Monitoring Report Selasa, 9 Oktober 2012

Berita Terkait KPK & Polri

• METRO TV NEWS - Demokrat : KPK dan Polri Harus Turuti Perintah Presiden: Partai Demokrat mengapresiasi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyikapi polemik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demokrat meminta kedua lembaga negara tersebut melaksanakan perintah Presiden. "Ya, tinggal kedua lembaga menjalankannya,"kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa

Berita Terkait Cabub Kudus 2013

• JPNN - Jokopi Ngelamar ke Partai Demokrat: Salah satu bakal calon bupati yang akan maju dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kudus 2013 mendatang Joko Pitoyo, kemarin mendaftar ke DPC Partai Demokrat. Jokopi (demikian biasa disapa), adalah balon ke tiga yang mendaftar ke PD setelah Erdi Nurkito dan HM Tamzil. Joko Pitoyo yang selama ini dikenal sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Jati Wetan, Kecamatan Jati Kudus ini memang dikenal dekat dengan masyarakat.

Berita Terkait Pilpres

• METRO TV NEWS - Demokrat: Koalisi Perlu Diatur UU Supaya Mengikat: Partai Demokrat sepakat agar koalisi diatur lewat undang-undang. Bukan melalui UU Pemilihan Presiden, tapi UU MPR/DPR/DPD dan DPRD. "Demokrat pernah usulkan tentang bagaimana fraksi koalisi, mana fraksi oposisi. Tapi Itu nggak bisa diatur UU Pilpres, maksudnya fraksi oposisi dan koalisi. Itu harus diatur dalam MD3,"kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa
• REPUBLIKA - Demokrat Ngotot Ambang Batas Presiden 20 Persen: Partai Demokrat kukuh ambang batas pencalonan presiden (presidential thereshold) di angka 20 persen. Hal ini untuk mengurangi kegadungan Pemilu Presiden yang mungkin terjadi lantaran terlalu banyak calon presiden.  "Demokrat tetap pada posisi 20 persen," kata politisi Partai Demokrat Ignatius Mulyono

Berita Terkait Verifikasi

• JPNN - Syarat Rekening Demokrat Belum Beres: Partai Demokrat juga dinyatakan belum lolos verifikasi sebagai partai peserta pemilu oleh KPU RI. Wakil Direktur Eksekutif DPP Demokrat, Fadjar Sampurna mengatakan bahwa 90 persen dokumen persyaratan verifikasi telah dilengkapi partainya. Fadjar mengatakan, Partai Demokrat telah menyelesaikan hampir keseluruhan dokumen yang telah diminta KPU. Tetapi keterlibatan 30 persen keterwakilan perempuan belum berhasil dilengkapi. "Yang penting sudah kami kumpulkan itu sudah 90 persen. Keterlibatan perempuan kami sudah berupaya tapi belum semua," kata Fadjar

Berita Terkait Pilgub Jabar

• DETIK - PDIP-Demokrat Sudah Saling Lirik untuk Pilgub Jabar?: Koalisi antara PDIP dan Demokrat pada Pilgub Jabar sepertinya akan terjadi. PDIP disebut-sebut sudah berkomunikasi dengan calon gubernur yang diusung Demokrat, Dede Yusuf. "Dede Yusuf sudah berkomunikasi dengan DPP (PDIP)," kata Sekretaris Umum DPD PDIP Jabar Gatot Tjahjono saat dihubungi via ponsel, Senin (8/10/2012). Namun ia ogah menjelaskan isi komunikasi yang dimaksud. Yang jelas, kata dia, kemungkinan nantinya akan ada pertemuan antar DPP untuk menentukan sikap dalam pilgub.
• SUARA PEMBARUAN - KPU Jabar Hanya Verifikasi Satu Calon Perseorangan: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) hanya melanjutkan proses verifikasi untuk satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan.  Pasangan yang lolos untuk proses verifikasi faktual adalah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana Arief Mansur dengan mantan sekretaris daerah Kabupaten Indramayu Cecep Nana Suryana Toyib.  Kepastian itu diperoleh setelah petugas dari KPU tingkat kabupaten dan kota hanya mengambil berkas dukungan dari satu pasangan calon saja untuk disebarkan dan dilakukan diperiksa secara faktual ke pendukungnya. 

Berita Terkait Isu Staf keuangan Fraksi Partai Demokrat, Eva Ompita

• METRO TV NEWS - Staf Keuangan Demokrat Diperiksa 12 Jam: Staf keuangan Fraksi Partai Demokrat, Eva Ompita, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 12 jam. Ia mengaku dicercar seputar 14 lembar tanda terima, kwitansi, pengeluaran dana saat kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung, Jawa Barat. Namun Eva enggan menjelaskan secara detail soal pengeluaran dana  dalam kongres tersebut. Ia juga membantah adanya uang transport yang dibagi-bagikan ke setiap DPC- pemilih Anas Urbaningrum sebagai Ketum Parti Demokrat.

Berita Terkait Isu Revisi UU KPK

• DETIK - Pasca Pidato SBY, Nasib Draf Revisi UU KPK Tergantung Demokrat: Pidato yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tadi malam berisi 5 kesimpulan, salah satunya mengenai revisi UU KPK saat ini yang dinilai tidak tepat. Sejumlah fraksi pun belakangan menolak revisi RUU tersebut saat ini. Namun demikian, nasib draf RUU yang kini sudah di tangan Badan Legislatif (Baleg) DPR tersebut dinilai bergantung kepada Fraksi Demokrat.  "Ya sekarang tergantung Demokrat. Sejauh mana pengaruh pidato presiden terhadap RUU itu di DPR, tergantung fraksi Demokrat. Kalau presidennya ngomong begitu, semestinya Fraksi Demokrat mengupayakan untuk menarik RUU itu," ujar anggota komisi III, Eva Kusuma Sundari

Berita Terkait Figur Walikota Pontianak

• RAKYAT KALBAR - Melirik Figur Walikota Pontianak: Pada 2013 mendatang akan dilaksanakan proses pemilihan umum kepada daerah (Pemilukada) Kota Pontianak. Tentunya akan banyak yang akan tampil menggeser posisi Walikota dan Wakil Walikota Pontianak saat ini. Apalagi APBD Kota Pontianak sangat besar, hingga mencapai Rp 1 triliun lebih. Tentu saja akan banyak kalangan politikus dan birokrat serta pengusaha yang tergiur untuk memimpin ibu kota Provinsi Kalbar ini. Sayangnya mereka masih malu-malu untuk memunculkan diri di hadapan masyarakat Kota Pontianak. Namun tidak untuk Bobby CH, Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Kalbar. Dia menyatakan kesiapannya maju meramaikan perebutan kursi tampuk kepemimpinan di Kota Pontianak. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Ketapang itu menyatakan keseriusannya memimpin Kota Pontianak.

Berita Terkait TNI

SUARA KARYA - TNI Dinilai Setia Kawal 4 Pilar: TNI dinilai sebagai institusi yang dengan setia dan sejati mengawal keempat pilar bangsa Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut telah teruji sejak lahirnya TNI hingga saat ini. "TNI adalah institusi yang paling jelas posisinya mengawal 4 pilar. MPR sekarang terpanggil," kata pengamat keamanan yang juga pengajar Lemhanas Univesitas Indonesia (UI), Johan O Silalahi dalam diskusi di MPR RI, Jakarta, Senin (8/10).