Monitoring Report Kamis, 18 Oktober 2012

Berita Terkait Isu Kinerja KPK

• KOMPAS - Elit Demokrat sesalkan Kinerja KPK: Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus dugaan korupsi pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Syarif menyesalkan kerja KPK yang belum juga memastikan ada tidaknya keterlibatan kader Demokrat dalam perkara itu. "Itu kita sesalkan. Seharusnya klarifikasi lebih cepat kan. Kita harapkan sih dalam waktu tidak lama ada kepastian," kata Syarif

Berita Terkait RUU KPK

• DETIK - Demokrat Sepakat Hentikan Pembahasan RUU KPK karena 4 Pertimbangan: Badan Legislasi (Baleg) akhirnya sepakat untuk menghentikan pembahasan usulan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, keputusan itu disepakati diamini oleh 9 fraksi. Fraksi Partai Demokrat sepakat dengan 4 pertimbangan. Apa saja? "Oleh karena pro dan kontra maka Fraksi Partai Demokrat berpendapat: satu, penguatan lembaga KPK sangat dibutuhkan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam menegakkan hukum terutama terkait pemberantasan tindak pidana korupsi," kata anggota Baleg Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi, dalam rapat pleno Baleg di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2012).
• DETIK - Baleg DPR Putuskan Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK: Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya menyepakati menghentikan pembahasan usulan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Kesimpulan ini diambil setelah 9 fraksi sepakat dengan kesimpulan panja UU KPK yang disampaikan dalam rapat pleno Baleg. Rapat pleno Baleg dihadiri oleh 9 kelompok fraksi (poksi) Baleg DPR. Masing-masing poksi menyatakan padangan fraksinya untuk menyatakan pembahasan usulan revisi UU KPK untuk dilanjutkan atau hentikan.  Kesimpulan Partai Demokrat dibacakan oleh Didi Irawadi, Partai Golkar dibacakan Taufik Hidayat, PDIP dibacakan oleh Honing Sani, PPP dibacakan oleh Ahmad Yani, PAN dibacakan Taslim, PKB oleh Abdul Malik Haromain, dan Partai Gerindra Martin Hutabarat.

Berita Terkait Hambalang

• KOMPAS - Ibas Bantah Menpora Diminta Mundur: Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan, partainya mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut kasus dugaan korupsi dalam proyek kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ia juga membantah isu permintaan mundur Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Partai Demokrat tidak ingin menduga-duga. Jika menyangkut hukum, kami dorong KPK segera menyelesaikannya, tentunya dengan disertai bukti-bukti yang berkeadilan dan jangan hanya karena desakan-desakan,” kata Ibas, panggilan Edhie Baskoro
• DETIK - Ibas Tegaskan Masih Loyal ke Anas: Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum (AU) disebut oleh mantan Bendahara Umum Demokrat, Muhamad Nazaruddin terlibat dalam proyek Hambalang. Meski AU sering dikaitkan dengan proyek kemenpora itu, Sekjen PD, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengaku masih loyal pada ketuanya itu. "Sejak awal sudah kami tegaskan bila ini menyangkut hukum kita kembalikan pada aparat hukum tentunya kami di Demokrat tidak ingin menduga-duga, bahkan ada kesan melindungi siapapun. Tapi saya juga perlu mengatakan hari ini ketua umum masih tetap Anas Urbaningrum, saya sebagai sekjen harus loyal terhadap ketum," kata Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono

Berita Terkait Pilgub Jawa Barat

• KOMPAS - Demokrat Lirik Cawagub dari Kalangan Birokrat dan Polri: Partai Demokrat telah menetapkan akan mencalonkan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf sebagai calon gubernur Jawa Barat periode 2013-2018. Untuk kandidat yang akan diduetkan dengan Dede, Demokrat menimbang untuk merekrut dari kalangan birokrat, TNI, dan Polri. Hal ini diungkapkan Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul, Rabu (17/10/2012), saat dijumpai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Kami masih akan membahasnya di Majelis Tinggi, tapi kemarin kami baru saja selesai menetapkan Dede Yusuf untuk calon gubernur Jawa Barat. Untuk calon wakilnya, kami mempertimbangkan dari kalangan birokrasi, TNI, dan Polri," ujarnya.

Berita Terkait Musda Jabar

• DETIK - Musda Demokrat Jabar Segera Digelar: Setelah diundur lebih dari setahun, Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Jabar segera digelar. Rencananya Musda digelar 20-21 Oktober di salah satu hotel di Kota Bandung. "Kita lagi cari-cari hotelnya mana yang memungkinkan untuk Musda," kata Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Iwan Sulanjana saat dihubungi via ponsel, Rabu (17/10/2012). Rencana akan digelarnya Musda karena ada permintaan dari Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Toto Rianto. Namun sejauh ini permintaan itu baru sebatas lisan, belum tertulis.

Berita Terkait RUU Kamnas

• JARING NEWS - Demokrat Minta Masyarakat Kawal RUU Kamnas: Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan sebelumnya Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) telah ditolak oleh DPR tanpa dibahas terlebih dahulu. Hal ini dinilai Nurhayati perlu sebagai bagian dari mekanisme yang tertuang dalam tata tertib DPR dan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3). " RUU Kamnas ini kan belum pernah dibahas, jadi setiap RUU yang diusulkan apalagi yang menjadi agenda prolegnas kita Sebaiknya kita bahas dulu kalau kemudian ada yang tidak sepakat nantinya tetapi harus ada pembahasan ini sesuai dengan UU MD3 dan tatib DPR" kata Nurhayati

Berita Terkait Kader Demokrat

• OKEZONE - Demokrat Akui Kurang Selektif Merekrut Kader: Musibah seolah enggan beranjak dari Partai Demokrat. Secara berturut-turut, kader partai berlambang Mercy itu terseret dalam kasus-kasus korupsi. Imbasnya, citra partai pun tercoreng. Anggota Dewan Pembina (Wanbin) Partai Demokrat, Syarif Hasan mengaku prihatin dengan kondisi ini. "Sangat memprihatinkan. Saya sangat prihatin sekali," ungkapnya

Berita Terkait HUT Demokrat

• TRIBUNNEWS - HUT Demokrat Anas Urbaningrum Dijadwalkan ke Jambi: Di tengah terpaan isu keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi mega proyek Hambalang, Anas Urbaningrum dijadwalkan akan hadir di Jambi. Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) ini akan menghadiri acara peringatan HUT ke-13 Partai Demokrat yang akan digelar di Abadi Convention Center (ACC), Kamis 1 November mendatang. "Kita terus kordinasi ke DPP. Sejauh ini belum ada perubahan, besar kemungkinan ketua umum (Anas) akan hadir,” ujar Effendi Hatta, Sekretaris DPD PD Provinsi Jambi

Berita Terkait Jokowi

• SUARA KARYA - Pemuda Demokrat Indonesia Dukung Jokowi: Ratusan anggota dan pengurus Pemuda Demokrat Indonesia 1947 dari DKI Jakarta, Rabu (17/10) siang, menggelar aksi damai di bundaran Hotel Indonesia. Pada kesempatan itu dibagikan brosur berisi seruan dan dukungan kepada Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai pemimpin baru Jakarta. Disana tercantum 10 butir yang harus dilaksanakan dan 10 butir yang tidak boleh dilakukan oleh Jokowi-Basuki selama memimpin Jakarta untuk mewujudkan pemerintah good government. Sebuah billboard berukuran besar berisi 10 butir itu menghiasi bundaran Hotel Indonesia.

Berita Terkait Isu Capres

• METRO TV NEWS - Pramono Edhie Belum Mau Bicara Capres: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Pramono Edhie Wibowo disebut-sebut akan digadang Partai Demokrat sebagai calon presiden 2014. Pramono sendiri mengaku fokus sebagai pimpinan TNI Angkatan Darat. "Saya ingin konsentrasi menjadi Kasad saya tidak mau mendua," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/10). Menurut Pramono, tidak ada komunikasi dengan partai politik manapun soal Pemilu 2014. Kedatangannya ke DPR pun semata sebagai mitra kerja Komisi I.

Berita Terkait TNI

• OKEZONE - Putra SBY: TNI Aniaya Wartawan Harus Diproses Hukum: Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono berharap agar oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan di Pekanbaru, Riau, segera diproses secara hukum. Hal ini perlu dilakukan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. "Ini sangat kami sangat sayangkan, sangat terpkul dan sedih. Ya tentu perlu diproses secara hukum," kata pria yang akrab disapa Ibas

Berita Terkait Partai Islam

• REPUBLIKA - Partai Islam Harus Perjuangkan Umat: Hasil survei sejumlah lembaga menyebutkan citra partai berbasis Islam mengalami penurunan. Satu cara yang dianggap terbaik agar partai berbasis Islam dapat berkompetisi di pemilu mendatang, yakni dengan mengubah citra di tingkat pemilih. "Kalau sekarang, kemerosotan itu karena partai Islam tidak memperjuangkan umat. Sehingga orang islam sebagian besar tidak terlalu memperhitungkan partai Islam,’’ kata pengamat politik LIPI, Indria Samego ketika dihubungi Rabu (17/10). Apalagi, lanjutnya, saat ini di dalam partai nasionalis itu sudah ada faksi-faksi Islam. Sehingga ada ruang bagi aspiprasi umat Islam di partai-partai tersebut. Seperti Partai Golkar dan Demokrat yang banyak diisi kelompok Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Bahkan, disebutnya, hingga PDI Perjuangan pun kini memiliki ruang itu.