Monitoring Report Jum'at, 19 Oktober 2012

Berita Terkait RUU KPK

• DETIK - RUU KPK Masih Bertahan di Prolegnas, Peluang Revisi Masih Ada: Badan Legislasi (Baleg) DPR telah sepakat untuk menghentikan pembahasan atas usulan perubahan UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Meski telah dihentikan, bukan berarti UU itu dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Artinya juga, masih ada kemungkinan revisi dilakukan. "Kita memang minggu depan ini akan mendalami tentang Prolegnas itu. Kalau soal penghentian pembahasan itu sudah jelas semua (fraksi) bahwa sudah tidak ada lagi pembahasan soal UU KPK. Masalah pencabutan dari prolegnas minta waktu kita dalami dulu," kata Ketua Baleg, Ignatius Mulyono

Berita Terkait Pilgub Jabar

• KOMPAS - Demokrat Tetapkan Dede Yusuf di Pilgub Jabar: Partai Demokrat menetapkan Dede Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Barat untuk kembali masuk dalam bursa kandidat calon Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018. Partai berlambang Mercy ini pun kini telah mengantongi sejumlah nama bakal calon Wakil Gubernur yang akan disandingkan dengan Dede Yusuf. Demikian diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, Kamis, di kompleks Parlemen, Senayan. "Sudah ada komunikasi, kami masih melakukan penjajakan. Nama-namanya belum mengerucut," ujar Nurhayati
• TRIBUNNEWS - PDIP Komunikasi dengan Demokrat, Golkar dan PKS: PDI Perjuangan mengaku sudah berkomunikasi dengan Demokrat, Golkat dan PKS untuk membahas Pilkada Jawa Barat. Namun, partai berlambang banteng itu belum menentukan nama cagub serta berkoalisi dengan partai mana. "Kita sudah berkomunikasi secara terbuka, tetapi pilihan itu harus dirapatkan setelah mengetahui peta politik Jawa Barat itu seperti apa," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani

Berita Terkait Isu Reses DPR

• INILAH - Jelang Reses, Kehadiran Anggota DPR Memprihatinkan: Jelang reses anggota DPR, tingkat kehadiran anggota dewan hampir tidak mengalami perubahan. Reses dewan untuk masa sidang pertama tahun 2012-2013 adalah pada 25 Oktober 2012. Pada rapat paripurna, Kamis (18/10/2012) ini saja, dari 560 keseluruhan anggota DPR, hanya 297 yang hadir, berdasarkan absensi kehadiran. Rinciannya adalah sebagai berikut: Partai Demokrat, 85 anggota hadir dari 148 anggota. Partai Golkar, 51 anggota dari 106 anggota. PDI Perjuangan, 53 anggota hadir dari 94 anggota. PKS, 40 anggota hadir dari 57 anggota. PAN 21 anggota hadir dari 46 anggota. PPP, 19 anggota hadir dari 38 anggota. PKB 9 anggota hadir dari 28 anggota. Gerindra, 11 anggota hadir dari 26 anggota. Hanura, 8 anggota hadir dari 17 anggota. Sehingga, total yang hadir 297 anggota.

Berita Terkait Telkomsel

• KOMPAS - Anggota DPR Nilai Telkomsel Arogan: Anggota Komisi VI DPR dari Partai Demokrat Imran Muchtar menilai PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) arogan dalam menjalankan bisnis dengan PT Prima Jaya Informatika, yang akhir menggugat pailit Telkomsel. Muchtar meminta direksi baru Telkomsel bertanggung jawab. "Kalau kita punya utang, ya utang itu harus dibayar. Ini sangat memalukan untuk perusahaan sebesar Telkomsel, seakan direksi baru membiarkan hal ini," kata Imran

Berita Terkait SPBU Asing

• TRIBUNNEWS - Sutan: SPBU Asing Distribusikan BBM Subsidi, Why Not?: Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana mengatakan, dirinya tidak menutup peluang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) asing ikut mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia, khususnya di Jawa-Bali pada 2013. "Bagi saya kalau memang bisa menjamin BBM tersebut selalu tersedia apabila masyarakat membutuhkan, why not?" tegas Politisi Partai Demokrat

Berita Terkait UU Pangan

• LIPUTAN6 - UU Pangan Amanatkan Presiden Bentuk Lembaga Baru: Rancangan Undang-undang (RUU) Pangan kini telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Pangan oleh DPR RI melalui sidang paripurna. Dalam UU Pangan mengamanatkan agar Presiden selaku kepala pemerintahan membentuk lembaga baru tentang Kelembagaan Pangan. "Nanti akan dibentuk lembaga baru yang khusus mengurusi pangan ini. Lembaga baru itu nantinya akan diserahkan kepada presiden mengenai nama dan sebagainya," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khoiron

Berita Terkait Isu PD Terperosok

• KOMPAS - Ramadhan: Kasihanilah Kami, Partai Demokrat: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengaku, partainya terus-menerus disudutkan oleh opini-opini yang dibentuk sekelompok orang. Para petinggi Demokrat seperti Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng yang disebut-sebut terkait dugaan kasus korupsi proyek Hambalang pun seakan dituduh tanpa disertai bukti yang memadai. "Kasihanilah kami Partai Demokrat, disudut-sudutkan dengan opini, tapi tidak berdasarkan barang bukti dan itu tidak kondusif bagi pengembangan demokrasi kita," ujar Ramadhan

Berita Terkait RUU Kamnas

• INILAH - Demokrat Ngotot RUU Kamnas Disahkan, Setgab Ikut?: Partai Demokrat tetap ngotot agar rancangan undang-undang (RUU) Keamanan Nasional (RUU Kamnas) tetap disahkan. Bahkan, Demokrat mendesak agar anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) turut mendukung. Sekretaris Setgab Syarief Hasan menjelaskan, pertemuan di Setgab rutin dilakukan terutama agar partai-partai koalisi ikut mendukung RUU Kamnas ini. "Kalau malam (pertemuan Setgab) di rumah saya sering dilakukan. Semua hal dibicarakan termasuk RUU Kamnas. Kami ingin menyeragamkan pendapat, dan kalau ada pemahaman yang sama supaya dikomunikasikan," kata Syarief Hasan

Berita Terkait PD & PAN

• MERDEKA - 'PAN dan Demokrat berhubungan erat': Partai Amanat Nasional (PAN) tidak cukup kursi untuk mengusung sendiri calon gubernur Jawa Barat. PAN kemungkinan besar bakal merapat dan mendukung Dede Yusuf untuk menjadi Calon Gubernur Jawa Barat. "Kalau dari sinyalemen ketua umum kita ke arah Dede Yusuf. Tetapi belum diputuskan secara resmi," kata Wakil Sekjen PAN Teguh Juwarno

Berita Terkait Jokowi

• INILAH - PDI 1947 Siap Kawal Jokowi: Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) 1947 siap mengawal sekaligus mengkritisi kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mewujudkan pemerintahan DKI Jakarta yang bersih dan berwibawa. "Kita ingin pemimpin baru Jakarta ini bisa mewujudkan pemerintahan yang good government," tegas Sirra Prayuna

Berita Terkait Pilgub Riau

• RIAU TERKINI - Hasil Survei PD Diumumkan November: Walau pun sudah ada partai yang secaraterang-terangan mencalonkan jagoan untuk maju di Pilgubri 2013. Namun, Partai Demokrat baru mengeluarkan hasil Survei bursa calon Gubernur Riau tahun 2013 akan diumumkan bulan November ini. Untuk menentukan siapa Cagubri terkuat yang diinginkan warga masyarakat Riau pada pemilihan kepala daerah tahun 2013 mendatang. Kepastian pengumuman hasil survei ini disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat Riau HM Mambang Mit kepada wartawan, Kamis (18/10/12) di Kantor Gubernur Riau menanggapai calon Gubernur yang akan maju pada Pilgubri tahun 2013 mendatang. "Survei calon Gubernur dari Partai Demokrat Insya Allah bulan depan akan kita umumkan," kata HR Mambang Mit yang juga Wakil Gubernur Riau.

Berita Terkait Isu Capres

• TRIBUNNEWS - PD Jangan Usung Pramono Edhie Saat Masih Aktif Jadi KSAD: Partai Demokrat disarankan jangan mengusung Pramono Edhie Wibowo saat masih aktif menjadi Kepala Staff TNI Angkatan Darat. Bila tidak demikian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Dewan Pembina Dan Partai Demokrat (PD) akan menjadi bulan-bulanan "serangan". Karena mencalonkan adik Ibu Negara Ani Yudhoyono itu saat masih aktif menjabat jabatan militer. "Jangan. PD dan SBY akan diserang habis-habisan jika mencalonkan Edhie Wibowo ketika dia masih aktif," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari   

Monitoring Report Kamis, 18 Oktober 2012

Berita Terkait Isu Kinerja KPK

• KOMPAS - Elit Demokrat sesalkan Kinerja KPK: Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus dugaan korupsi pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Syarif menyesalkan kerja KPK yang belum juga memastikan ada tidaknya keterlibatan kader Demokrat dalam perkara itu. "Itu kita sesalkan. Seharusnya klarifikasi lebih cepat kan. Kita harapkan sih dalam waktu tidak lama ada kepastian," kata Syarif

Berita Terkait RUU KPK

• DETIK - Demokrat Sepakat Hentikan Pembahasan RUU KPK karena 4 Pertimbangan: Badan Legislasi (Baleg) akhirnya sepakat untuk menghentikan pembahasan usulan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, keputusan itu disepakati diamini oleh 9 fraksi. Fraksi Partai Demokrat sepakat dengan 4 pertimbangan. Apa saja? "Oleh karena pro dan kontra maka Fraksi Partai Demokrat berpendapat: satu, penguatan lembaga KPK sangat dibutuhkan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam menegakkan hukum terutama terkait pemberantasan tindak pidana korupsi," kata anggota Baleg Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi, dalam rapat pleno Baleg di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2012).
• DETIK - Baleg DPR Putuskan Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK: Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya menyepakati menghentikan pembahasan usulan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Kesimpulan ini diambil setelah 9 fraksi sepakat dengan kesimpulan panja UU KPK yang disampaikan dalam rapat pleno Baleg. Rapat pleno Baleg dihadiri oleh 9 kelompok fraksi (poksi) Baleg DPR. Masing-masing poksi menyatakan padangan fraksinya untuk menyatakan pembahasan usulan revisi UU KPK untuk dilanjutkan atau hentikan.  Kesimpulan Partai Demokrat dibacakan oleh Didi Irawadi, Partai Golkar dibacakan Taufik Hidayat, PDIP dibacakan oleh Honing Sani, PPP dibacakan oleh Ahmad Yani, PAN dibacakan Taslim, PKB oleh Abdul Malik Haromain, dan Partai Gerindra Martin Hutabarat.

Berita Terkait Hambalang

• KOMPAS - Ibas Bantah Menpora Diminta Mundur: Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan, partainya mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut kasus dugaan korupsi dalam proyek kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ia juga membantah isu permintaan mundur Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Partai Demokrat tidak ingin menduga-duga. Jika menyangkut hukum, kami dorong KPK segera menyelesaikannya, tentunya dengan disertai bukti-bukti yang berkeadilan dan jangan hanya karena desakan-desakan,” kata Ibas, panggilan Edhie Baskoro
• DETIK - Ibas Tegaskan Masih Loyal ke Anas: Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum (AU) disebut oleh mantan Bendahara Umum Demokrat, Muhamad Nazaruddin terlibat dalam proyek Hambalang. Meski AU sering dikaitkan dengan proyek kemenpora itu, Sekjen PD, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengaku masih loyal pada ketuanya itu. "Sejak awal sudah kami tegaskan bila ini menyangkut hukum kita kembalikan pada aparat hukum tentunya kami di Demokrat tidak ingin menduga-duga, bahkan ada kesan melindungi siapapun. Tapi saya juga perlu mengatakan hari ini ketua umum masih tetap Anas Urbaningrum, saya sebagai sekjen harus loyal terhadap ketum," kata Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono

Berita Terkait Pilgub Jawa Barat

• KOMPAS - Demokrat Lirik Cawagub dari Kalangan Birokrat dan Polri: Partai Demokrat telah menetapkan akan mencalonkan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf sebagai calon gubernur Jawa Barat periode 2013-2018. Untuk kandidat yang akan diduetkan dengan Dede, Demokrat menimbang untuk merekrut dari kalangan birokrat, TNI, dan Polri. Hal ini diungkapkan Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul, Rabu (17/10/2012), saat dijumpai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Kami masih akan membahasnya di Majelis Tinggi, tapi kemarin kami baru saja selesai menetapkan Dede Yusuf untuk calon gubernur Jawa Barat. Untuk calon wakilnya, kami mempertimbangkan dari kalangan birokrasi, TNI, dan Polri," ujarnya.

Berita Terkait Musda Jabar

• DETIK - Musda Demokrat Jabar Segera Digelar: Setelah diundur lebih dari setahun, Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Jabar segera digelar. Rencananya Musda digelar 20-21 Oktober di salah satu hotel di Kota Bandung. "Kita lagi cari-cari hotelnya mana yang memungkinkan untuk Musda," kata Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Iwan Sulanjana saat dihubungi via ponsel, Rabu (17/10/2012). Rencana akan digelarnya Musda karena ada permintaan dari Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Toto Rianto. Namun sejauh ini permintaan itu baru sebatas lisan, belum tertulis.

Berita Terkait RUU Kamnas

• JARING NEWS - Demokrat Minta Masyarakat Kawal RUU Kamnas: Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan sebelumnya Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) telah ditolak oleh DPR tanpa dibahas terlebih dahulu. Hal ini dinilai Nurhayati perlu sebagai bagian dari mekanisme yang tertuang dalam tata tertib DPR dan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3). " RUU Kamnas ini kan belum pernah dibahas, jadi setiap RUU yang diusulkan apalagi yang menjadi agenda prolegnas kita Sebaiknya kita bahas dulu kalau kemudian ada yang tidak sepakat nantinya tetapi harus ada pembahasan ini sesuai dengan UU MD3 dan tatib DPR" kata Nurhayati

Berita Terkait Kader Demokrat

• OKEZONE - Demokrat Akui Kurang Selektif Merekrut Kader: Musibah seolah enggan beranjak dari Partai Demokrat. Secara berturut-turut, kader partai berlambang Mercy itu terseret dalam kasus-kasus korupsi. Imbasnya, citra partai pun tercoreng. Anggota Dewan Pembina (Wanbin) Partai Demokrat, Syarif Hasan mengaku prihatin dengan kondisi ini. "Sangat memprihatinkan. Saya sangat prihatin sekali," ungkapnya

Berita Terkait HUT Demokrat

• TRIBUNNEWS - HUT Demokrat Anas Urbaningrum Dijadwalkan ke Jambi: Di tengah terpaan isu keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi mega proyek Hambalang, Anas Urbaningrum dijadwalkan akan hadir di Jambi. Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) ini akan menghadiri acara peringatan HUT ke-13 Partai Demokrat yang akan digelar di Abadi Convention Center (ACC), Kamis 1 November mendatang. "Kita terus kordinasi ke DPP. Sejauh ini belum ada perubahan, besar kemungkinan ketua umum (Anas) akan hadir,” ujar Effendi Hatta, Sekretaris DPD PD Provinsi Jambi

Berita Terkait Jokowi

• SUARA KARYA - Pemuda Demokrat Indonesia Dukung Jokowi: Ratusan anggota dan pengurus Pemuda Demokrat Indonesia 1947 dari DKI Jakarta, Rabu (17/10) siang, menggelar aksi damai di bundaran Hotel Indonesia. Pada kesempatan itu dibagikan brosur berisi seruan dan dukungan kepada Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai pemimpin baru Jakarta. Disana tercantum 10 butir yang harus dilaksanakan dan 10 butir yang tidak boleh dilakukan oleh Jokowi-Basuki selama memimpin Jakarta untuk mewujudkan pemerintah good government. Sebuah billboard berukuran besar berisi 10 butir itu menghiasi bundaran Hotel Indonesia.

Berita Terkait Isu Capres

• METRO TV NEWS - Pramono Edhie Belum Mau Bicara Capres: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Pramono Edhie Wibowo disebut-sebut akan digadang Partai Demokrat sebagai calon presiden 2014. Pramono sendiri mengaku fokus sebagai pimpinan TNI Angkatan Darat. "Saya ingin konsentrasi menjadi Kasad saya tidak mau mendua," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/10). Menurut Pramono, tidak ada komunikasi dengan partai politik manapun soal Pemilu 2014. Kedatangannya ke DPR pun semata sebagai mitra kerja Komisi I.

Berita Terkait TNI

• OKEZONE - Putra SBY: TNI Aniaya Wartawan Harus Diproses Hukum: Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono berharap agar oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan di Pekanbaru, Riau, segera diproses secara hukum. Hal ini perlu dilakukan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. "Ini sangat kami sangat sayangkan, sangat terpkul dan sedih. Ya tentu perlu diproses secara hukum," kata pria yang akrab disapa Ibas

Berita Terkait Partai Islam

• REPUBLIKA - Partai Islam Harus Perjuangkan Umat: Hasil survei sejumlah lembaga menyebutkan citra partai berbasis Islam mengalami penurunan. Satu cara yang dianggap terbaik agar partai berbasis Islam dapat berkompetisi di pemilu mendatang, yakni dengan mengubah citra di tingkat pemilih. "Kalau sekarang, kemerosotan itu karena partai Islam tidak memperjuangkan umat. Sehingga orang islam sebagian besar tidak terlalu memperhitungkan partai Islam,’’ kata pengamat politik LIPI, Indria Samego ketika dihubungi Rabu (17/10). Apalagi, lanjutnya, saat ini di dalam partai nasionalis itu sudah ada faksi-faksi Islam. Sehingga ada ruang bagi aspiprasi umat Islam di partai-partai tersebut. Seperti Partai Golkar dan Demokrat yang banyak diisi kelompok Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Bahkan, disebutnya, hingga PDI Perjuangan pun kini memiliki ruang itu.  

Monitoring Report Rabu, 17 Oktober 2012

Berita Terkait Anas

• OKEZONE - Anas Urbaningrum Mulai "Dibuang" Demokrat: Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kembali disebut-sebut sebagai otak dari korupsi proyek pembangunan Sports Center Hambalang, Sentul, Bogor. Menurut mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Anas dan Andi Mallarangeng, ialah dua orang yang membuat skenario tentang proyek pembangunan senilai RP2,5 triliun tersebut. Anas Urbaningrum pun kini terancam menjadi tersangka. “Informasi yang saya dapat sepertinya begitu, dia akan menjadi tersangka,” kata Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul

Berita Terkait KPK

• JPNN - Demokrat Minta Diselamatkan KPK: Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Max Sopacua,  menyatakan, menurunnya elektabilitas partainya disebabkan Komisi Pemberantasan Korupsi menggantung keterlibatan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan beberapa kader partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Ia menegaskan, Partai Demokrat tengah tersandera beberapa kasus korupsi yang sampai saat ini masih mengambang di lembaga anti rasuah itu. "Elektabilitas kami menurun karena mengambang-mengambang itu," kata Max

Berita Terkait Isu Grasi - SBY

• KOMPAS - Demokrat Minta Grasi Presiden Dihargai: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa meminta semua pihak menghargai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan grasi kepada terpidana kasus narkotika. Pemberian grasi itu, kata dia, adalah hak konstitusional Presiden. Saan mengatakan, keputusan itu diambil atas masukan dari berbagai pihak, baik para pembantunya di kabinet maupun Mahkamah Agung. "Belum tentu pertimbangan itu salah. Pasti ada niat baik, ada sisi baik yang ingin dicapai," kata Saan

Berita Terkait Isu Kekerasan Kepada Wartawan

• KONTAN - Demokrat sesalkan kekerasan TNI terhadap wartawan: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyesalkan tindak kekerasan terhadap para wartawan yang meliput jatuhnya pesawat jenis Hawk 200 milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di kawasan Pasir Putih, Pandau, Kabupaten Kampar, Riau. Menurut Anas, "Kekerasan terhadap wartawan adalah tindakan yang tidak terpuji. Anti demokrasi dan kebebasan pers," kata Anas melalui akun twitternya @anasurbaningrum

Berita Terkait Pengadaan Sistem E-Government

• BALI POST - Demokrat Nilai Perencanaan Asal-asalan: PENGADAAN Sistem E-Government yang tertuang dalam RAPBD 2013 Pemprov Bali menuai sorotan Dewan. Fraksi Demokrat DPRD Bali dalam pandangan umumnya yang disampaikan saat sidang paripurna DPRD Bali, Selasa (16/10) kemarin, meminta pengadaan itu ditunda dulu sebelum temuan BPK yang mencatat kemahalan pada pengadaan sistem E-Government tahun sebelumnya senilai Rp 3,6 miliar lebih tuntas ditindaklanjuti. Fraksi Demokrat dengan jubirnya Wayan Adnyana memaparkan, pada RAPBD 2013 terdapat program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dengan kegiatan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana E-Government Provinsi Bali dengan dana sebesar Rp 1,5 miliar.

Berita Terkait Pilgub Jabar

• DETIK - Tunggu SK Penetapan Dede Yusuf, Demokrat Jabar Belum Bergerak: Hingga hari ini Dede Yusuf belum mengantongi Surat Keputusan (SK) penetapan sebagai calon gubernur dari DPP Partai Demokrat. Hal itu membuat DPD Partai Demokrat Jabar belum bergerak untuk pemenangan Dede. Ketua DPD Demokrat Jabar Iwan Sulanjana mengaku masih menunggu SK Dede Yusuf. Sebab sejauh ini penetapan Dede baru sebatas lisan yang diketahuinya dari DPP. "Belum (ada pergerakan), kan SK-nya juga belum keluar," ujar Iwan

Berita Terkait Pemilukada Merangin 2013

• JAMBI EKSPRES - Fendi : Rekomendasi Sudah Diusulkan: Hingga saat ini Partai Demokrat belum mengeluarkan rekomendasi dukungan untuk Nalim di Pemilukada Merangin 2013 mendatang. Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi, Effendi Hatta mengatakan, surat rekomendasi untuk kandidat incumbent tersebut sudah diusulkan ke DPP Demokrat. “Rekomendasinya sudah diusulkan ke DPP, biasanya Demokrat mengeluarkan rekomendasi sekaligus untuk pasangan,” katanya kepada sejumlah wartawan kemarin. Menurutnya, pilihan Demokrat jatuh kepada Nalim dikarenakan ia merupakan kader Demokrat. “Dia kan kader demokrat, surveinya juga tinggi,” ujarnya

Berita Terkait DPC PD Pekanbaru

• RIAU TERKINI - Walikota Firdaus Ternyata Belum Mundur dari PNS: Walaupun ada larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk partai politik harus keluar dari PNS. Namun, sepertinya hal itu tidak berlaku bagi Firdaus MT yang saat ini menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Demokrat Kota Pekanbaru, yang juga sebagai Walikota Pekanbaru. Terbukti menurut keterangan Ketua BKD Provinsi Riau Zaini Ismail kepada riauterkini, Selasa (16/10/12) di gedung Pelatihan dan Diklat Riau. Status Firdaus MT sebagi saat ini masih tercatat sebagai PNS, padahal berdasarkan peraturan yang berlaku, saat menjadi pengurus partai dia harus mengundurkan diri dari jabatanya sebagai PNS.

Berita Terkait Isu Pilpres 2014

• DETIK - Fenomena Jokowi, NasDem Lirik Dahlan Iskan untuk Pilpres 2014: Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengkaji fenomena kemenangan Jokowi di Pilgub DKI sebagai salah satu pertimbangan menentukan capresnya. Oleh karena itu salah satu kandidat capres yang dilirik adalah Dahlan Iskan. Dahlan Iskan yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN dinilai bergaya cukup santai seperti Jokowi. Sementara tokoh seperti Jusuf Kalla (JK), Mahfud MD, Sultan HB X, dan Sri Mulyani, dinilai cukup merakyat. "Kita mendorong capres alternatif, belajar dari Jokowi-Ahok. Orang baru masuk Jakarta, ya sepanjang mampu bersaing saya kira tidak ada masalah," kata Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella

Berita Terkait Jokowi

DETIK - Sesuai Arahan SBY, PD Dukung Penuh Pemerintahan Jokowi: Joko Widodo (Jokowi) memulai hari pertama kerja dengan keluar-masuk kampung di Jakarta. Partai Demokrat menegaskan akan mendukung penuh semua kebijakan pemerintahan Jokowi-Ahok. "Yang pertama kita ucapan kepada Jokowi dan Basuki dengan jabatan yang telah diemban menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua 

Monitoring Report Selasa, 16 Oktober 2012

Berita Terkait Survei LSN

• KOMPAS - Survei LSN: Demokrat Dianggap Partai Terkorup: Survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap Partai Demokrat sebagai partai terkorup. Dalam rilis hasil survei, Senin (15/10/2012), di Hotel Atlet Century, Jakarta Selatan, terungkap, sebanyak 51,4 persen responden memilih Demokrat sebagai partai yang diketahui kadernya paling banyak terlibat kasus korupsi.

Berita Terkait Pilbub Lebak

• JPNN - Kader Demokrat Siap Rebut Bupati Lebak: Politisi muda Partai Demokrat, Hj Iti Octavia Jayabaya menyatakan siap merebut kursi Bupati Lebak, Provinsi Banten dalam Pilkada yang digelar tahun 2013 mendatang. Anggota Komisi IV DPR yang karib disapa Via, itu menegaskan, siap menjalankan amanah jika dipercaya masyarakat Lebak untuk menjadi Bupati. Apalagi, bila Partai Demokrat memberikan kepercayaan kepadanya untuk bertarung sebagai orang nomor satu di Kabupaten Lebak. "Insyaallah saya siap bilamana masyarakat menghendaki saya untuk maju, dan tentunya partai mengamanahkan kepada saya," ungkap Via

Berita Terkait Capres 2014

• KOMPAS - Mau Tahu Capres Demokrat? Tunggu 2013!: Partai Demokrat belum menentukan siapa kandidat calon presiden yang akan diusung dalam Pemilu Presiden 2014. Partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono ini baru akan memilih secara serius pada 2013. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, Senin (15/10/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.  "Kami akan pilih orang-orang yang mumpuni untuk berikutnya ke parlemen atau kabinet. Saat ini kita tidak bisa keluarkan, baru nanti tahun politik itu ada di tahun 2013. Di tahun itu, kita akan keluarkan kalau mau enggak ketinggalan," kata Sutan
• OKEZONE - Hadapi Pilpres 2014 PAN Lanjutkan Koalisi Cinta Demokrat: Menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Partai Amanat Nasional (PAN) sudah punya strategi jitu. Caranya, dengan melanjutkan koalisi cinta dengan Partai Demokrat. Menurut Ketua DPP PAN Bidang Informasi dan Komunikasi, Bima Arya, partainya memang belum mendeklarasikan Hatta Radjasa menjadi calon presiden di 2014 mendatang. Sebab, Bima sadar PAN masih selalu berada di urutan terbawah. Namun, PAN sesumbar memiliki modal besar demi meraih kemenangan. "Kita punya modal ya, bukan hanya modal politik, tapi juga modal keluarga dan modal cinta," ungkap Bima

Berita Terkait KPK

• KOMPAS - Demokrat: KPK Jangan Bicara Sebelum Bertindak: Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman menyesalkan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad yang mengatakan akan ada hal mengejutkan terkait kasus Hambalang. Meskipun Abraham tidak menyebut nama partainya, Hayono menilai pernyataan tersebut sudah mengarahkan persepsi publik akan keterlibatan petinggi Partai Demokrat yang memang disebut-sebut dalam kasus Hambalang. "Statement KPK itu kan didengar oleh publik dan kalau KPK mengatakan akan ada kejutan pasti arahnya kalau enggak ke Anas Urbaningrum ya ke Andi Mallarangeng. Jadi ini yang menurut hemat saya sebaiknya KPK jangan bicara lebih baik ambil tindakan baru bicara setelah itu," kata Hayono
• BERITA SATU  - Revisi UU KPK Dipetieskan Saja: Baru Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP yang sudah resmi mengirimkan penolakan revisi UU KPK. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso meminta agar revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipetieskan saja. "Saya sendiri menganjurkan untuk dipetieskan saja, dan meminta maaf kepada publik tidak bisa menyelesaikan RUU KPK tersebut, dengan pertimbangan untuk kepentingan umum," kata Priyo

Berita Terkait Pilgub Sumut

• JPNN - Demokrat Rangkul PDIP: Gerakan partai-partai besar untuk menggaet calon gubernur yang akan diusung di pilgub Sumut 2013 mendatang makin cepat. Partai Demokrat sudah giat menggalang komunikasi dengan partai-partai lain. Partai penguasa itu sudah intens ngobrol dengan PDI Perjuangan yang dikabarkan akan mengusung RE Nainggolan, mantan Sekdaprov Sumut. "PDIP ada RE Nainggolan. RE Nainggolan bisa nomor dua (cawagub, red). Prediksinya sih seperti itu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhony Allen Marbun

Berita Terkait Pilkada Pariaman

• PADANG EKSPRES - Demokrat Jaring Cawako Piaman: Jelang Pilkada 2013 mendatang, sejumlah partai politik di Kota Pariaman sudah mulai membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh terbaik yang dianggap berpeluang maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota (cawako-cawawako). Meski demikian, hingga kini baru PKS yang sudah mengukuhkan calonnya, sedangkan Partai Demokrat baru berencana membuka pendaftaran minggu mendatang. “DPC Partai Demokrat Pariaman sudah mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah putra terbaik Kota Pariaman, baik yang berada di Pariaman ataupun yang di rantau. Di antaranya dengan Is Prima Nanda, Mukhlis Rahman dan sejumlah calon lainnya,” ujar Ketua DPC Demokrat Pariaman Hasbilah

Berita Terkait Jokowi - Ahok

• MERDEKA - Sutan Bhatoegana sebut Jokowi Sersan 3S: DKI Jakarta akan resmi memiliki gubernur dan wakil gubernur baru. Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama bakal dilantik untuk memimpin Jakarta periode 2012-2017. Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana memberikan sebutan untuk Jokowi dalam memimpin Jakarta dengan 4S atau sersan S3. Apa maksudnya? "Yang dibenahi adalah MRT-nya yang harus terpadu, buat angkutan massa yang lebih nyaman. Jokowi meminpin Jakarta dengan 4S (Sersan, Siap, Sigap, Sahaja) Sersan=Serius tapi Santai, atau bisa juga Jokowi itu memimpin dengan sebutan Sersan S3," kata Sutan

Berita Terkait Rencana Pelepasan Saham Baru (Initial Public Offering/IPO)

• KOMPAS - Tak Mau Seperti KRAS, Gerindra Tolak IPO Semen Baturaja: Anggota Komisi VI dari Partai Gerindra Rachel Maryam menolak rencana pelepasan saham baru (Initial Public Offering/IPO) dari PT Semen Baturaja Persero. Dia tidak mau bertanggung jawab kalau nasibnya sama seperti saham PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). "Kami masih mengkaji kenapa Semen Baturaja harus IPO. Padahal kalau masih bisa pinjam ke bank, mengapa harus IPO," kata Rachel saat Rapat Rencana Privatisasi di Komisi VI Jakarta, Senin (15/10/2012). Partai Gerindra merupakan satu-satunya partai yang menolak rencana privatisasi Semen Baturaja. Padahal partai lainnya seperti PAN, PDIP, Golkar, PKS hingga Demokrat justru setuju dengan rencana privatisasi tersebut. Namun sebelumnya, anggota Komisi VI dari Fraksi Demokrat Ferrari Roemawi sempat tidak setuju adanya privatisasi ini.  

Monitorig Report Jum'at-Senin, 12-15 Oktober 2012

Berita Terkait Anas Urbaningrum

• KOMPAS - Harapan Demokrat pada Anas pun Sirna...: Harapan Partai Demokrat pada Anas Urbaningrum sebagai sosok muda yang semula dianggap berpotensi sebagai calon presiden masa depan pun sirna. Isu-isu skandal korupsi yang menerpa Anas, diakui menjadi beban partai. "Dulu kita lihat Anas sebagai capres yang muda, tapi harapan itu sirna," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman

Berita Terkait Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pd

• JPNN - Demokrat Salah Input, Nazaruddin Masih Bendum: Nama terpidana kasus korupsi, M Nazaruddin dalam sistem informasi partai politik (Sipol) Partai Demokrat, ternyata masih  tercatat sebagai Bendahara Umum (Bendum). Anggota KPU RI, Sigit Pamungkas menilai bahwa hal tersebut akibat kesalahan Partai Demokrat (PS) sendiri.  "Berkaitan dengan dokumen Nazaruddin di SK kepengurusan Demokrat, KPU tidak memeriksa satu persatu nama-nama yang ada di dalam SK kepengurusan sebuah partai," kata Sigit
• MERDEKA - Demokrat: Sipol bikin susah parpol: Partai Demokrat mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan sistem informasi partai politik online (sipol). Sebab sipol terkesan menyusahkan parpol, tidak sesuai dengan tujuan awalnya untuk memudahkan mengecek data kepengurusan parpol. "Kalau hanya memasukkan data saja tidak harus dengan sipol. Sipol itu sistemnya perlu dilatihkan dulu pada tenaga sekretariat, sementara KPU tidak melakukan pelatihan tersebut. Ini terkait dengan sistem komputerisasi," kata Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi publik Partai Demokrat Andi Nurpati Baharuddin

Berita Terkait Isu Novel

• KOMPAS - Politisi Demokrat Minta Komisaris Novel Dinonaktifkan: Kepolisian RI tetap melanjutkan kasus dugaan penganiayaan berat yang dilakukan Komisaris Novel Baswedan, mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bengkulu yang kini menjadi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota dewan pun meminta agar Komisaris Novel dinonaktifkan sementara sampai kasusnya selesai. "Lebih baik dia (Novel) fokus dulu sama masalahnya, nonaktif dulu saja dari penyidik KPK. Urusan salah benarnya nanti di pengadilan saja karena ini kan proses hukum," ujar politisi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika

Berita Terkait Isu Hambalang

• INILAH - Kasus Hambalang, Demokrat Tak Mau Berandai-andai: Partai Demokrat meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak adil dalam menangani kasus korupsi pembangunan sport center, Hambalang, di Bogor, Jawa Barat. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Asegaf mengatakan, KPK harus bertindak adil dalam mengatasi tindak kejahatan korupsi. Pasalnya, setiap warga negara memiliki derajat yang sama di mata hukum. "Kita minta KPK harus berkeadilan, karena di DPR ini ada sembilan fraksi, bukan hanya Demokrat," kata Nurhayati
• DETIK - Kasus Hambalang, KPK Panggil Dedi Kusdinar Senin: Tersangka pertama kasus Hambalang, Dedi Kusdinar, akhirnya dipanggil oleh penyidik KPK. Kepala Biro Perencanaan Kemenpora ini akan dimintai keterangan pekan depan. "DK akan dipanggil pada Senin pekan depan," kata Jubir KPK Johan Budi SP

Berita Terkait Isu Gedung KPK

• BERITA SATU  - Komisi III Tak Mau Urusi Saweran Gedung KPK: Hingga saat ini dana yang dikumpulkan publik untuk gedung KPK sudah mencapai Rp 386.561.396.  Komisi III DPR tidak mau mengurusi soal dana saweran publik untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul keputusan DPR untuk menyetujui anggaran gedung baru KPK.  "Kami tidak perlu mengomentari itu karena saya tidak mengerti soal itu, silakan saja mau dibuat monumen juga silakan," kata Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika

Berita Terkait Musda DPD PD Jateng

• SUARA MERDEKA - Musda Tertunda-tunda, Kader Demokrat Prihatin: Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Jateng sudah lebih dari lima kali tertunda. Sebagai partai pemenang pemilu di Indonesia, kondisi demikian menjadikan kader Demokrat merasa prihatin. Anggota Fraksi Partai Demokrat Jateng Atyoso Mochtar mengatakan, rencana musda ini sudah diagendakan beberapa kali, namun pada akhirnya tak kunjung terealisasikan. Sebelumnya, Demokrat pernah siap menggelar kegiatan itu pada bulan Oktober dan Desember 2011 serta Januari 2012.

Berita Terkait Baju Kejujuran

• BERITA SATU  - DPD Demokrat Bali Usulkan Lomba Cipta Lagu Kejujuran: Dengan pertimbangan tentang pendidikan antikorupsi di Indonesia yang harus dimulai dari lembaga pendidikan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Bali Made Mudarta dan elemen masyarakat Bali mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh menggelar lomba mencipta lagu atau mars Kejujuran atau mars Antikorupsi. "Lagu ini sangat tepat dilombakan bagi siswa-siswi SMP hingga SMA bahkan perguruan tinggi di seluruh Indonesia," kata Mudarta di Denpasar

Berita Terkait Capres Alternatif

• OKEZONE - Parpol Galau Cenderung Usung Capres Alternatif: Partai yang memiliki kegalauan karena tidak memiliki calon presiden dari internal dengan tingkat elektoral tinggi cenderung akan membuka peluang bagi calon pemimpin alternatif. Partai Demokrat bisa disebut salah satu contoh partai yang sedang galau. "Demokrat sudah memulai proses transformasi menuju modern dengan membuka proses demokratis siapa yang bisa menjadi capresnya. Itu menjadi suatu langkah yang luar biasa yang akan menularkan ke partai-partai lain," kata Pengamat Politik Charta Politika, Yunarto Wijaya

Berita Terkait Isu Grasi

• INILAH - Marzuki Bela Presiden SBY Soal Grasi: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga politikus Partai Demokrat Marzuki Alie membela Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, pemberian grasi kepada gembong narkoba jaringan internasional Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid dan Merika Pranola alias Ola alias Tania atas pertimbangan Mahkamah Agung (MA). "Kalau grasi itu MA memberikan pertimbangan. Kalau memang jelas itu grasi, enggak boleh pribadi," jelas Marzuki

Berita Terkait Isu Century

• DETIK - Perkembangan Pengusutan Kasus Century Tak Signifikan: Perkembangan penanganan kasus Bank Century menemui jalan buntu. Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar saat ini fokus diarahkan pada pemulihan aset Bank Century. "Perkembangan kasus Bank Century, sesuai laporan kepolisian, tidsk ada perkembangan yang signifikan, masih berkutat di masalah pidana perbankan yang dilakukan oleh staf Bank Century," kata anggota Timwas Century dari PD, Achsanul Qosasi

Berita Terkait Isu Capres

• DETIK - Survei LSI: Clash of The Titans, Mega Vs Ical di 2014: Megawati Soekarnoputri dan Aburizal Bakrie diperkirakan akan bersaing ketat jika maju di pilpres 2014. 'Perang besar' itu mengingatkan pada film Clash of The Titans. "Untuk pemilu 2014 nanti akan menjadi Clash Of The Titans antara Aburizal dan Megawati, yang keduanya diusung oleh dua partai nasionalis," ujar peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby

Berita Terkait Pemilukada Minahasa

• OKEZONE - Pejabat Negara Diminta Tak Langgar Aturan Kampanye: Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda, meminta para pejabat negara agar menaati aturan terkait kampanye Pemilukada di Kabupaten Minahasa. Pernyataan Malonda sekaligus mempertanyakan aktivitas kampanye yang dilakukan Menteri perhubungan E.E. Mangindaan mendukung pasangan calon yang diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat, Careig Naichel Runtu  dan Denny Tombeng (CNR-DJT) di Kecamatan Remboken, Kabupatan Minahasa, Selasa 9 Oktober 2012. Mangindaan melakukan pertemuan dengan masyarakat dan menyampaikan agar memilih pasangan calon CNR-DJT. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan aturan Pemilukada, di mana pejabat pemerintah harus mengajukan cuti atas persetujuan presiden. Belum lagi kampanye dilakukan di luar jadwal kampanye.  

Monitoring Report Kamis, 11 Oktober 2012

Berita Terkait Hambalang

• JPNN - Sutan Jamin Demokrat Bersih dari Hambalang: Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) di DPR, Sutan Bhatoegana, membuka pintu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus Hambalang, termasuk menetapkan tersangka barunya. Sutan justru menjamin tidak ada kader PD yang terseret kasus korupsi proyek Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu.  "Saya justru mendorong, Demokrat itu tidak ada urusan, bongkar saja. Kasus Hambalang tidak ada hubungan dengan Partai Demokrat," tegas Sutan

Berita Terkait FKPD

• JPNN - SBY Segera Kumpulkan Pendiri Demokrat Lagi: Forum Komunikasi dan Pendiri Partai Demokrat (FKPD) dalam waktu dekat ini akan menggelar pertemuan lagi. Rencananya, pertemuan itu akan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu ditegaskan salah satu pendiri Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu (10/10). "Rencananya kita akan menggelar silahturahmi FKPD lagi," tegas figur yang akan mencalonkan diri di pemilihan gubernur Sumatera Utara itu. Sutan menambahkan, beberapa masalah akan dibicarakan dalam pertemuan FKPD. Antara lain, sebut Sutan, soal seleksi calon legislatif Partai Demokrat untuk pemilihan legislatif 2014."Agenda kita banyak, seperti fokus untuk pemenangan Partai Demokrat 2014 nanti," kata Sutan

Berita Terkait Pilgub Malut

• JPNN - Permaisuri Sultan Ternate Yakin Didukung Demokrat di Pilgub Malut: Boki Nita Budhi Susanti menyatakan dirinya serius maju pada pemilihan gubernur (pilgub) Maluku Utara (Malut) 2013. Permaisuri Sultan Ternate  Mudaffar Sjah dan juga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat bahkan optimis mendapat dukungan dari Partai Demokrat. Nita mengaku mendapat dorongan dari DPP Partai Demokrat sebagai calon gubernur Malut. “Saya tetap maju. Dan itu hanya sebagai kosong satu (calon gubernur),” kata Boki

Berita Terkait Isu Ibas

• OKEZONE - Sering Bolos, Sutan Setuju Ibas Diberi Sanksi Tegas: Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, mendukung rencana pemberian sanksi tegas kepada para kader partainya di DPR yang suka membolos. Termasuk kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro. "Kalau fraksi mau kasih sanksi kasih saja lah yang jelas dan tegas," jelas Sutan
• OKEZONE - Ketua Fraksi Demokrat: Kita Tidak Istimewakan Ibas: Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, mengaku tidak akan mengistimewakan kader partainya yang rajin bolos di DPR. Bahkan, dia juga menyinggung, putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang jarang nongol di Gedung Parlemen. Saat dikonfirmasi, terkait putra Presiden SBY yang kerap membolos saat rapat di Komisi I DPR RI tersebut, Nurhayati berkilah ada kader Demokrat yang lebih sering membolos ketimbang Ibas. "Sebetulnya Mas Ibas sering datang cuma orang tidak tau, sering hadir, malah ada yang lebih sering tidak hadir. Kita tidak istimewakan Mas Ibas," kata Nurhayati

Berita Terkait Nazaruddin

• KOMPAS - MK: Tuduhan Nazaruddin Tak Berdasar!: Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menuding ada korupsi dalam pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, juru bicara MK, Akil Mochtar, menilai tuduhan itu tidak berdasar.  Menurut Akil, gedung MK dibangun oleh pemerintah melalui anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.  "Bukti dari pernyataan Nazaruddin itu patut dipertanyakan. Kita semua mengetahui bahwa pernyataan Nazaruddin itu asal bunyi dan cari sensasi, tanpa ada bukti kuat yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," kata Akil

Berita Terkait Isu Pidato SBY - KPK

• INILAH - Marzuki: Jangan Buruk Sangka Instruksi Presiden: Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menilai banyak pihak yang terlalu berspekulasi dan berburuk sangka dengan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. "Kita itu selalu menduga-duga. Dan kita itu selalu suudzon (berburuk sangka)," kata Marzuki

Berita Terkait Cagub Jabar

• GATRA - "Oneng" Maju Jadi Cagub Jabar?: Rieke Diah Pitaloka dipandang sebagai kader PDIP yang cerdas, dekat dengan masyarakat Jawa Barat, dan memiliki kapabilitas memimpin Jawa Barat. Karena itu, mantan aktris yang terkenal dengan perannya sebagai Oneng di sinetron Bajaj Bajuri itu, didukung untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat periode 2013-2018.  Salah seorang pendukung Rieke sebagai cagub Jabar tersebut adalah politisi Senior PDIP, AP Batubara. "Saya mendukung Sodari Rieke untuk maju sebagai cagub Jabar, karena yang bersangkutan pandai, cerdas, berjiwa Pancasila, dekat dengan masyarakat Jabar dan memiliki sejumlah prestasi sebagai anggora Kimisi IX DPR dari FPDIP," kata Batubara

Berita Terkait Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

• SINDO - Presiden Minta Kekhasan DIY Dijaga: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X bisa terus menjaga keistimewaan Yogyakarta demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Presiden mengakui,Yogyakarta yang saat ini sudah berusia lebih dari 2,5 abad telah mengalami perubahan cukup signifikan. Namun, keistimewaan masih cukup terasa ketika perubahan yang dilakukan ternyata tidak serta-merta menghilangkan warisan kebudayaannya. Keistimewaan DIY,menurut SBY, tidak terlepas dari nilai historis perjuangan Yogyakarta yang pernah menjadi ibu kota negara di awal masa perjuangan.
• METRO TV NEWS - Sultan Kembali Jadi Gubernur: Segala ingar-bingar yang berkaitan dengan Yogyakarta berakhir dengan menggembirakan, setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. UU tentang DIY menetapkan bahwa Sultan Yogyakarta otomatis menjadi Gubernur DIY. Masalah keistimewaan Yogyakarta pernah menjadi perdebatan ramai. Penunjukan langsung Sultan Yogyakarta sebagai Gubernur DIY dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi. Itulah yang memunculkan pemikiran untuk mengubah penetapan Gubernur DIY melalui penunjukan.

Berita Terkait Pilgub Jabar

• PIKIRAN RAKYAT - Edi Darnadi Siap Dipasangkan Dengan Dede Yusuf: DPD Partai Amanat Nasional se-Jawa Barat sepakat supaya DPP segera menetapkan pengusungan Ketua DPW Edi Darnadi sebagai calon dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jabar 2013. Edi pun siap untuk posisi calon gubernur atau calon wakil gubernur dan dipasangkan dengan siapapun, termasuk cagub dari Partai Demokrat, Yusuf M. Effendi. Hal itu dikatakan Koordinator Pusat Pemenangan Pemilu DPW PAN Jabar Herry Dermawan di kantor DPW PAN Jabar, Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung, Rabu (10/10).

Berita Terkait RUU KPK

• DETIK - Penolakan Golkar Terhadap RUU KPK Jadi Bukti Sinyal SBY Ditangkap Baik: Fraksi Golkar yang sebelumnya sempat getol mendorong pembahasan revisi UU KPK akhirnya mencabut dukugannya. Golkar pun dinilai berubah pikiran akibat sinyal tegas yang diberikan Presiden SBY. "Itu kan ada perintah secara tidak langsung kepada Partai Demokrat dan ada sinyal kepada partai koalisi untuk tidak melanjutkan revisi UU KPK," ujar pengamat politik Charta Politica, Arya Fernandes  

Monitoring Report Rabu, 10 Oktober 2012

Berita Terkait Pilgub Sumut

• JPNN - Sutan Bathoegana Pasrah: Partai Demokrat direncanakan akan menyerahkan satu nama bakal calon Gubernur Sumatera Utara ke Majelis Tinggi Partai Demokrat  15 Oktober mendatang. Dipastikan nama tersebut merupakan hasil survey yang menempati posisi tertinggi. Surveinya sendiri baru berakhir hari ini, 10 Oktober 2012. Kepastian tersebut dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Sutan Bathoegana Siregar kepada JPNN di Jakarta, Selasa (9/10).  “Terkait nama bakal calon, DPD Demokrat Sumut baru akan mengusulkan satu nama ke Majelis Tinggi pada 15 Oktober ini,” ujar Sutan.
• JPNN - Survei Demokrat Gatot Juga Tertinggi: Gatot Pujo Nugroho menjadi kandidat calon gubernur Sumut terkuat. Bukan hanya berdasar hasil survei internal Partai Golkar, jagonya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menempati posisi teratas hasil survei Partai Demokrat. Bahkan, raihan tingkat elektabilitas Gatot berdasar hasil survei Demokrat adalah 28 persen. Ini berbeda dengan hasil survei Golkar seperti disampaikan Plt Ketua DPD Golkar Sumut Andi Ahmad Dara, dimana Gatot di posisi teratas dengan raihan skor lebih dari 20 persen. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhony Allen Marbun kepada JPNN menyebutkan, raihan angka 28 persen Gatot itu merupakan hasil survei yang berakhir Juli 2012.

Berita Terkait Isu Capres Alternatif

• JPNN - Demokrat Ajak Capres Alternatif Masuk Parpol: Partai Demokrat mengajak tokoh kandidat capres alternatif untuk merapat ke parpol. Ajakan tersebut dianggap sebagai jalan keluar ketika ikut mendukung dipertahankannya angka presidential threshold 20 persen dalam UU Pilpres. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, sikap partainya yang mendukung syarat parpol atau gabungan parpol mengajukan capres-cawapres minimal memiliki 20 persen kursi di parlemen tersebut dianggap sebagai upaya menghadang munculnya calon alternatif. "Ya, kan calon alternatif bisa maju lewat partai politik yang ada, yang independen bisa merapat," ujar Syarief

Berita Terkait Cagub Jawa Barat

• KOMPAS - Tanpa Anas, Demokrat Tetapkan Dede Bakal Cagub Jabar: Penetapan Dede Yusuf sebagai calon gubernur Jawa Barat yang diusung Partai Demokrat sudah dilakukan pada Jumat (5/10/2012) lalu. Keputusan itu merupakan hasil kesepakatan semua anggota Majelis Tinggi partai pemenang Pemilu 2009 tersebut. Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, partainya sudah memastikan akan mengusung Dede, yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat. Akan tetapi, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum tak menghadiri acara yang diadakan di kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Mengapa? "Iya, memang Ketua Umum tidak hadir karena sakit," kata Saan.

Berita Terkait KPK dan Polri

• KONTAN - Demokrat minta Kapolri patuhi perintah presiden: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Timur Pradopo patuh terhadap intruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, pidato yang disampaikan SBY kemarin malam sudah cukup jelas. Dalam pidato itu, SBY menyampaikan lima instruksi. Salah satu perintahnya adalah meminta Kepolisian menyerahkan pengusutan dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Polri dibawah Presiden tentu harus patuh terhadap yang disampaikan presiden. Presiden bukan menyalahkan (Polri), Presiden sudah memberikan intruksi yang jelas," kata Saan
• INILAH - Demokrat Lega dengan Sikap SBY Terkait Polri-KPK: Partai Demokrat merasa lega dengan pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri karena disambut baik semua kalangan. "Sangat jelas, tegas dan bagus pidato Presiden. Karena secara tegas Presiden menunjukan tidak ingin membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut," tegas Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron
• SUARA PEMBARUAN - Demokrat: Ketua KPK Jangan Banyak Beropini: Ketua KPK Abraham Samad nampaknya doyan betul mengumbar opini. Tadi siang dia mengatakan akan ada yang mengejutkan dalam kasus Hambalang. Apa maksud perkembangan mengejutkan itu, Abraham tidak menjelaskan. Ketua Biro Hukum dan Perundang-undangan DPP Partai Demokrat Jemmy Setiawan menyayangkan betul kedoyanan Abraham Samad itu. Betapa tidak, pernyataan itu sangatlah bersayap dan menggiring opini publik bahwa ada keterkaitan kasus Hambalang dengan kongres Demokrat di Bandung yang lagi-lagi mengabaikan dukungan fakta-fakta.

Berita Terkait Jelang Pemilu 2014

• BISNIS INDONESIA - JELANG PEMILU 2014: Suara Golkar Dan Demokrat Berpeluang Tergerus: Kendati Partai Golkar dan Partai Demokrat masih unggul dari sisi tingkat elektabilitas berdasarkan sejumlah survei, namun kecenderung tergerusnya suara kedua partai itu pada Pemilu 2014 kian terbuka akibat perubahan perilaku pemilih. Manajer Survei Charta Politika, Arya Fernandes mengatakan salah satu penyebab tergerusnya kedua partai tersebut adalah akibat sulitnya pemilih melakukan diferensiasi kedua parpol. Begitu juga dengan basis massa yang hampir sama di antara kedua parpol. Menurutnya, dengan basis masa utama yang sama-sama berasal dari petani, nelayan dan profesionali, kedua parpol sulit mempertahankan konstituen karena munculnya parpol baru dengan target pemilih yang sama.

Berita Terkait UU Pilpres

• BERITA SATU - Demokrat Paksa Setgab Sepakati Presidential Threshold 20 Persen: Demokrat memiliki pandangan tingginya angka Presidential Threshold akan perlunya memperkuat legitimasi terpilihnya seorang Presiden. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarifuddin Hassan, menyatakan partainya akan memperjuangkan agar semua anggota Sekretaris Gabungan (Setgab) Koalisi Pemerintahan mendukung angka Presidential Threshold 20 persen dalam revisi Undang Undang Pemilihan Presiden (UU Pilpres).

Berita Terkait PLTS

• SUARA PEMBARUAN - Nazaruddin: Anas Berperan Menangkan Perusahaan dalam Kasus PLTS: Terdakwa kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin mengaku membeberkan peranan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK,) saat diperiksa sebagai saksi pada Selasa (9/10). Menurut Nazaruddin, Anas berperan memenangkan perusahaan pelaksana PLTS. Dan itu sudah dijelaskan bagaimana prosesnya ke KPK.