Monitoring Report Selasa-Rabu, 2-3 Oktober 2012

Berita Terkait RUU Industri Pertahanan

• JPNN - Demokrat Apresiasi RUU Industri Pertahanan Diundangkan: Anggota Komisi I DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono mengapresiasi disepakatinya Rancangan Undang-undang (RUU) Industri Pertahanan untuk segera diundangkan. Politisi muda yang karib disapa Ibas, itu menambahkan, patut diapresiasi upaya dan sinergitas pemerintah dan Komisi I DPR dalam membahas dan menemukan kesepakatan yang konstruktif untuk membangun industri pertahanan dalam negeri. Ibas menjelaskan, semangat untuk membangkitkan industri pertahanan dalam negeri diwujudkan dengan menciptakan payung hukum yang jelas yang tertuang dalam setiap draft rancangan RUU Inhan. Menurut dia, proses mewujudkan payung hukum untuk memerkuat industri pertahanan dalam negeri bermuara dari keinginan atau cita-cita bangsa Indonesia untuk membangkitkan kembali industri di bidang pertahanan. "Jadi itu semangatnya," tegas Ibas

Berita Terkait Hambalang

• SUARA KARYA - KPK Terus Kejar Anas Urbaningrum: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa kembali Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Jawa Barat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada wartawan di kantornya, Selasa (9/10). Menurut Busyro, fokus penyelidikan dan penyidikan di KPK saat ini masih pada kasus Hambalang. Sedangkan penyidikan dugaan penggunaan dana untuk kongres Partai Demokrat merupakan hasil pengembangan penyidikan.

Berita Terkait Isu Aliran Dana ke Kongres Demokrat

• KOMPAS - KPK Akan Lacak Aliran Dana ke Kongres Demokrat: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melacak aliran dana proyek Hambalang ke Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung, sepanjang ada bukti yang mengarah ke sana. KPK kembali membuka penyelidikan Hambalang setelah menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kusdinar sebagai tersangka.  "Kalau nanti terbukti ada sejumlah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang terkait dengan kasus Hambalang mengalir misalnya ke Kongres dan ada bukti-buktinya, ya kami akan lacak sampai ke sana," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas

Berita Terkait RUU KPK

• KONTAN - Demokrat menarik usulan revisi UU KPK: Partai Demokrat mengakui pada awalnya menyetujui usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, sikap partai ini berubah setelah banyak penolakan masyarakat mengenai revisi UU KPK itu. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Alie Assegaf mengatakan, partainya menyetujui revisi tapi bukan untuk melemahkan melainkan memperkuat KPK. Tetapi karena isu yang bergulur justru melemahkan KPK, Demokrat menarik usulan tersebut. Fraksi Demokrat akan mengajukan surat penarikan usulan revisi UU KPK ini. "Hari ini kami akan ajukan surat ke pimpinan DPR untuk menarik usulan merevisi UU KPK," kata Nurhayati

Berita Terkait Jokowi

• DETIK - Demokrat Kini Dukung Penuh Jokowi: Bagi Partai Demokrat (PD), pilgub DKI telah usai. Kini PD akan mendukung penuh setiap kebijakan Gubernur DKI terpilih, Joko Widodo (Jokowi). "Karena Partai Demokrat sejak awal sudah mengambil kebijakan siapa pun yang terpilih menjadi gubernur DKI harus didukung," kata Wasekjen PD Saan Mustopa, kepada detikcom, Selasa (2/10/2012). Menurut Saan, PD tidak mengenal adanya oposisi di tingkat DPRD baik provinsi, kabupaten, maupun kota. PD hanya akan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. "PD tidak mengenal oposisi di daerah. Jadi di manapun daerahnya ya harus didukung penuh, termasuk Jokowi," sambungnya.

Berita Terkait DPC Partai Demokrat KBB Sally Febian

• PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPC Demokrat KBB Diminta Mundur: Setelah setahun melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat, 10 Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) mendesak Ketua DPC Partai Demokrat KBB Sally Febian agar segera mundur. Saat dijumpai di Cikalongwetan Kab. Bandung Barat, Selasa (2/10), Ketua PAC Sindangkerta Aceng Sopandi menilai Ketua DPC Partai Demokrat KBB sudah tidak menganggap keberadaan kadernya. “Ketika terdapat acara dari pengurus pusat di salah satu daerah di KBB, Sally tidak melakukan koordinasi dengan Ketua PAC setempat. Padahal, menurut ketentuan partai, Ketua PAC setempat harus turut andil dalam setiap kegiatan pengurus pusat di daerah. Jangankan turut andil, informasi pun tidak ada ,” katanya.

Berita Terkait Irjen Djoko Susilo

• DETIK - Demokrat : Tak Pantas Irjen Djoko Susilo Dipanggil Paksa: Irjen Djoko Susilo sempat mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika mantan Gubernur Akpol ini tetap tidak mengindahkan panggilan KPK, maka panggilan paksa akan dilakukan. Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD), Nurhayati Ali Assegaf berpendapat bahwa pemanggilan paksa terhadap Irjen Djoko sebenarnya tidak pantas. "Saya kira tidak pantas. Pasti dengan komunikasi yang lebih baik saya yakin tidak akan perlu panggil paksa," ujarnya

Berita Terkait KPK & Polri

• TRIBUNNEWS - Demokrat: Konflik KPK-Polri Jangan Dikaitkan ke Presiden: Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengaku bingung, jika  semua kasus yang ada, termasuk konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Simulator dikaitkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, tidak semua perkara harus diselesaikan atau ditangani oleh SBY secara langsung. Karena Presiden sendiri, imbuhnya, memiliki bawahan, baik itu para menteri maupun lainnya. "Jadi, saya ini juga bingung kalau semua-semua ditarik ke Presiden," tegasnya

Berita Terkait Isu Korupsi

• OKEZONE - Syarif: Ranking Kader Korupsi Jadi Introspeksi Demokrat: Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam memaparkan ranking data pejabat negara dari parpol yang terseret perkara tindak korupsi. Bagi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat,  Syarifuddin Hasan data tersebut akan menjadi bahan introspeksi.  Namun, kata dia, data tersebut harus ditanggapi secara positif. Karena, data tersebut merupakan fakta. "Bahwa itu lah yang terjadi di negara kita. Kita tanggapi secara positif lah karena itu kan pengungkapan fakta," ungkap Syarif

Berita Terkait Kehadiran Anggotan DPR

• OKEZONE - Anggota DPR dari Demokrat Paling Banyak Bolos: Hari pertama penerapan daftar presensi menggunakan finger print, menghasilkan data rapat paripurna di DPR hanya dihadiri 327 anggota dari 560 anggota DPR. Ketua DPR Marzuki Alie menuturkan, dari 327 Anggota DPR yang hadir terdiri dari, Fraksi Demokrat 85 dari 148 anggota, Fraksi Golkar 89 dari 106 anggota, Fraksi PDIP 41 dari 94 anggota, Fraksi PKS 32 dari 57 anggota, Fraksi PAN 18 dari 46 anggota, Fraksi PPP 22 dari 36 anggota, Fraksi PKB 11 dari 28 anggota, Fraksi Gerindra 16 dari 26 anggota, dan Fraksi Hanura 12 dari 17 anggota. "Jadi jumlah anggota DPR yang hadir 327 orang dari semua fraksi," kata Marzuki
• JARING NEWS - Fraksi Partai Demokrat Sambut Baik Finger Print: Diberlakukannya finger print (cetak jari) hari ini dalam rapat paripurna disambut baik oleh FraksI Partai Demokrat yang menilainya sebagai salah satu usaha DPR memperbaiki kedisiplinan dan kinerja anggota dewan. Ketua F Demokrat, Nurhayati Assegaf mengatakan penggunaan Finger Print di internal fraksi Partai Demokrat telah berjalan untuk memonitor kediSiplinan anggota fraksinya termasuk pengadaan CCTV yang dimaksudkan dengan tujuan sama. Menurut Nurhayati assegaf efektifitas pemberlakuan absensi finger print nantinya dapat dilihat kedepan.

Berita Terkait UU Pilpres

• MERDEKA - Demokrat ngotot UU Pilpres tak perlu direvisi: Partai Demokrat getol memperjuangkan agar Undang-undang Pilpres tidak direvisi. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan menyatakan, UU Pilpres yang berlaku saat sudah lebih dari cukup. "Jangan dilihat undang-undang itu untuk kepentingan capres tertentu. Kemudian nanti 2019 ganti lagi, lucu saja lah," kata Ramadhan

Berita Terkait DPC PD Padang

• PADANG EKSPRES - 8 Anggota Demokrat Disanksi: DPC Partai Demokrat Padang akhirnya menepati janji memberikan sanksi pada anggota Fraksi Partai Demokrat yang ikut pembahasan APBD Perubahan 2012 di Hotel Nuansa Maninjau, 27-29 September lalu. Sebanyak 8 anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Padang akan mendapat sanksi dari DPC Demokrat karena di nilai tidak loyal terhadap partai. “Ada delapan anggota fraksi yang akan menjadi pertimbangan kami nantinya. Kami sedang mencari jadwal rapat yang tepat untuk mengambil keputusan itu. Kemungkinan pekan depan,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Padang, Januardi Sumka, kepada Padang Ekspres

Berita Terkait Demokrat Kepri

• TRIBUNNEWS - Demokrat Kepri Pecat Wakil Ketua DPRD Kepri: Gonjang ganjing posisi kursi wakil ketua I DPRD Kepri yang kini masih dipegang oleh Edi Siswoyo makin panas. Terkini, Edi Siswoyo secara resmi dicabut dari keanggotaannya sebagai kader Partai Demokrat, otomatis ditarik dari Wakil Ketua I DPRD Kepri oleh DPP Partai Demokrat. Pemberhentian dari anggota DPRD Kepri sekaligus pencabutan keanggotaannya selaku kader partai sudah diterbitkan suratnya oleh DPP Partai Demokrat ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Sekum Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas tanggal 19 September 2012. "Iya memang surat pemberhentiannya sudah ada. Pak Edi secara resmi diberhentikan dari wakil Ketua I DPRD Kepri sekaligus dicabut keanggotaannya selaku kader Partai Demokrat. Tapi untuk jelasnya silakan konfirmasi Ketua Fraksinya (Hotman Hutapea)," kata Surya Sardi

Berita Terkait Angie

SINDO - Angelina Sondakh Diberhentikan dari DPR: DPR resmi memberhentikan Angelina Sondakh. Politikus Partai Demokrat yang terjerat kasus dugaan korupsi itu diberhentikan sementara hingga ada putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.  Pemberhentian sementara Angelina didasarkan pada keputusan Badan Kehormatan (BK) yang kemudian disetujui para anggota DPR dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie kemarin. Sesuai UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta Kode Etik DPR,Angelina yang telah berstatus terdakwa harus diberhentikan sementara.  Setelah putusan itu,Angelina tidak lagi mendapatkan gaji tetap sebagai anggota DPR.