Monitoring Report Rabu, 19 September 2012

Berita Terkait Foke - Nara

• KONTAN - Demokrat yakin Foke menang tipis di pemilukada: Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan meyakini, pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) akan memenangi putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Menurutnya, Foke-Nara akan memenangkan pemilukada meski dengan selisih tipis dengan pesaingnya Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok).
• MERDEKA - Forum Masyarakat Tionghoa dukung Foke-Nara: Menjelang pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Tionghoa secara terang-terangan mendukung pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara). Alasannya, mereka tidak mau memilih pemimpin yang memihak salah satu suku. "Sekarang ada semacam paradigma seolah-olah hampir mayoritas Tionghoa dukung yang satu suku. Tetapi, kami tegaskan komunitas Tionghoa tidak harus mendukung pasangan tertentu.
• SUARA PEMBARUAN - Tim Advokasi Jokowi-Ahok Laporkan Pasangan Foke-Nara: Setelah melaporkan cagub nomor urut satu, Nachrowi Ramli terkait pernyataannya yang dianggap mengintimidasi salah satu suku, Tim Advokasi Jakarta Baru kembali melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara).    Kali ini, pasangan yang diusung Partai Demokrat itu diduga telah melakukan politik uang dan berkampanye di hari tenang.
• LIPUTAN6 - Foke-Nara Diduga Lakukan Pelanggaran di Masa Tenang: Rabu (19/9) ini, Tim Kampanye Jokowi-Basuki melaporkan dugaan terjadinya kecurangan menjelang pencoblosan pada Pilkada DKI Jakarta kepada Panwaslu DKI Jakarta. Koordinator Bidang Advokasi Tim Kampanye Jokowi-Basuki, Sira Prayuda SH menyatakan, dirinya akan melaporkan berbagai laporan penyebaran panflet SARA, keterlibatan Lurah dalam kampanye di masa tenang, kampanye politisi pro Foke-Nara diberbagai sekolah, yang diduga berlangsung sejak Jumat (14/9).
• GATRA - Tim Kampanye Foke-Nara Siap Jadi Saksi: Tim kampanye calon gubernur incumbent Fauzi Bowo menyatakan siap menjadi saksi pelanggaran jadwal kampanye yang diduga dilakukan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). “Pada 27 Agustus iklan APPSI disiarkan oleh 8 stasiun televisi swasta. Melihat hal ini, pada 28 Agustus  kami melaporkan ke Panwaslu DKI terkait dugaan pelanggaran jadwal kampanye,“ terang Dasril Affandi, Sekertaris Tim Advokasi Foke-Nara

Berita Terkait Isu Hukuman Mati Koruptor

• KOMPAS - Demokrat Nilai Hukuman Mati Koruptor Ambigu: Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika menilai ambigu seruan hukuman mati koruptor yang didengungkan oleh Nahdlatul Ulama. Ketua Komisi III DPR itu menganggap klasifikasi mengenai koruptor yang pantas dihukum mati tersebut masih rancu. "Soal hukuman mati koruptor, yang mana yang harus dihukum mati? Kan, semua harus mempertimbangkan fakta hukumnya," kata Pasek

Berita Terkait Musda PD Jateng

• SUARA MERDEKA - Musda Demokrat Melanggar AD/ ART: Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Jateng yang dikabarkan berlangsung hari Sabtu (22/9) di Magelang mengagetkan pengurus dan kader parpol. Sebab, sebagian besar di antara mereka belum mendapatkan surat pemberitahuan atau undangan dari panitia. Kabar musda ini hanya diinformasikan secara lisan dari mulut ke mulut yang belum diketahui kebenarannya. Jika musda akhirnya jadi digelar, maka hal itu dinilai melanggar Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. Sekretaris Partai Demokrat Jateng Dani Sriyanto menyatakan, musda ini seharusnya digelar DPD, bukan DPP.

Berita Terkait Isu Century

• INILAH - Demokrat Khawatir, Century Strategi Politik 2014: Pemanggilan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) oleh Tim Pengawas (Timwas) Century dicurigai menjadi bagian dari strategi politik 2014. Apalagi, pemanggilan JK ini sudah dilakukan saat masih Panitia Khusus (Pansus). "F-PD (Fraksi Partai Demokrat) prihatin apabila Timwas terus menerus lebih dibawa ke politik kepentingan menjelang 2014," terang Ketua Fraksi Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf

Berita Terkait Angie

• INILAH - Demokrat Belum Berencana Ganti Angie: Fraksi Partai Demokrat mengaku belum berencana melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada anggotanya yakni Angelina Sodakh yang telah diberhentikan sementara dari DPR karena statusnya sudah menjadi terdakwa. "Belum, belum ada rencana PAW. Kita menunggu putusan pengadilan jadi kita belum siapkan, pergantian itu gampang. Intinya kita tetap menunggu putusan pengadilan. Putusan BK kan pemberhentian sementara, mungkin di BKO-kan saja," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf

Berita Terkait Demokrat Bone

• TRIBUNNEWS - Demokrat Bone Tunggu Keputusan Partai: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bone Partai Demokrat hingga kini masih menunggu keputusan DPP maupun DPD Demokrat terkait pencalonan Ketua DPC Demokrat Bone Andi Said Pabokori yang dinilai tidak menjalankan permintaan partai. "Terkait apa yang telah dilakukan oleh ketua, kita serahkan kewenangannya kepada DPP atau DPD dan hingga saat ini kita belum mendapatkan secara resmi keputusan partai terkait pencalonannya itu. Secara pribadi Said melakukan sesuatu yang tidak sesuai rekomendasi pertai," ungkap Sekretaris I DPC Demokrat Bone H Rustan

Berita Terkait Isu Pilkada Serentak

• TRIBUNNEWS - Demokrat Usulkan Pemilukada Serentak Lewat Kluster: Partai Demokrat menyambut baik wacana pemilihan umum kepala daerah yang digelar serentak, dengan menambahkan usulan agar ke depan penyelenggaraan pemilukada dibuat dengan sistem kluster untuk beberapa daerah. “Sehingga bisa pemilukadanya digelar serentak. Jadi dalam setahun itu, misalnya dilakukan dua kali," ujar Ketua DPP Demokrat Bidang Hukum I Gede Pasek Suardika

Berita Terkait Penyidik KPK

• TRIBUNNEWS - Demokrat: Penyidik Independen kpk Sulit Diwujudkan: Keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi merekrut penyidik independen dari luar Polri dan Kejaksaan Agung bakal membentur tembok besar. Demikian disampaikan politisi Demokrat, I Gede Pasek Suardika di DPR, Jakarta, Selasa (18/9/2012). Menurut Pasek, memang ada klausul dalam Undang-undang KPK yang mengatur penyidik independen, tapi harus dilihat juga bahwa penyidik dapat disuplai dari unsur Polri dan Kejaksaan Agung, di mana sudah berlangsung selama ini. Persoalannya, mencari penyidik independen sulit.

Berita Terkait Isu Caleg

• SINDO - Kinerja di DPR Jadi Referensi Susun Caleg: Partai politik (parpol) berkomitmen melakukan perbaikan dalam penyusunan calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2014. Khusus untuk kader yang sudah duduk di DPR, parpol akan melihat rapor kinerja.  “Kita punya mekanisme reward and punishment yang itu akan menjadi referensi dalam menyusun daftar caleg. Kalau sanksi berat, tentu tidak akan dicalonkan lagi, tetapi kalau sekadar sanksi kinerja maka mereka akan disesuaikan berdasarkan nomor urut,” tandas Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa kepada SINDO di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Rapor periodik yang akan diserahkan oleh fraksi ke DPP mencakup kinerja di DPR serta bagaimana membangun dan menjaga konstituennya di daerah pemilihan. 

Berita Terkait Isu Pemiluhan Gubernur

• VIVANEWS - Anas: Gubernur Dipilih DPRD, Yakin Tak Ada Politik Uang?: Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum meminta usulan NU soal pengembalian Pilkada langsung ke Pilkada dengan sistem perwakilan dikaji secara mendalam. "Kalau dikembalikan ke DPRD bagaimana? Apa di sana tidak ada politik uang?" kata Anas balik bertanya kepada VIVAnews di sela-sela menghadiri pengukuhan profesor riset LIPI di Jakarta, Selasa 18 September 2012. Anas malah menambahkan bahwa salah satu pertimbangan Pilkada langsung adalah karena banyaknya kecenderungan politik uang di DPRD saat pemilihan kepala daerah. "Dulu seingat saya itu karena alasan yang saya ingat karena politik uang yang kuat di DPRD," ujar mantan anggota KPU ini.

Berita Terkait Anas Urbaningrum

• KOMPAS - Tiga Ilmuwan Dikukuhkan sebagai Profesor Riset: Tiga ilmuwan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dikukuhkan sebagai profesor riset. Ketiga ilmuwan tersebut adalah Dr. Muhamad Hisyam M.A. dari bidang komunikasi antar budaya, Dr. R. Siti Zuhro, M.A. dari bidang ilmu politik, dan Dr. Ir. Dwi Listyo Rahayu dari bidang oseanografi/oseanologi. Masing-masing ilmuwan menyampaikan orasinya pada Selasa (18/9/2012) di auditorium LIPI, Jakarta. Acara ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintahan, diantaranya Anas Urbaningrum, Akbar Tanjung dan Wakil Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara, serta ilmuwan LIPI. Hisyam memaparkan orasi berjudul "Dinamika Pelaksannan Syariah Islam di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sejarah." Hisyam menguraikan bagaimana pelaksanaan syariah islam yang melibatkan negara dalam rentang waktu sejak berdirinya kerajaan-kerajaan islam di Nusantara hingga saat ini.

Berita Terkait Hambalang

TRIBUNNEWS - KPK Periksa Manajer Proyek Hambalang: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan manajer proyek kerja sama operasi (KSO) PT Adhi Karya dan Wijaya Karya, Purwadi Hendro Pratomo, Selasa (18/9/2012), sebagai saksi terkait penyidikan dugaan korupsi proyek Hambalang. Adapun, KSO PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya merupakan pelaksana proyek tersebut. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan, Purwadi akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka kasus hambalang, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dedy Kusdinar. "Diperiksa sebagai saksi tersangka DK (Dedy Kusdinar)," kata Priharsa melalui pesan singkat.