Monitoring Report Kamis, 27 September 2012

Berita Terkait Capres

• SINDO - Demokrat-PDIP Penentu Capres Alternatif: Munculnya figur alternatif dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 sangat bergantung pada Partai Demokrat dan PDIP sebagai dua partai besar yang hingga kini belum memastikan calon presiden (capres).  “Ya peluang itu ada di Demokrat dan PDIP yang hingga sekarang belum jelas mau mengusung siapa. Harus dimulai dari sekarang untuk melakukan semacam public nomination terhadap kader-kader potensialnya dan juga tetap membuka peluang bagi figur lain yang nonpartai politik,” kata pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk

Berita Terkait Saan Mustofa

• JPNN - Saan Beri Klarifikasi soal Tudingan Nazaruddin: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustofa dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek PLTS di Kemenakertrans 2007/2008 dengan tersangka Neneng Sri Wahyuni. Saan diperiksa setelah suami Neneng, M Nazaruddin kembali "bernyanyi" usai diperiksa KPK sebagai saksi kasus ini beberapa waktu lalu. Saat itu Nazaruddin membeberkan keterlibatan mantan Menakertrans Erman Suparno, Anas Urbaningrum dan Saan Mustofa pada proyek PLTS tersebut. Saan sudah tiba sekitar pukul 10.15 WIB.

Berita Terkait Sutan Bhatoegana

• JPNN - Sutan Bhatoegana Bagi-bagi Duit: Bakal calon gubsu dari Demokrat Sutan Bhatoegana mulai menunjukkan taringnya di sejumlah daerah di Sumut, termasuk di Binjai. Bertempat di salah satu lesehan di Jalan Umar Baki,Kecamatan Binjai, Soetan bagi-bagi duit recehan Rp10 ribu dan Rp20 ribu kepada sejumlah masyarakat yang datang, Rabu (26/9). Dalam kunjungan singkatnya di Kota Binjai, Ketua Komisi VII DPR RI itu menyampaikan, dirinya memberikan uang kepada masyarakat bukan mencari simpati masyarakat, melainkan atas keikhlasan sendiri. "Kenapa, kan tidak ada masalah saya membagi-bagikan uang kepada masyarakat, saya ikhlas memberi mereka, bukan saya paksa mereka untuk memilih saya," urainya.

Berita Terkait Musda Demokrat Jateng

• SUARA MERDEKA - Musda Demokrat Jateng Ditargetkan Oktober: Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Jateng yang sedianya digelar di Hotel Grand Arthos Aerowisata Magelang, Kamis (27/9) akhirnya resmi tertunda. Sekretaris Divisi Pembinaan Organisasi DPP Partai Demokrat Sudewo menargetkan pelaksanaan musda bisa terselesaikan pada bulan Oktober 2012. Adapun, lokasinya dimungkinkan masih berada di Magelang. Setelah musda, DPP juga berencana mengadakan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat di 35 kabupaten/ kota di Jateng, tepatnya pada bulan Desember 2012 dan Januari 2013. "Kami perkirakan Oktober mendatang sudah bisa digelar musda," tandas Sudewo.

Berita Terkait Ketua DPC PD Cilacap

• METRO TV NEWS - KPK Periksa Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa anggota Partai Demokrat terkait kasus dugaan adanya aliran dana dalam kongres pemilihan ketua umum Partai Demokrat pada 2010 di Bandung, Jawa Barat, yang dimenangkan oleh Anas Urbaningrum. Kemarin (26/9), KPK memeriksa Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap Tridiyanto beserta koleganya Wahyudi Utomo dan staf Anas bernama Nurachmad. Usai diperiksa selama 12 jam, Tridiyanto mengaku dicecar pertanyaan seputar sosok Muhamad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Ia juga diminta menjelaskan proses pelaksaan kongres Partai Demokrat.

Berita Terkait Ganti Anggota DPR

• INILAH - Golkar & Demokrat Ganti Anggotanya di DPR: Partai Golkar dan Partai Demokrat (PD) resmi melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggotanya. Dua anggota yang diganti adalah almarhumah Mariani Akib Baramuli dari Golkar yang meninggal karena sakit jantung, dan Theresia EE Pardede alias Tere dari Partai Demokrat yang mengundurkan diri.m Almarhumah Mariani Akib Baramuli digantikan Ryani Soedirman yang ditugaskan Fraksi Golkar duduk di Komisi VIII DPR. "Dia akan duduk di komisi VIII, kompetensinya memang di situ," kata Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto
• POSKOTA - Marzuki Alie Lantik Dua Anggota DPR: Ketua DPR RI Marzuki Alie melantik anggota baru dewan lewat Pergantian Antar Waktu (PAW) yakni dari Fraksi Golkar dan Demokrat. Anggota PAW yang dilantik, Efi Sulistowati mengantikan Theresia Ebenna Ezeria Pardede alias Tere yang mendundurkan diri Fraksi Demokrat. Dan dari Fraksi Golkar Ryani Soedirman menggantikan Mariani Akib Baramuli. Mariani Akib Baramuli, meninggal dunia di Senayan City akibat serangan jatung.

Berita Terkait Isu Century

• JPNN - Aneh, Demokrat Mengeluh Pascapemanggilan JK-Antasari: Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengaku heran dengan Fraksi Partai Demokrat yang tiba-tiba memersoalkan pemanggilan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Tim Pengawas Century DPR. Bambang menganggap PD aneh karena menuding Timwas memolitisasi pemanggilan dua tokoh yang menolak  bailout untuk Century itu.  Menurut Bambang, dalam rapat Timwas Rabu (26/9), anggota Timwas dari FPD menganggap ada politisasi kasus Century pasca-pemanggilan JK dan Antasari.

Berita Terkait Pengurus DPAC Demokrat se Rohul

• RIAU TERKINI - Mambang Mit Bakal Lantik Pengurus DPAC Demokrat se Rohul: Ketua DPD Partai Demokrat Riau HR Mambang Mit yang juga calon Gubernur Riau 2013 direncanakan Sabtu, (29/09/2012) melantik Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) se Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) di Gedung Daerah Pasirpangaraian. Pada kegiatan tersebut, juga dijadwalkan hadir Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Sekretaris Umum Edhie Baskoro Yudhoyono MSc dan Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat EE Mangindaan beserta rombongan pengurus DPP lainnya. Selain itu, hadir juga ketua dan Pengurus DPC Rokan Hulu. Demikian diungkapkan Koordinator Divisi Komunikasi Publik DPD Partai Demokrat Riau Tony Hidayat.

Berita Terkait Pilpres

• BERITA SATU  - Demokrat Usulkan Presidential Threshold 15 Persen: Wakil Sekjen Partai Demokrat (PD) Saan Mustopa mengatakan, PD mengusulkan ambang batas presiden atau presidential threshold, sebesar 15 persen dari kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 20 persen suara secara nasional. Alasannya, dua angka itu sebagai angka moderat yang masih mungkin dicapai partai-partai. Selain itu, dua angka itu juga tidak terlalu mudah bagi partai untuk mencalonkan presiden,  sehingga partai memilih sungguh-sungguh atau tidak asal mencalonkan. "Kami usulkan Presidential Threshold sebesar 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara secara nasional," kata Saan

Berita Terkait Isu Pelantikan Gubernur DKI

• INILAH - Biaya Besar, Pelantikan Gubernur DKI Tuai Protes: Besarnya anggaran pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menuai reaksi fraksi dikalangan dewan. Dewan meminta alokasi anggaran pelantikan yang mencapai Rp822 juta, dipangkas. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Aliman Aat mengatakan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI yang rencananya bakal berlangsung pada 7 Oktober 2012 mendatang, sudah selayaknya digelar secara sederhana. “Pelantikan itu bukan pesta kemenangan. Namun titik landas untuk bekerja sang pemenang,” ujar Aliman

GATRA – Laporan Utama Majalah GATRA edisi 18/47, terbit Kamis 27 September 2012

Tantangan Jokowinomics di Ibu Kota

Jokowi yang dinilai sukses sebagai Wali Kota Solo akan mendapat beban lebih berat ketika menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Perlu dukungan politik untuk mejalankan kebijakan publik Jokowinomics. Mulai tampak riak-riak kecil di DPRD Jakarta.

Pembangunan jalan layang Antasari-Blok M, Jakarta Selatan, kini memasuki tahap penyelesaian akhir. Proyek infrastuktur karya Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo itu diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang selalu mencekik ruas jalan tersebut.

Jalur Antasari-Blok M hanyalah satu dari sekian banyak ruas jalan Jakarta yang kerap dilanda kemacetan. Masalah kemacetan lalu lintas Ibu Kota seolah menjadi penyakit kronis yang tak ada obatnya. Gubernur silih berganti, toh tak pernah beres mengatasi masalah ini.

Persoalan yang tak kunjung selesai ini kadang dijadikan "senjata" oleh calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) untuk "menembak" pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dalam berbagai dialog dan debat menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Jokowi-Ahok menilai Gubernur Fauzi Bowo gagal menuntaskan masalah kemacetan ini. Ketika pasangan ini, pekan lalu, berhasil memenangkan pilkada DKI Jakarta putaran kedua (berdasarkan perhitungan cepat lembaga survei), sebagian besar warga Ibu Kota menaruh harapan pada mereka, meski ada juga yang meragukan kemampuan mereka dalam mengatasi persoalan kemacetan Jakarta.

Apa pun kata orang, Basuki alias Ahok selaku calon wakil gubernur mengaku sudah punya solusi untuk mengatasi kemacetan itu. "Harusnya move people, not car," kata Ahok. Yang berlangsung di Jakarta selama ini, menurut dia, adalah memindahkan mobil dari satu tempat ke tempat lain. "Move car, not people," katanya.

Ia menilai konsep yang berlaku selama ini tidak tepat. "Kalau membangun jalan terus, juga nggak akan selesai (masalah)," Ahok menambahkan. Misalnya pembangunan jalan layang Antasari-Blok M yang hampir rampung konstruksinya itu. Karena itulah, Jokowi-Ahok ingin mengubah apa yang selama ini menurut mereka tidak tepat.

Kemacetan hanyalah satu dari sekian banyak problem Ibu Kota. Di luar itu, ada permukiman kumuh, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan banjir. Untuk menata permukiman, pembangunan dimulai dari kampung dengan menciptakan kampung sehat, memiliki ruang terbuka hijau, ruang publik, drainase, dan septic tank yang jelas.

Pembangunan permukiman berupa kampung susun, membangun usaha produktif di kampung, pasar tradisional, dan lokasi pedagang kaki lima adalah solusi yang akan dilakukan Jokowi untuk membenahi Jakarta. Sejauh ini, Jokowi yang menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jawa Tengah, dianggap berhasil menata permukiman kumuh dan merelokasi pedagang kaki lima di kotanya.

Tapi persoalan Jakarta tentu jauh lebih besar dibandingkan dengan Solo yang cuma berpenduduk sekitar 650.000 jiwa. Sedangkan warga DKI Jakarta mencapai 8,5 juta jiwa. Berarti 12 kali lipat dari penduduk Solo.

Meski masalah Jakarta jauh lebih kompleks, dalam berbagai kesempatan kampanyenya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menyatakan akan bekerja keras untuk mengatasinya. "Solo memang kecil bila dibandingkan dengan Jakarta. Tapi Jakarta punya APBD 22 kali lipat dibandingkan dengan Solo. Dengan dana sebesar itu, Jakarta akan lebih maju bila pembangunan dilakukan dengan transparan dan berpihak pada kepentingan warga," kata Jokowi.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof A. Chaniago, menyebut gaya Jokowi yang antiformalitas, sederhana, antigagah-gagahan pejabat, antiprotokoler, antifeodal, dan antibasa-basi yang tidak perlu (kecuali dalam norma kesantunan Jawa) sangat pas untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta. Selama menjadi Wali Kota Solo, Jokowi lebih banyak turun ke lapangan dan menjadi problem solver.

Andrinof melihat Jokowi sebagai sosok yang tidak tampak sebagai orang yang ingin didengar. Walaupun, dia sangat pantas menjadi orang yang lebih banyak didengar daripada mendengar. Dengan hasil kerja nyatanya mengubah kondisi Kota Solo dari tahun ke tahun selama masa kepemimpinannya dengan anggaran yang amat terbatas.

Andrinof menyebut kebijakan publik Jokowi dalam memberesi masalah di Solo sebagai "Jokowinomics". Dia pun yakin, Jokowinomics bisa berhasil bila diterapkan di Jakarta. Hepotesis Andrinof tentang Jokowinomics itu dipublikasikan melalui milis, pertengahan Juli lalu. Ia membuat perbandingan kasar antara besaran rasio anggaran pembangunan Kota Solo per kapita dan anggaran pembangunan DKI Jakarta per kapita.

Kemudian Andrinof membandingkan hasil pembangunan dua kota ini berdasarkan besaran anggaran per kapita. "Katakanlah Pemprov DKI harus punya alokasi khusus anggaran karena statusnya sebagai ibu kota. Tetapi perbandingannya tetap saja menunjukkan betapa borosnya biaya pembangunan di DKI Jakarta dan betapa efisiennya penggunaan anggaran pembangunan di Kota Solo," kata Andrinof.

Selama lima tahun kepemimpinan Jokori periode I (2005-2010), total APBD Kota Solo hanya sekitar Rp 4 trilyun, dengan jumlah penduduk sekitar 650.000 jiwa. Adapun total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan di DKI Jakarta selama periode yang sama mencapai Rp 110 trilyun, dengan jumlah penduduk 8,5 juta jiwa. "Artinya, dengan jumlah penduduk DKI Jakarta yang 12 kali lipat dari penduduk Kota Solo, DKI Jakarta memiliki besar anggaran 22 kali lipat," Andrinof menegaskan.

Kalaupun tidak bisa menerima perbandingan antara cara mengelola Kota Solo dan DKI Jakarta, boleh juga dibandingkan Kota Solo dengan Jakarta Utara. Kota Solo memiliki kepadatan penduduk 12.750 jiwa per kilometer persegi, lebih tinggi dari tingkat kepadatan Jakarta Utara, yakni 10.959 jiwa per kilometer persegi.

Sepanjang tahun 2005-2010, di wilayah Jakarta Utara ada tiga pasar tradisional yang mati. Adapun di Kota Solo, dalam periode yang sama, berdiri 13 pasar tradisional. Belum lagi pembangunan taman kota, trotoar untuk pejalan kaki, perbaikan administrasi pelayanan, dan green belt di tepi Bengawan Solo sepanjang lebih dari tujuh kilometer. Ini menjadikan Solo memiliki belt terpanjang di Indonesia.

Dengan anggaran per kapita di DKI Jakarta yang 22 kali lipat dari Kota Solo tadi, masalah di DKI Jakarta terus bertambah. Jalur pejalan kaki juga tidak bertambah, sedangkan jalur yang ada semakin tidak efektif karena Pemprov DKI tidak melakukan pencegahan dalam proses okupasi awal fasilitas umum.

Cara kerja aparat tramtib mengadopsi cara kerja pemadam kebakaran. Mereka bertindak kalau masalah sudah terjadi, bukan mencegah agar masalah tidak terjadi. Selain penggunaan anggaran yang efisien, yang harus dicatat dari kebijakan anggaran Kota Solo pada masa Jokowi, kata Adrianof, adalah pemihakannya yang nyata kepada rakyat.

Salah satu programnya yang dikenal luas, bahkan sampai ke luar negeri, adalah pemindahan pedagang kaki lima dari lokasi yang kurang tepat dan dibuat semrawut oleh keberadaan pedagang kaki lima tersebut ke lokasi khusus yang dibangun Pemerintah Kota Solo, tanpa konflik.

Di luar itu, masih ada program lain yang juga bermaksud memberi tempat yang layak bagi kelompok masyarakat yang akan dipindahkan, yakni masyarakat daerah slum yang dipindahkan ke rumah susun dan penghuni bantaran Sungai Bengawan Solo yang diberi lahan gratis untuk dibangun menjadi milik sah warga asal bantaran Sungai Bengawan Solo tersebut.

Pemindahan lokasi usaha atau tempat tinggal kelompok warga itu adalah program yang juga mengubah cara hidup warga dari kebiasaan-kebiasaan kurang baik. Misalnya, dari kebiasaan mengotori lingkungan, menimbulkan kesemrawutan, kekumuhan, dan menggunakan fasilitas yang seharusnya dipakai untuk kepentingan umum menjadi warga yang mulai membiasakan diri hidup tertib, bersih, rapi, dan mengetahui hal yang bukan menjadi hak mereka.

Begitulah penilaian Andrinof Chaniago terhadap Jokowi. Hanya saja, Jokowi kemungkinan bakal menghadapi tantangan politis yang jauh lebih berat bila menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di Solo, Jokowinomics bisa berjalan mulus, antara lain, karena mendapat dukungan politik dari DPRD Solo yang didominasi PDI Perjuangan, partai yang menopang Jokowi.

Jakarta, ketika Jokowi mencalonkan sebagai gubernur, hanya dua partai minoritas di DPRD DKI Jakarta yang mendukungnya. Yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, yang hanya memiliki 17 kursi di DPRD DKI Jakarta. Adapun lawan politiknya, pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, ditopang beberapa partai besar, seperti Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB, dan Hanura yang menguasai 77 kursi DPRD.

Padahal, untuk memuluskan penggunaan anggaran, harus ada persetujuan DPRD. Toh, pasangan Jokowi-Ahok tak khawatir manakala dalam pembahasan di DPRD nanti mereka diganjal. "Ini DKI, Bung. Apa pun yang kita lakukan, 80% media meliput dan seluruh Indonesia tahu seperti apa. Kalau partai menantang gubernur yang transparan, efeknya tidak hanya di DPRD DKI," kata Ahok. "Melainkan juga berimbas ke nasional. Mereka bisa tereliminasi dari politik Indonesia," ia menegaskan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Aliman Aat, meminta pasangan Jokowi-Ahok segera menjalin komunikasi awal ke fraksinya dan fraksi lainnya. Fraksi Demokrat, katanya, tak akan mengganjal kebijakan Jokowi-Ahok selama untuk kebaikan masyarakat.

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali. Meski partainya mengusung Foke-Nara, mereka tak akan mempersulit Jokowi-Ahok di parlemen. "Kita harapkan apa yang jadi janji-janji gubernur yang akan datang ini bisa dituangkan dalam satu usulan kepada DPRD yang nantinya dibahas," kata Ashraf Ali kepada Taufiqurrohman dari GATRA.

Namun kini terlihat ada riak-riak kecil di DPRD DKI Jakarta. Dalam penetapan APBD 2013, sebelumnya disepakati, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) akan ditetapkan pada 28 September 2012. KUA-PPAS adalah gambaran kebijakan anggaran secara umum.

Yang ngotot agar KUA-PPAS ditetapkan pada Jumat mendatang adalah Fraksi Demokrat. Kalau itu yang terjadi, maka penetapan KUA-PPAS tidak melibatkan Jokowi-Ahok. Hal inilah yang membuat Golkar dan PKS tak sepaham. Dua fraksi ini, ditambah PDI Perjuangan dan Gerindra, menginginkan penetapan KUA-PPAS diundur, setelah gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik. Sehingga mereka bisa terlibat dalam pembahasan.

"Jika ditandatangani sebelum pelantikan gubernur, maka pola berpikirnya masih dalam kerangka program gubernur yang lama," kata Ashraf. Nah, lo.***