Berita Terkait Foke - Nara
- KOMPAS - Tim Foke-Nara Cek Kasus APPSI ke Polda Metro: Tim advokasi Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya kali ini untuk mengetahui perkembangan kasus pelanggaran kampanye di luar jadwal dalam iklan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), yang memuat gambar pasangan calom Jokowi-Basuki. "Kami datang ke sini terkait kampanye di luar jadwal dalam iklan APPSI dengan talent Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Pak Basuki yang ditayangkan 27 Agustus," ujar Sekretaris tim advokasi Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Dasril Affandi
- SUARA MERDEKA - Kubu Foke Bantah Candaan 'Haya Ahok' Direncanakan: Tim Sukses Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli menyangkal sapaan Nachrowi kepada pesaingnya, Basuki Tjahaja Purnama, dalam debat terakhir Pemilihan Gubernur Jakarta, Minggu lalu, merupakan strategi yang sudah direncanakan. Sekretaris Tim Sukses Foke-Nara, Budi Siswanto pun membantah candaan tersebut berhubungan dengan sentimen SARA. "Itu tidak ada hubungannya dengan sentimen SARA. Itu skenario untuk mencairkan ketegangan suasana debat dan memancing emosi lawan," kilah Budi
- TRIBUNNEWS - ICW Ungkap Ada Dana Kampanye Foke-Nara Tak Jelas: Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2012 . Hal yang disoroti terkait aliran dana kampanye yang masuk ke pundi-pundi pasangan calon. Peneliti ICW, Apung Widadi, mengatakan sejak putaran pertama berlangsung pelaporan dana kampanye ini hanya menjadi semacam formalitas saja. Bahkan audit dana kampanye juga tidak mampu menjadi alat verifikasi yang baik. "Jadi mengenai dana kampanye ini, semuanya hanya terbatas pada laporan saja, tidak mendalam dan tindak lanjutnya juga tidak jelas," ujar Apung
- KOMPAS - Swing Voters Penentu Kemenangan Foke dan Jokowi: Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid mengatakan, faktor penentu kemenangan kedua pasang calon Gubernur DKI Jakarta adalah suara swing voters. Swing voters adalah suara pemilih potensial yang baru memutuskan untuk memilih di hari H pencoblosan. "Penentu kemenangan untuk Pak Fauzi dan Pak Jokowi adalah dari kalangan swing voters sebesar 7 persen suara," kata Husin Yazid
Berita Terkait Musda PD Jawa Tengah
- SUARA MERDEKA - Muluskan Cagub Pilihan DPP, Demokrat Musda Mendadak: Partai Demokrat (PD) Jawa Tengah dikabarkan akan menggelar musyawarah daerah (musda) pada Sabtu (22/9) mendatang. Musda itu terkait pelicinan jalan bagi calon gubernur yang menjadi pilihan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Pelaksanaan musda yang terkesan diam-diam ini memang mengejutkan. Sebab selama ini pelaksanaan musda yang sudah molor dua tahun hanya menjadi wacana. Sejumlah sumber di Gedung Berlian menyebutkan pelaksanaan musda ini salah satunya bertujuan untuk memuluskan seseorang menjadikan partai Demokrat sebagai kendaraan untuk maju pilgub 2013.
Berita Terkait Siti Hartati Murdaya
- INILAH - Murdaya Enggan Tanggapi Posisi Hartati di Demokrat: Suami Siti Hartati Murdaya, Murdaya Poo menutupi kabar soal 'perceraian' istrinya dengan Partai Demokrat. Taipan Indonesia ini enggan memberikan keterangan soal ditinggalkannya Hartati oleh Partai yang dilahirkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono itu. Murdaya yang ditemui usai menjenguk istri di rutan KPK, Senin (17/9/2012) mencoba menghindari saat ditanyakan soal itu. Ia malah melemparnya ke Partai Demokrat. "Tidak tahu. Tanya mereka saja deh," kata Murdaya.
Berita Terkait Pilgub Jabar
- PIKIRAN RAKYAT - Dede Yusuf – Edi Darnadi akan Muncul: Wacana pasangan cagub Jabar yang diperkirakan akan muncul adalah koalisi Partai Demokrat - Partai Amanat Nasional - Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPP PAN Bima Arya Sugiarto di Bandung, Senin, membenarkan wacana tersebut. Namun hingga saat ini masih dalam proses penggodokan di internal partai. Sementara isu-isu beredar via Blackberry Messenger (BBM) dan pesan singkat isinya tentang pengusungan pasangan calon Dede Yusuf dan Edi Darnadi. "Sejak awal, kader partai di Jabar menunjuk Pak Edi Darnadi sebagai calon dari PAN. Ketika arah DPP menuju ke Dede Yusuf, kami pun mulai memikirkan wacana Dede Yusuf dan Pak Edi Darnadi. Tapi masih dalam tahap pembicaraan," ujarnya.
- TRIBUNNEWS - Dede Yusuf Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDIP: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengantongi lima nama bakal calon gubernur yang akan dipilih untuk maju Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 mendatang. Nama Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf, yang jelas sudah mendaftarkan diri sebagai bakal cagub Jabar dari Partai Demokrat pun masuk dalam bursa PDIP ini. Keempat bakal cagub Jabar dari PDIP lainnya, yakni Gatot Tjahjono, Rieke Diah Pitaloka, Dedi Supardi, Aang Hamid Suganda, Don Murdono. "Sementara kami punya lima nama, ada Pak Al Hamid, Gatot, Rieke, Don Burnomo, Dedi Cirebon," kata Tjahyo
Berita Terkait Pilgubri - Riau
- RIAU TERKINI - Sinyal PPP Kerkualisi dengan Demokrat Kian Kuat: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus menggalang kekuatan menghadapi Pilgubri 2013. Tanda-tandanya semakin kuat menuju koalisi dengan Partai Demokrat. Ketua DPW PPP Riau, Aziz Zaenal membenarkan sekaligus memberikan sinyal bahwa partainya berpeluang untuk berkoalisi dengan partai Demokrat dalam Pilgubri tahun depan. “Sejauh ini, kita sedang melakukan komunikasi aktif dengan berbagai partai untuk Pilgubri tahun depan dan belakangan ini, di antara beberapa partai tersebut, yang intens berkomunikasi dengan kita yakni partai Demokrat,” kata Aziz Zaenal
Berita Terkait Isu Penyidik KPK
- DETIK - Ruhut Dukung KPK Pertahankan 20 Penyidik dari Polri: Mabes Polri menarik 20 penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, mereka sedang gencar-gencarnya menyidik kasus korupsi, termasuk kasus Simulator SIM di Korlantas Polri. Menanggapi hal ini, Ruhut Sitompul, anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat menyatakan bahwa Fraksi mereka mendukung terus KPK agar mempertahankan penyidiknya. "KPK masih dicintai rakyat karena itu kami komisi III khususnya fraksi saya, Demokrat kami dukung terus KPK," kata Ruhut
Berita Terkait Isu Kenaikan Tarif Listrik
- BERITA SATU - Mayoritas Fraksi Setuju Kenaikan Tarif Listrik: Usulan Pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen akhirnya disetujui oleh Komisi VII DPR, dengan catatan penolakan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Keputusan itu didapatkan setelah seluruh fraksi dalam Komisi VII DPR melaksanakan rapat dengan Kementerian ESDM, yang dipimpin Jero Wacik, di Gedung DPR, Jakarta, hari ini. Fraksi-fraksi yang menyetujui kenaikan TDL 15 persen itu adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PPP, PKB, PAN, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Penolakan hanya diberikan oleh PDI Perjuangan, yang suaranya kalah dibanding suara partai lain.
INILAH – Opini (Andi Suruji CEO & Editor in Chief Inilah Group. Selengkapnya,
artikel ini bisa disimak di majalah InilahREVIEW edisi ke-03 Tahun II yang
terbit 17 September 2012)
Korupsi di Sekitar SBY
SEMAKIN sulit dibantah, praktik korupsi orang-orang di sekitar Presiden
SBY memang ada dan nyata. Pasalnya, satu lagi orang dekat SBY dituduh korupsi,
yakni Siti Hartati Murdaya. Sudah menjadi pengetahuan umum, pengusaha papan
atas itu adalah salat satu donatur kakap Partai Demokrat yang didirikan SBY. Ia
sering tampak berada di sekitar Presiden dalam acara-acara nasional yang
dihadiri Presiden, maupun acara yang diselenggarakan Partai Demokrat.
Semula banyak orang tidak yakin Hartati yang sudah malang-melintang
dalam dunia bisnis, aktivitas keagamaan, keluar masuk dalam lingkaran terdalam
pucuk pimpinan bangsa, bisa terseret melakukan korupsi dengan skala dana yang
mungkin tidak sebanding dengan aset-aset miliknya. Faktanya, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin menuduh Hartati korupsi. Karena itu, ia
ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Terlepas apakah Hartati kelak terbukti secara hukum memang korupsi,
pertanyaan awam, apakah praktik korupsi yang dilakukannya murni untuk dirinya
sendiri dan perusahaannya, atau ada kepentingan Partai Demokrat dan orang-orang
lingkaran terdalam SBY.
Tentu saja Hartati Murdaya bisa terbukti tidak bersalah dalam kasus yang
dituduhkannya. Namun demikian, terseretnya Hartati ke penjara KPK, setidaknya
menguatkan kesan bahwa korupsi di sekitar SBY sudah pada titik mengkhawatirkan.
Kejadian demi kejadian yang melibatkan orang-orang sekitar SBY mengesankan pula
bahwa yang terungkap itu barulah puncak gunung es dari sebuah permasalahan
besar di sekitar Istana.
Sebelumnya, sejumlah petinggi Partai Demokrat terbelit tuduhan korupsi.
Sebutlah Nazaruddin, Agelina Sondakh. Nazaruddin adalah bendahara partai
berlambang seperti logo mobil mewah itu. Sementara Angelina adalah tokoh kunci
dan pengurus teras partai.
Padahal, Angie bersama anak SBY, Ibas yang juga Sekretaris Umum partrai,
dan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum, pernah tampil sebagai bintang iklan
antikorupsi dengan tagline “katakan tidak pada korupsi”. Karena itu, ketika
kasus Nazaruddin diungkap dan menyebut nama petingi PD, timbullah anekdot
“katakan tidak pada (hal) korupsi”.
Kalau oang-orang dekat SBY seperti yang diungkapkan di atas terbukti
korupsi, berarti memang banyak penyamun di sekitar Presiden. Tinggal melihatnya
dari dua sisi. Pada satu sisi, banyak petualang politik dan pemburu rente di
sekitar presiden. Sementara pada sisi lain, bisa dinilai sebagai upaya
pemberantasan korupsi memang tidak pandang bulu. Walaupun orang dekat Presiden
korupsi, tetapi SBY tidak melakukan “campur tangan”. Presiden membiarkan saja
orang-orangnya ditangkap dan ditahan di penjara karena korupsi.
Menyimak modus operandi korupsi yang dituduhkan kepada Nazaruddin,
Angie, tampaknya sasaran pencurian uang negara adalah proyek-proyek yang
dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Lalu melihat
orang-orang terlibat, diduga tersangkut, dapat dikatakan bahwa mereka
menjadikan APBN sebagai sasaran pengumpulan uang, memperkaya diri sendiri maupun
untuk membiayai partai dan kegiatan politiknya. Bukan hanya itu, korupsi yang
mereka lakukan memang terstruktur karena melibatkan elite dan pengurus partai.
Korupsi yang sangat struktural seperti itu, hanya dapat diberantas jika
Presiden SBY benar-benar dapat membuktikan ucapannya untuk memimpin gerakan
pemberantasan korupsi di negara ini. Untuk dapat memberantas korupsi, maka SBY
sendiri dulu harus bersih dari korupsi, baru bergeser ke lingkaran terdalamnya,
hingga lingakaran terluarnya.
Ada semacam protes dari kalangan elite Partai Demokrat bahwa bukan hanya
oknum partai “milik” SBY itu yang melakukan korupsi, bukan kebijakan struktural
partai. Orang-orang partai lain pun melakukan hal yang sama. Akan tetapi,
mungkin mereka lupa bahwa partai-partai lain yang orang-orangnya terlibat
korupsi, juga termasuk lingkaran SBY, karena kebanyakan di antara koruptor itu
adalah dari kalangan partai-partai koalisi SBY.
Belum lagi kita tahu akhir sebenarnya cerita kasus Bank Century yang
kembali memanas. Dan, masih banyak lagi kasus lainnya yang sedang diselidiki
dan disidik penegak hukum.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar