri, anak, cucu-cucu bapak juga datang. Tadi, siang mereka makan bersama di rumah," ujar Ketua Media Center Foke-Nachrowi Ramli (Nara), Kahfi Siregar
• TRIBUNNEWS - Ruhut: Jokowi-Ahok Jangan Dijatuhkan di Tengah Jalan: Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul memang dikenal kerap membuat pernyataan kontroversial. Kali ini dia mewanti-wanti semua pihak terutama Anggota DPRD DKI Jakarta agar tidak menjatuhkan di tengah jalan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Joko Widodo alias Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat resmi menjabat nanti. "Ingat ucapan saya. Kepada partai koalisi di DPRD DKI Jakarta jangan Jokowi-Ahok ini dijatuhkan di tengah jalan. Itu tidak baik," kata Ruhut
• REPUBLIKA - Jika Penghitungan Suara KPUD Menangkan Foke, Ini Jawaban Ahok: Sejumlah lembaga survei yang melakukan hitung cepat (quick count) menyatakan bahwa pasangan Jokowi-Ahok memenangkan Pilkada DKI tahun 2012. Bagaimana jika terjadi hal sebaliknya saat penghitungan resmi dilakukan KPUD Jakarta? Disinggung soal kemungkinan jika penghitungan resmi pemerintah memenangkan pasangan lawan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, calon wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama hanya tersenyum dan mengatakan pihaknya tidak mengharapkan hal itu.  Ahok mengatakan tim sukses mereka mempunyai berbagai bukti lengkap foto dan video mengenai hasil penghitungan cepat. Menurutnya, jika tiba-tiba hasilnya berbalik pasti ada sesuatu dan merupakan hal yang luar biasa. 
• INILAH - Prabowo Pertaruhkan Popularitasnya Untuk Jokowi: Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto lebih populer dibanding Joko Widodo yang terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta versi hitungan cepat. Meski demikian, untuk kepentingan dan keinginan masyarakat Jakarta, Prabowo rela mempertaruhkan nama dan popularitasnya untuk mengusung Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur Jakarta periode 2012-2017. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menanggapi adanya beberapa pernyataan elit partai pendukung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Elit tersebut menilai, kemenangan Jokowi-Basuki akan dimanfaatkan untuk meningkatkan popularitas Prabowo yang akan maju sebagai calon presiden 2014 mendatang.
• JARING NEWS - Partai Demokrat akan Belajar dari Kemenangan Jokowi-Basuki: Kemenangan Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Djoko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama atas Cagub petahana Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, tidak lepas dari intensitas sorotan tinggi dari pemberitaan media selama ini terhadap sosok Jokowi. Kemenangan Walikota Solo ini dinilai sangat fenomenal.Pasalnya, Jokowi-Basuki bisa mengalahkan pasangan Foke-Nara, yang didukung Partai Demokrat, bersama dengan partai besar lainnya, Partai Golkar, PPP, Partai PKS, Partai Hanura, dan beberapa partai lainnya.
• METRO TV NEWS - Ramadhan Pohan: Foke Pantas jadi Menteri Perhubungan: Menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Fauzi Bowo (Foke) tak akan lagi menduduki jabatan Gubernur DKI Jakarta periode lima tahun mendatang. Dalam pemilihan gubernur kemarin, Foke kalah oleh calon gubernur Joko Widodo alias Jokowi. Toh Partai Demokrat memastikan karir politik Foke tak akan mati. "Karir politik Foke tidak akan mati, minimal menteri masih laku," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan
• METRO TV NEWS - Demokrat: Prabowo Manfaatkan Kemenangan Jokowi-Ahok: Partai Demokrat menuding Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memanfaatkan kemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk Pemilu 2014. Partai Demokrat mengakui ada simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. "Jokowi membutuhkan Gerindra, dan Prabowo juga membutuhkan Jokowi-Ahok untuk menaikkan popularitas dan citra, baik citra partai maupun citra Prabowo sendiri," kata Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa
• METRO TV NEWS - Anas Ucapkan Selamat Untuk Jokowi-Ahok: Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengucapkan selamat untuk kemenangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran II versi hitung cepat. Ia meminta semua pihak menghormati hasil demokrasi. "Meskipun baru hasil hitung cepat dan masih menunggu hasil rekapitulasi manual, tetapi kesimpulan politiknya sudah bisa diambil. Selamat untuk Jokowi-Basuki," kata Anas Urbaningrum
• SUARA KARYA - Demokrat Bantah Mesin Partai tak Berfungsi, Foke Masih Ngantor Hingga 7 Oktober: Hasil quick count dari seluruh lembaga survei yang menunjukkan hasil serupa: Jokowi ke luar sebagai Gubernur DKI dibantah oleh partai Demokrat terjadi akibat mesin partai yang tak berfungsi. Demokrat menegaskan, mesin partai bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pilkada. "Partai sudah bekerja maksimal. Mesin partai sudah bekerja. Pilkada langsung itu kan dipengaruhi banyak faktor, dan faktor tokoh di sini sangat dominan," kata Wakil Sekjen Demokrat, Saan Mustofa

Berita Terkait Calon Bupati Minahasa

• KOMPAS - Calon Bupati Minahasa dari Golkar dan Demokrat Tiru Jokowi: Kemenangan fenomenal Jokowi dan Ahok dalam pilkada gubernur DKI Jakarta memberi inspirasi banyak kandidat calon bupati Minahasa. Beberapa pasangan calon ramai berkomentar di koran sebagai figur reformasi.  Yang menarik, pasangan calon bupati dari Partai Golkar Careig Runtu (30) dan wakil bupati Denny Tombeng (52) dari Partai Demokrat mengatakan dirinya sebagai figur muda potensial yang reformis seperti Jokowi dan Ahok.  Ferry Liando pengamat politik di Manado mengatakan klaim Careig Runtu sebagai figur muda memang benar tetapi dirinya adalah putra bupati Vreeke Runtu yang sekarang tengah berkuasa. "Dia anak pejabat," katanya.

Berita Terkait Isu Capres 2014

• SURABAYA POST - Capres 2014, Demokrat Usung Kader Internal: Partai Demokrat akan mengajukan kadernya sendiri sebagai calon presiden pada Pilpres 2014. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. “Kader-kader di bawah selalu berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi. Mereka ingin kader sendiri sebagai calon presiden,” kata Nurhayati di Jakarta. Menurutnya, Partai Demokrat pun punya banyak kader yang berkualitas dan kompeten untuk memimpin bangsa. “Kami punya kader-kader bagus. Kami sudah bekerja keras selama ini. Jadi kami ingin yang menjadi capres adalah kader,” ujar Nurhayati
• INILAH - PD Akan Munculkan Figur Seperti Jokowi di 2014: Partai Demokrat mengaku tak gentar jika kemenangan Jokowi-Ahok akan berdampak positif bagi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Puteri sebagai tokoh pengusung kedua kandidat Cagub DKI Jakarta. "Jokowi itu akan menguntungkan PDIP dan Gerindra," ujar Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana
• INILAH - Prabowo Subianto Tetap Tak Menjual: Pasangan calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Joko Widodo-Basuki T Purnama (Jokowi-Ahok) dimanfaatkan Partai Gerindra untuk mendongkrak citra Ketua Dewan Pembinanya Prabowo Subianto. Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, Partai Gerindra memanfaatkan pesta demokrasi lima tahunan itu untuk meningkatkan citra Prabowo. "Saya tidak mau katakan menunggani karena terlalu kasar, tapi kalau memanfaatkan momen Pilkada ini betul," kata Sutan

Berita Terkait Pilgub Riau

• RIAU TERKINI - Mambang Mit Prioritas Balon Gubri: Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Riau R Mambang Mit menjadi prioritas utama untuk diusung sebagai bakal calon gubernur pada Pilgubri, 2013 nanti.  Penegasan itu diucapkan Sekretaris Dewan Pembina Partai (DPP) Demokrat Andi Malarangeng kepada wartawan di di Hotel Aryaduta Pekanbaru, kemarin malam.  "Ada tiga prioritas utama calon gubernur yang akan didukung DPP, pertama Ketua DPD, incumbent, dan memiliki elektabilitas bagus. Saya melihat ke tiga prioritas ini ada sama Ketua DPD PD Riau HR Mambang Mit. Jadi apa lagi, pasti itu dukungan ke ketua DPD," kata Andi

Berita Terkait Kasus Asusila Anggota Dewan

KOMPAS - Kasus Asusila Anggota Dewan, SBY Disurati: Setelah lebih dari sebulan pasca-mencuatnya kasus tindak asusila yang diduga dilakukan Wakil Ketua II DPRD Bantul, seperti yang dilaporkan korban berinisial TW, hingga saat ini belum ada titik terang atas kasus itu.  Hal ini membuat Ngadiyono, salah satu staf penegakan Perda Satpol PP, kembali melakukan aksi. Sebelumnya, Ngadiyono melakukan aksi seorang diri dengan berorasi di depan Kantor DPRD Bantul, mendesak pengusutan tuntas dugaan tindak asusila tersebut. Kali ini, ia berencana akan mengirimkan surat kepada Ketua BKD DPRD Bantul yang ditembuskan kepada Ketua DPRD Bantul, DPD Partai Demokrat Bantul, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. 

Monitoring Report Rabu, 19 September 2012

Berita Terkait Foke - Nara

• KONTAN - Demokrat yakin Foke menang tipis di pemilukada: Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan meyakini, pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) akan memenangi putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Menurutnya, Foke-Nara akan memenangkan pemilukada meski dengan selisih tipis dengan pesaingnya Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok).
• MERDEKA - Forum Masyarakat Tionghoa dukung Foke-Nara: Menjelang pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Tionghoa secara terang-terangan mendukung pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara). Alasannya, mereka tidak mau memilih pemimpin yang memihak salah satu suku. "Sekarang ada semacam paradigma seolah-olah hampir mayoritas Tionghoa dukung yang satu suku. Tetapi, kami tegaskan komunitas Tionghoa tidak harus mendukung pasangan tertentu.
• SUARA PEMBARUAN - Tim Advokasi Jokowi-Ahok Laporkan Pasangan Foke-Nara: Setelah melaporkan cagub nomor urut satu, Nachrowi Ramli terkait pernyataannya yang dianggap mengintimidasi salah satu suku, Tim Advokasi Jakarta Baru kembali melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara).    Kali ini, pasangan yang diusung Partai Demokrat itu diduga telah melakukan politik uang dan berkampanye di hari tenang.
• LIPUTAN6 - Foke-Nara Diduga Lakukan Pelanggaran di Masa Tenang: Rabu (19/9) ini, Tim Kampanye Jokowi-Basuki melaporkan dugaan terjadinya kecurangan menjelang pencoblosan pada Pilkada DKI Jakarta kepada Panwaslu DKI Jakarta. Koordinator Bidang Advokasi Tim Kampanye Jokowi-Basuki, Sira Prayuda SH menyatakan, dirinya akan melaporkan berbagai laporan penyebaran panflet SARA, keterlibatan Lurah dalam kampanye di masa tenang, kampanye politisi pro Foke-Nara diberbagai sekolah, yang diduga berlangsung sejak Jumat (14/9).
• GATRA - Tim Kampanye Foke-Nara Siap Jadi Saksi: Tim kampanye calon gubernur incumbent Fauzi Bowo menyatakan siap menjadi saksi pelanggaran jadwal kampanye yang diduga dilakukan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). “Pada 27 Agustus iklan APPSI disiarkan oleh 8 stasiun televisi swasta. Melihat hal ini, pada 28 Agustus  kami melaporkan ke Panwaslu DKI terkait dugaan pelanggaran jadwal kampanye,“ terang Dasril Affandi, Sekertaris Tim Advokasi Foke-Nara

Berita Terkait Isu Hukuman Mati Koruptor

• KOMPAS - Demokrat Nilai Hukuman Mati Koruptor Ambigu: Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika menilai ambigu seruan hukuman mati koruptor yang didengungkan oleh Nahdlatul Ulama. Ketua Komisi III DPR itu menganggap klasifikasi mengenai koruptor yang pantas dihukum mati tersebut masih rancu. "Soal hukuman mati koruptor, yang mana yang harus dihukum mati? Kan, semua harus mempertimbangkan fakta hukumnya," kata Pasek

Berita Terkait Musda PD Jateng

• SUARA MERDEKA - Musda Demokrat Melanggar AD/ ART: Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Jateng yang dikabarkan berlangsung hari Sabtu (22/9) di Magelang mengagetkan pengurus dan kader parpol. Sebab, sebagian besar di antara mereka belum mendapatkan surat pemberitahuan atau undangan dari panitia. Kabar musda ini hanya diinformasikan secara lisan dari mulut ke mulut yang belum diketahui kebenarannya. Jika musda akhirnya jadi digelar, maka hal itu dinilai melanggar Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. Sekretaris Partai Demokrat Jateng Dani Sriyanto menyatakan, musda ini seharusnya digelar DPD, bukan DPP.

Berita Terkait Isu Century

• INILAH - Demokrat Khawatir, Century Strategi Politik 2014: Pemanggilan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) oleh Tim Pengawas (Timwas) Century dicurigai menjadi bagian dari strategi politik 2014. Apalagi, pemanggilan JK ini sudah dilakukan saat masih Panitia Khusus (Pansus). "F-PD (Fraksi Partai Demokrat) prihatin apabila Timwas terus menerus lebih dibawa ke politik kepentingan menjelang 2014," terang Ketua Fraksi Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf

Berita Terkait Angie

• INILAH - Demokrat Belum Berencana Ganti Angie: Fraksi Partai Demokrat mengaku belum berencana melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada anggotanya yakni Angelina Sodakh yang telah diberhentikan sementara dari DPR karena statusnya sudah menjadi terdakwa. "Belum, belum ada rencana PAW. Kita menunggu putusan pengadilan jadi kita belum siapkan, pergantian itu gampang. Intinya kita tetap menunggu putusan pengadilan. Putusan BK kan pemberhentian sementara, mungkin di BKO-kan saja," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf

Berita Terkait Demokrat Bone

• TRIBUNNEWS - Demokrat Bone Tunggu Keputusan Partai: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bone Partai Demokrat hingga kini masih menunggu keputusan DPP maupun DPD Demokrat terkait pencalonan Ketua DPC Demokrat Bone Andi Said Pabokori yang dinilai tidak menjalankan permintaan partai. "Terkait apa yang telah dilakukan oleh ketua, kita serahkan kewenangannya kepada DPP atau DPD dan hingga saat ini kita belum mendapatkan secara resmi keputusan partai terkait pencalonannya itu. Secara pribadi Said melakukan sesuatu yang tidak sesuai rekomendasi pertai," ungkap Sekretaris I DPC Demokrat Bone H Rustan

Berita Terkait Isu Pilkada Serentak

• TRIBUNNEWS - Demokrat Usulkan Pemilukada Serentak Lewat Kluster: Partai Demokrat menyambut baik wacana pemilihan umum kepala daerah yang digelar serentak, dengan menambahkan usulan agar ke depan penyelenggaraan pemilukada dibuat dengan sistem kluster untuk beberapa daerah. “Sehingga bisa pemilukadanya digelar serentak. Jadi dalam setahun itu, misalnya dilakukan dua kali," ujar Ketua DPP Demokrat Bidang Hukum I Gede Pasek Suardika

Berita Terkait Penyidik KPK

• TRIBUNNEWS - Demokrat: Penyidik Independen kpk Sulit Diwujudkan: Keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi merekrut penyidik independen dari luar Polri dan Kejaksaan Agung bakal membentur tembok besar. Demikian disampaikan politisi Demokrat, I Gede Pasek Suardika di DPR, Jakarta, Selasa (18/9/2012). Menurut Pasek, memang ada klausul dalam Undang-undang KPK yang mengatur penyidik independen, tapi harus dilihat juga bahwa penyidik dapat disuplai dari unsur Polri dan Kejaksaan Agung, di mana sudah berlangsung selama ini. Persoalannya, mencari penyidik independen sulit.

Berita Terkait Isu Caleg

• SINDO - Kinerja di DPR Jadi Referensi Susun Caleg: Partai politik (parpol) berkomitmen melakukan perbaikan dalam penyusunan calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2014. Khusus untuk kader yang sudah duduk di DPR, parpol akan melihat rapor kinerja.  “Kita punya mekanisme reward and punishment yang itu akan menjadi referensi dalam menyusun daftar caleg. Kalau sanksi berat, tentu tidak akan dicalonkan lagi, tetapi kalau sekadar sanksi kinerja maka mereka akan disesuaikan berdasarkan nomor urut,” tandas Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa kepada SINDO di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Rapor periodik yang akan diserahkan oleh fraksi ke DPP mencakup kinerja di DPR serta bagaimana membangun dan menjaga konstituennya di daerah pemilihan. 

Berita Terkait Isu Pemiluhan Gubernur

• VIVANEWS - Anas: Gubernur Dipilih DPRD, Yakin Tak Ada Politik Uang?: Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum meminta usulan NU soal pengembalian Pilkada langsung ke Pilkada dengan sistem perwakilan dikaji secara mendalam. "Kalau dikembalikan ke DPRD bagaimana? Apa di sana tidak ada politik uang?" kata Anas balik bertanya kepada VIVAnews di sela-sela menghadiri pengukuhan profesor riset LIPI di Jakarta, Selasa 18 September 2012. Anas malah menambahkan bahwa salah satu pertimbangan Pilkada langsung adalah karena banyaknya kecenderungan politik uang di DPRD saat pemilihan kepala daerah. "Dulu seingat saya itu karena alasan yang saya ingat karena politik uang yang kuat di DPRD," ujar mantan anggota KPU ini.

Berita Terkait Anas Urbaningrum

• KOMPAS - Tiga Ilmuwan Dikukuhkan sebagai Profesor Riset: Tiga ilmuwan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dikukuhkan sebagai profesor riset. Ketiga ilmuwan tersebut adalah Dr. Muhamad Hisyam M.A. dari bidang komunikasi antar budaya, Dr. R. Siti Zuhro, M.A. dari bidang ilmu politik, dan Dr. Ir. Dwi Listyo Rahayu dari bidang oseanografi/oseanologi. Masing-masing ilmuwan menyampaikan orasinya pada Selasa (18/9/2012) di auditorium LIPI, Jakarta. Acara ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintahan, diantaranya Anas Urbaningrum, Akbar Tanjung dan Wakil Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara, serta ilmuwan LIPI. Hisyam memaparkan orasi berjudul "Dinamika Pelaksannan Syariah Islam di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sejarah." Hisyam menguraikan bagaimana pelaksanaan syariah islam yang melibatkan negara dalam rentang waktu sejak berdirinya kerajaan-kerajaan islam di Nusantara hingga saat ini.

Berita Terkait Hambalang

TRIBUNNEWS - KPK Periksa Manajer Proyek Hambalang: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan manajer proyek kerja sama operasi (KSO) PT Adhi Karya dan Wijaya Karya, Purwadi Hendro Pratomo, Selasa (18/9/2012), sebagai saksi terkait penyidikan dugaan korupsi proyek Hambalang. Adapun, KSO PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya merupakan pelaksana proyek tersebut. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan, Purwadi akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka kasus hambalang, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dedy Kusdinar. "Diperiksa sebagai saksi tersangka DK (Dedy Kusdinar)," kata Priharsa melalui pesan singkat.