Monitoring Report Selasa, 4 September 2012

Berita Terkait Foke - Nara

• DETIK - Jika Baju Kotak-kotak Dilarang di TPS, Saksi Foke Harus Dilarang Berkumis: Pelarangan saksi Jokowi-Ahok memakai baju kotak-kotak di area TPS baru sekadar wacana. Koordinator Tim Advokasi Jakarta Baru Habiburokhman menilai jika larangan itu berjalan, maka saksi pasangan Foke-Nara harus dilarang berkumis. "Jika baju kotak-kotak dilarang dipakai karena identik dengan figur Jokowi, maka saksi dari pasangan Foke-Nara yang ada di dekat TPS juga harus dilarang berkumis dan berkacamata, karena dua hal tersebut juga diidentikkan dengan Foke," kata Habiburokhman
• VIVANEWS - Iklan Jokowi, Panwaslu Panggil 4 Stasiun TV: Iklan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang menampilkan sosok pasangan kandidat gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo-Basuki T Purnama dilaporkan oleh tim sukses pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) ke Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta. Iklan yang tayang di empat stasiun televisi akhir bulan lalu itu dinilai sebagai kampanye terselubung. Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah, mengatakan empat stasiun televisi tempat iklan itu bertayang, yakni Trans TV, Trans7, tvOne, dan Metro TV akan dipanggil. Biro iklan penayang iklan APPSI juga turut dimintai keterangan. "Dalam waktu dekat, tiga atau empat hari ini kami akan panggil mereka. Ini tidak bisa tergesa-gesa," ujar Ramdansyah
• JPNN - Demokrat Tegaskan Foke Tak Butuh Popularitas Lagi: Ketua DPP Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, menegaskan bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung partainya, Fauzi Bowo-Nahrowi Ramli (Foke-Nara) bukanlah pencari popularitas. Demokrat menganggap dua figur yang dicalonkan itu merupakan sosok pekerja keras. "Bagaimana kubu Foke-Nara ini pada putaran pertama semua menjelek-jelekan, tapi alhamdulillah masyarakat cukup cermat, cukup cerdas, dan tahu bahwa Foke adalah sosok pekerja, bukan sosok yang mencari popularitas," kata Nurhayati

Berita Terkait Isu Kedatangan Hillary Clinton

• METRO TV NEWS - Demokrat Bantah Hillary Bawa Agenda Khusus AS: Anggota Komisi I DPR Nurhayati Ali Assegaf menyambut baik rencana kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton ke Jakarta, Senin (3/9) hari ini. Ia menampik dugaan sejumlah pihak bahwa Hillary membawa agenda khusus ke Indonesia. "Ketika dia datang harus diterima dengan baik. Jangan dikatakan kita di bawah AS," kata Nurhayati di Kompleks Parlemen, Jakarta. Menurut politikus Demokrat ini, wajar AS mendatangi Indonesia karena hubungan luar negeri sudah sangat tercermin dengan baik. Indonesia adalah negara demokratis yang menjaga pluralisme. Belum lagi keberhasilan Indonesia lolos dari krisis dunia.

Berita Terkait Verifikasi Parpol di DPP PD

• DEMOKRAT.CO.ID - Partai Demokrat Harus Lulus Verifikasi dengan Nilai Terbaik: Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta seluruh kader Paertai Demokrat berusaha keras agar Partai Demokrat lulus dengan nilai terbaik dalam verifikasi partai peserta Pemilu 2014 yang diadakan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini ditegaskan Anas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Pemilu 2014 yang digelar di Sekretariat DPP Partai Demokrat, Graha Kramat VII, Jalan Kramat Raya 146, Jakarta, Senin, 3 September 2012, malam. Hadir dalam Rapat Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Pemilu 2014 tersebut antara lain Sekretaris Jenderal DPP-PD Edhie Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie, Ketua Fraksi FPD-DPR Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua Umum II DPP-PD Max Sopacua, Direktur Eksekutif DPP-PD Toto Riyanto, Pimpinan DPP-PD, Anggota FPD-DPR, dan Pimpinan DPD-PD se-Indonesia.

Berita Terkait Background Calon Kepala Daerah

• DETIK - Demokrat Terbuka untuk Artis: Partai Demokrat tidak mempersoalkan latar belakang calon kepala daerah yang diusungnya. Siapapun dan apapun background-nya bisa menjadi calon gubernur/kepala daerah asalakan mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik. "Partai terbuka terhadap politikus dari berbagai background. Modal menjadi politikus adalah dikenal orang," ujar Kepala Divisi Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul

Berita Terkait Busyro Muqoddas

• INILAH - Politisi Demokrat Kritik Busyro Muqoddas: Sekretaris Departemen HAM DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik mengkritik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas yang menyatakan Presiden seharusnya melepaskan jabatannya di partai politik adalah sebuah anakronisme. Menurutnya, pilihan politik Presiden tidak bisa dinilai oleh norma atau keadaan yang belum dibentuk. Mengatakan Presiden bersalah karena seharusnya bukan pengurus partai politik, sama ganjilnya dengan mengatakan seharusnya Pangeran Diponegoro menunggang motor.

Berita Terkait Isu Pemasangan CCTV

• SINDO - Peningkatan Kinerja DPR-Anggota Fraksi Demokrat Protes Pemasangan CCTV: Kebijakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf untuk memasang televisi sirkuit tertutup (CCTV) di ruangan fraksi mendapat protes keras dari sejumlah anggotanya.  Anggota Fraksi Demokrat DPR di Komisi III Ruhut Sitompulmengakusangattersinggung dankecewa dengansikapNurhayati. Menurut dia,pemasangan CCTV di ruangan setiap anggota Fraksi Demokrat menandakan pimpinan fraksi tidak percaya dengan para anggotanya. Tindakan ini juga menunjukkan Nurhayati tidak percaya diri dengan situasi di internal partai sendiri.Ruhut menekankan,seorang wakil rakyat apalagi menjabat pimpinan fraksi seharusnya memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap partai.  “Kalau semua ruangan anggota ada CCTV,dia (Nurhayati) di mana pasangnya? Terus siapa yang awasi dia? Tanpa dipasang pun anggota DPR sudah mengerti aturan-aturan yang berlaku,” ucap Ruhut

Berita Terkait Demokrat Sumsel

• DETIK - Banner Dicopoti, Kader Demokrat di Sumsel Merasa Terzalimi: Para kader Partai Demokrat di Sumatera Selatan menilai ada upaya pembunuhan karakter terhadap partai mereka yang dilakukan sejumlah pemerintahan daerah di Sumatera Selatan. Bentuknya yakni pelepasan ratusan banner milik Ketua DPD PD Sumsel Ishak Mekki. "Banner-banner yang dipasang itu merupakan upaya kami untuk mengajak masyarakat di Sumatera Selatan untuk terus membangun Sumatera Selatan dengan ikhlas, meskipun saat ini kita menghadapi berbagai persoalan. Banner-banner itu bukan iklan politik buat Pilgub Sumsel, makanya ditulis 'Ikhlas untuk Sumsel', sebab kalau kita ikhlas membangun Sumsel maka semua hal akan menjadi lebih baik," kata M.F. Ridho, ketua Tim Sosialisasi Ikhlas untuk Sumsel

Berita Terkait Sutan Bhatoegana

• INILAH - KPK Kembali Jadwal Pemeriksaan Sutan Bhatoegana: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap politisi Partai Demokrat, Soetan Bhatoegana terkait kasus dugaan korupsi pengadaan solar home system (SHS) di Ditjen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2007 dan 2008 dalam kapasitasnya sebagai mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR. "Dijadwal ulang pekan depan. Saya belum dikasih tahu kapan persis akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus SHS," ujar juru bicara KPK, Johan Budi

Berita Terkait Tina Talisa

• MERDEKA - Demokrat akan klarifikasi Mirwan soal transfer Tina Talisa: Ketua fraksi Partai Demokrat Nurhayati mengatakan belum mendapatkan klarifikasi dari Mirwan Amir soal berita aliran dana mencurigakan kepada presenter cantik Tina Talisa. Demokrat berencana akan memanggil Mirwan Amir untuk menjernihkan masalah ini. "Kalau ada isu-isu ini kita panggil yang bersangkutan. Soal berita Tina sudah mengklarifikasi, tidak ada transfer sama sekali. Saya belum mendapat klarifikasi," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati