Monitoring Report Rabu, 26 September 2012

Berita Terkait Isu Koalisi Demokrat - PDIP

• OKEZONE - Ruhut: Demokrat Siap Koalisi, PDIP-nya Mau Enggak?: Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, tak membantah partainya akan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) di 2014 mendatang. "Politik apapun bisa terjadi, 4+4 bukan hanya 8, bisa saja 9," kata Ruhut

Berita Terkait Isu Partai-partai Kristen Bersatu

• DETIK - Partai-partai Kristen Bersatu Kumpulkan Kekuatan: 10 Partai politik Kristen berkumpul siang ini di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI). Mereka sedang merumuskan konsep peleburan guna menyatukan kekuatan. Acara digelar di kantor PGI, Jl Salemba Raya nomor 18, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2012). Ada 10 perwakilan partai politik yang hadir yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Kristen Demokrat, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Demokrasi Kristen Nasional, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Anugerah Demokrat, Partai Kemerdekaan Rakyat dan Partai Kristen Nasional. Selain persatuan partai, pertemuan itu juga digelar untuk pembentukan forum komunikasi dan koordinasi para aktivis Kristen. Bila perumusan lancar, mereka akan meleburkan dalam satu partai saja, yakni PDS.

Berita Terkait Kasus PLTS

• OKEZONE - Kasus PLTS, KPK Panggil Saan Mustopa: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa, untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).  Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) partai itu diperiksa sebagai saksi Neneng Sri Wahyuni yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek senilai Rp8,9 miliar. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha

Berita Terkait Pilpres

• SINDO - Semua Partai Politik Dinilai Cari Aman-Pembahasan Ambang Batas Pengusungan Capres Bakal Alot: Perdebatan panjang soal syarat pengusungan calon presiden (capres) atau presidential threshold menunjukkan bahwa partai-partai politik di DPR tidak memiliki iktikad tulus memperkuat sistem demokrasi. Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menyatakan, sejak awal pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR, sudah jelas terlihat adanya dua kubu utama menjelang pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres). “Yakni kelompok fraksi yang mendukung angka presidential threshold di UU Pilpres diturunkan dan kelompok fraksi yang menginginkan presidential threshold sama atau naik dibanding Pilpres 2009.    Intinya, sama-sama cari aman. Sama-sama untuk memenuhi hasrat berkuasa semata. Sangat pragmatis,”ujar Kristiadi
• METRO TV NEWS - PPP Usul Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Serentak: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) punya pandangan berbeda soal revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden. PPP mengusulkan, Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif dilakukan serentak. "Pemilu presiden dan pemilu legislatif serentak meningkatkan akuntabilitas presiden lima tahun kemudian," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy

Berita Terkait KPK

• JPNN - Demokrat: Hentikan Wacana Lemahkan KPK: Anggota Komisi III DPR, Saan Mustopa mengatakan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh ditujukan untuk memperlemah kewenangan KPK. Menurut Saan, seharusnya revisi itu dimaksudkan untuk memperkuat kewenangan KPK dalam mencegah dan menindak tindak pidana korupsi. "Komitmen Fraksi Demokrat untuk merevisi UU KPK justru untuk memperkuat kewenangan KPK memberantas korupsi. Kalau revisi tidak bisa menambah kewenangan, maka kewenangan yang ada saat ini harus dipertahankan dan tidak bisa dipreteli,” kata Saan Mustopa

Berita Terkait Isu Bailout Bank Century

• JPNN - Demokrat Tak Cemas Rekaman Rapat Istana Sampai ke Timwas: Anggota Tim Pengawas Century DPR, Achsanul Qosasih, menyatakan bahwa keputusan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang menyerahkan rekaman rapat di IStana pada 9 Oktober 2008 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu dipersoalkan. Meski demikian Achsanul tetap berharap Dipo menyerahkan rekaman rapat itu ke Timwas Century. Achsanul yang juga Wakil Sekjen Partai Demokrat itu menyatakan bahwa fraksi dan partainya justru mendukung upaya untuk membuka rekaman rapat di Istana pada 9 Oktober 2008 yang disebut-sebut membicarakan tentang bailout untuk Bank Century. "Timwas juga butuh. Kasih saja ke Timwas, tidak apa-apa," kata Achsanul

Berita Terkait Foke

• SINDO - Demokrat Evaluasi Kekalahan Foke: Partai Demokrat akan mengevaluasi kegagalan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dalam Pilkada DKI Jakarta, sebagai bahan pembelajaran untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.  Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf mengungkapkan, Demokrat memang selalu melakukan evaluasi mendalam seusai calonnya kalah atau menang dalam pilkada. Apa pun hasilnya, terutama dalam konteks Pilkada DKI, pasti akan ada catatan untuk Pemilu 2014, pilpres, termasuk untuk keikutsertaan dalam pilkada selanjutnya.  “Dinamika politik mendekati 2014 nanti akan semakin luar biasa. Perlu strategi yang matang. Strategi bisa disusun antara lain dari hasil evaluasi. Misalnya,apa yang harus kita berikan kepada masyarakat, sejauh mana kemampuan kita meyakinkan masyarakat,” ujar Nurhayati

Berita Terkait Musda Demokrat Jateng

• SOLOPOS - SBY MARAH, Musda Demokrat Jateng Terancam Ditunda: Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat (PD) Jateng yang dijadwalkan 27-28 September di Kabupaten Magelang mendatang terancam ditunda. Menurut sumber di internal DPD PD Jateng, ada isu pelaksanaan Musda akan ditunda atau diundur karena adanya karantina terhadap sejumlah pengurus DPC PD yang dilakukan salah satu kandidat calon ketua. ”Adanya karantina pengurus DPC ini sampai kepada Ketua Dewan Pembina DPP PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Beliau (SBY) marah,” kata sumber yang enggan disebut namanya di Semarang

Berita Terkait Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat

• OKEZONE - BK Periksa Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat: Badan Kehormatan (BK) DPR hari ini memanggil anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat, I Wayan Gunastra, terkait aduan istrinya, Hollia. Pemeriksaan terhadap, I Wayan terkait adanya pelanggaran kode etik yang merasa ditinggal oleh suaminya tanpa mendapatkan nafkah. "Memproses suatu pengaduan dari stri seorang anggota DPR yang merasa ditinggalkan oleh suaminya yaitu saudara I Wayan Gunastra," ungkap Wakil Ketua BK Siswono Yudhohusodo

Berita Terkait Isu Prabowo

• MERDEKA - Politikus Demokrat geram Prabowo dompleng popularitas Jokowi: Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan berharap Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto tidak menunggangi popularitas Joko Widodo (Jokowi) untuk kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. "Saya kira gini, bahwa Pak Prabowo berhentilah menunggangi anak-anak muda, termasuk Jokowi. Lebih bagus, Pak Prabowo jadi king maker bagi anak-anak muda seperti Fadli Zon, Ahok, Jokowi, Ahmad Muzani," kata Ramadhan Pohan