Monitoring Report Kamis, 4 Oktober 2012

Berita Terkait Isu Kasus PLTS

• METRO TV NEWS - Nazar: Saya Punya Bukti Saan Terima Kuitansi: Terpidana kasus Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin mengaku memiliki kuitansi bertanda tangan Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustafa terkait korupsi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008. "Ada kuitansi tanda tangan Saan mengambil uang, bukan omong saja, ada buktinya," kata Nazaruddin

Berita Terkait Isu Kasus Hambalang

• KOMPAS - Nazaruddin: Istri Saya Tak Tahu soal Hambalang: Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin mengatakan, istrinya, Neneng Sri Wahyuni tidak tahu apa-apa soal proyek pembangunan pusat pelatihan Hambalang, Jawa Barat. Menurut Nazaruddin, urusan uang proyek tersebut ditangani Yulianis. Hal itu disampaikan Nazaruddin saat ditanya keterkaitan Neneng dengan proyek Hambalang. Neneng yang juga Direktur Keuangan Grup Permai itu dimintai keterangan KPK terkait penyelidikan proyek Hambalang, Rabu (3/10/2012). "KPK berpikir karena saya tahu semua, otomatis istri saya tahu. Ternyata kan istri saya itu nggak tahu apa-apa. Kalau keuangan yang kongres itu yang megang uangnya Yulianis. Ditaruh di kamarnya Yulianis," kata Nazaruddin

Berita Terkait Kasus Century

• OKEZONE - Demokrat Ngotot Minta KPK Hentikan Kasus Century: Partai Demokrat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan pengusutan kasus skandal bail out Bank Century Century.  Menurut Anggota Tim pengawas (Timwas) Century dari fraksi Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, seharusnya ditutup, jika tak ada unsur pelanggaran hukum. "Artinya begini, kalau tidak memenuhi unsur maka penegak hukum harus berani menghentikan. Tapi kalau memenuhi unsur seperti LC bodong dan sebagainya ya dilanjutkan, tapi kalau tidak sebaiknya dihentikan karena tuduhan terhadap ibu Sri Mulyani dan pak Boediono, kenapa harus dipaksakan," jelas Didi

Berita Terkait Isu Polri - KPK

• JARING NEWS - Demokrat Dorong Polri Tidak Persulit Penyidiknya: Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Samsuddin mengemukakan, kekinginan beberapa penyidik Polri untuk kembali bertugas sebagai penyidik di Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) perlu diapresiasi denagn dukungan semua pihak. “Termasuk oleh instansi Polri itu sendiri, “ujar Didi, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/10). Dia mengatakan, kenginan penyidik Polri tersebut dinilai niat baik yang memperlihatkan kesungguhan melakukan upaya penanganan dan pemberantasan kasus korupsi. “Hal ini bahkan dinilai perlu didukung dengan Undang-undang yang ada. Selain diikuti dengan koordinasi antar kedua lembaga tersebut dambil memberikan penjelasan kepada masyarakat, “ujar Didi.

Berita Terkait Isu Sri Mulyani & Boediono

• WARTA NEWS - Demokrat Tak Ingin Sri Mulyani dan Boediono Dipanggil Timwas: Rencana pemanggilan bekas Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dan bekas Gubernur Bank Indonesia Boediono dianggap tidak relevan oleh fraksi Partai Demokrat. Pasalnya, kata anggota Timwas Century Achsanul Qosasi, mereka sudah dipanggil saat rapat pansus Century sebelumnya.. "Enggak akan (pemanggilan) kan sudah selesai di pansus," kata Achsanul di DPR

Berita Terkait Isu Proyek Gedung MK

• KOMPAS - Nazaruddin Klaim Punya Bukti soal Proyek Gedung MK: Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin,  mengklaim punya bukti soal proyek pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurutnya terindikasi korupsi. Nazaruddin mengaku sudah melaporkan ihwal pembangunan gedung tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Nazaruddin saat kembali diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik negara surya (PLTS), di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (3/10/2012).  "Sekarang tinggal KPK mau periksa (laporan itu) atau tidak," katanya.

Berita Terkait DPC PD Mura

• SINDO - Mantan Ketua DPC Demokrat Mura Tersangka: Mantan Ketua DPC Partai Demokrat, Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan, AH, 60, ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila oleh penyidik Polres Ogan Komering Ilir (OKI). Penyidik mengancam akan menjemput paksa AH karena mangkir dari panggilan pemeriksaan. Kapolres OKI AKBP Agus Fatchulloh mengaku kecewa dengan perilaku tersangka yang tidak kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik.

Berita Terkait Isu Capres

• DETIK - PD: Pesan Politik SBY untuk Prabowo dan Jenderal yang Nyapres: Partai Demokrat (PD) menilai pesan politik Presiden SBY diarahkan untuk Letjen (Purn) Prabowo Subianto dan purnawirawan jenderal TNI yang akan mengajukan diri menjadi capres di Pilpres 2014. Pesan tersebut dinilai sebagai arahan politik yang tegas agar purnawirawan jenderal tak berpolitik dengan menghalalkan segala cara. "Itu pesan untuk Prabowo dan semua jenderal lain yang maju, ada Endriartono Sutarto, Wiranto, dan lainnya. Jadi itu sesuatu yang sangat wajar karena beliau sebagai presiden yang sudah dua periode menjalankan tugas," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua

Berita Terkait Angie

• TRIBUNNEWS - Dua Saksi Mahkota Bersaksi di Sidang Angie Hari Ini: Sidang perkara suap pembahasan anggaran proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan anggaran di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), dengan terdakwa Angelina Sondakh berlajut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, hari ini, Kamis (4/10/2012). Agenda masuk pembuktian dengan mendengarka keterangan saksi yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. "Rencananya Yulianis (Wakil Direktur Keuangan Permai Grup) dan Oktarina Furi (Staf Keuangan Permai Grup)," kata anggota Penasehat Hukum Angelina, Armand Jauhari.

Berita Terkait Pibub Kudus

• KOMPAS - Tamzil Mendapat Dukungan PPP: Menghadapi Pemilihan Bupati Kudus 2013 mendatang, mantan Bupati Kudus HM Tamzil melamar ke tujuh partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati. Sejauh ini Partai Persatuan Pembangunan memberikan lampu hijau dan resmi mendukungnya sebagai calon bupati Kudus. Selain ke PPP, Tamzil melamar ketujuh parpol yakni Partai Demokrat, PPP, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Hati Nur ani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Indonesia Sejahtera, dan Partai Bintang Reformasi (PBR). "Saat ini saya tengah menunggu jawaban dari enam partai lain. Pasalnya kalau hanya diusung satu PPP masih belum memenuhi persyaratan," ujarnya

Berita Terkait Pancasila

JPNN - Pemuda Demokrat: Pengkhianatan Pancasila Makin Masif: Ketua Dewan Pembina Pemuda Demokrat Indonesia 1947, Edwin Henawan Soekowati, menegasksan, pengkhianatan nilai-nilai Pancasila masih terjadi hingga saat ini. Bahkan, pascatumbangnya Orde Baru pengkhianatan terhadap pancasila cenderung lebih masif. “Hal itu dibuktikan dengan semakin rusaknya moral bangsa yang tidak memedulikan lagi arti penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Edwin