Berita Terkait Capres
- SINDO - Demokrat-PDIP Penentu Capres
Alternatif: Munculnya figur alternatif dalam Pemilihan Presiden (Pilpres)
2014 sangat bergantung pada Partai Demokrat dan PDIP sebagai dua partai besar
yang hingga kini belum memastikan calon presiden (capres). “Ya peluang itu ada di Demokrat dan PDIP yang
hingga sekarang belum jelas mau mengusung siapa. Harus dimulai dari sekarang
untuk melakukan semacam public nomination terhadap kader-kader potensialnya dan
juga tetap membuka peluang bagi figur lain yang nonpartai politik,” kata pakar
psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk
Berita Terkait Saan Mustofa
- JPNN - Saan Beri Klarifikasi soal
Tudingan Nazaruddin: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa
Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustofa dalam pengembangan kasus dugaan korupsi
proyek PLTS di Kemenakertrans 2007/2008 dengan tersangka Neneng Sri Wahyuni. Saan
diperiksa setelah suami Neneng, M Nazaruddin kembali "bernyanyi" usai
diperiksa KPK sebagai saksi kasus ini beberapa waktu lalu. Saat itu Nazaruddin
membeberkan keterlibatan mantan Menakertrans Erman Suparno, Anas Urbaningrum
dan Saan Mustofa pada proyek PLTS tersebut. Saan sudah tiba sekitar pukul 10.15
WIB.
Berita Terkait Sutan Bhatoegana
- JPNN - Sutan Bhatoegana Bagi-bagi Duit:
Bakal calon gubsu dari Demokrat Sutan Bhatoegana mulai menunjukkan taringnya di
sejumlah daerah di Sumut, termasuk di Binjai. Bertempat di salah satu lesehan
di Jalan Umar Baki,Kecamatan Binjai, Soetan bagi-bagi duit recehan Rp10 ribu
dan Rp20 ribu kepada sejumlah masyarakat yang datang, Rabu (26/9). Dalam
kunjungan singkatnya di Kota Binjai, Ketua Komisi VII DPR RI itu menyampaikan,
dirinya memberikan uang kepada masyarakat bukan mencari simpati masyarakat,
melainkan atas keikhlasan sendiri. "Kenapa, kan tidak ada masalah saya
membagi-bagikan uang kepada masyarakat, saya ikhlas memberi mereka, bukan saya
paksa mereka untuk memilih saya," urainya.
Berita Terkait Musda Demokrat Jateng
- SUARA MERDEKA - Musda
Demokrat Jateng Ditargetkan Oktober: Musyawarah Daerah (Musda) Partai
Demokrat Jateng yang sedianya digelar di Hotel Grand Arthos Aerowisata
Magelang, Kamis (27/9) akhirnya resmi tertunda. Sekretaris Divisi Pembinaan
Organisasi DPP Partai Demokrat Sudewo menargetkan pelaksanaan musda bisa
terselesaikan pada bulan Oktober 2012. Adapun, lokasinya dimungkinkan masih
berada di Magelang. Setelah musda, DPP juga berencana mengadakan Musyawarah
Cabang (Muscab) Partai Demokrat di 35 kabupaten/ kota di Jateng, tepatnya pada
bulan Desember 2012 dan Januari 2013. "Kami perkirakan Oktober mendatang
sudah bisa digelar musda," tandas Sudewo.
Berita Terkait Ketua DPC PD Cilacap
- METRO TV NEWS - KPK
Periksa Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap: Komisi Pemberantasan Korupsi
kembali memeriksa anggota Partai Demokrat terkait kasus dugaan adanya aliran
dana dalam kongres pemilihan ketua umum Partai Demokrat pada 2010 di Bandung,
Jawa Barat, yang dimenangkan oleh Anas Urbaningrum. Kemarin (26/9), KPK
memeriksa Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap Tridiyanto beserta koleganya
Wahyudi Utomo dan staf Anas bernama Nurachmad. Usai diperiksa selama 12 jam,
Tridiyanto mengaku dicecar pertanyaan seputar sosok Muhamad Nazaruddin, mantan
Bendahara Umum Partai Demokrat. Ia juga diminta menjelaskan proses pelaksaan
kongres Partai Demokrat.
Berita Terkait Ganti Anggota DPR
- INILAH - Golkar & Demokrat Ganti
Anggotanya di DPR: Partai Golkar dan Partai Demokrat (PD) resmi melakukan
pergantian antar waktu (PAW) anggotanya. Dua anggota yang diganti adalah
almarhumah Mariani Akib Baramuli dari Golkar yang meninggal karena sakit
jantung, dan Theresia EE Pardede alias Tere dari Partai Demokrat yang
mengundurkan diri.m Almarhumah Mariani Akib Baramuli digantikan Ryani Soedirman
yang ditugaskan Fraksi Golkar duduk di Komisi VIII DPR. "Dia akan duduk di
komisi VIII, kompetensinya memang di situ," kata Ketua Fraksi Golkar,
Setya Novanto
- POSKOTA - Marzuki Alie Lantik Dua Anggota DPR: Ketua DPR RI Marzuki Alie
melantik anggota baru dewan lewat Pergantian Antar Waktu (PAW) yakni dari
Fraksi Golkar dan Demokrat. Anggota PAW yang dilantik, Efi Sulistowati
mengantikan Theresia Ebenna Ezeria Pardede alias Tere yang mendundurkan diri
Fraksi Demokrat. Dan dari Fraksi Golkar Ryani Soedirman menggantikan Mariani
Akib Baramuli. Mariani Akib Baramuli, meninggal dunia di Senayan City akibat
serangan jatung.
Berita Terkait Isu Century
- JPNN - Aneh, Demokrat Mengeluh Pascapemanggilan JK-Antasari: Anggota
Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengaku heran
dengan Fraksi Partai Demokrat yang tiba-tiba memersoalkan pemanggilan mantan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla
oleh Tim Pengawas Century DPR. Bambang menganggap PD aneh karena menuding
Timwas memolitisasi pemanggilan dua tokoh yang menolak bailout untuk Century itu. Menurut Bambang, dalam rapat Timwas Rabu
(26/9), anggota Timwas dari FPD menganggap ada politisasi kasus Century
pasca-pemanggilan JK dan Antasari.
Berita Terkait Pengurus DPAC Demokrat
se Rohul
- RIAU TERKINI - Mambang
Mit Bakal Lantik Pengurus DPAC Demokrat se Rohul: Ketua DPD Partai Demokrat
Riau HR Mambang Mit yang juga calon Gubernur Riau 2013 direncanakan Sabtu,
(29/09/2012) melantik Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) se Kabupaten
Rokan Hulu (Rohul) di Gedung Daerah Pasirpangaraian. Pada kegiatan tersebut,
juga dijadwalkan hadir Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum,
Sekretaris Umum Edhie Baskoro Yudhoyono MSc dan Wakil Ketua Dewan Pembina DPP
Partai Demokrat EE Mangindaan beserta rombongan pengurus DPP lainnya. Selain
itu, hadir juga ketua dan Pengurus DPC Rokan Hulu. Demikian diungkapkan
Koordinator Divisi Komunikasi Publik DPD Partai Demokrat Riau Tony Hidayat.
Berita Terkait Pilpres
- BERITA SATU - Demokrat Usulkan Presidential Threshold 15
Persen: Wakil Sekjen Partai Demokrat (PD) Saan Mustopa mengatakan, PD
mengusulkan ambang batas presiden atau presidential threshold, sebesar 15
persen dari kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 20 persen suara secara
nasional. Alasannya, dua angka itu sebagai angka moderat yang masih mungkin
dicapai partai-partai. Selain itu, dua angka itu juga tidak terlalu mudah bagi
partai untuk mencalonkan presiden,
sehingga partai memilih sungguh-sungguh atau tidak asal mencalonkan. "Kami
usulkan Presidential Threshold sebesar 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara
secara nasional," kata Saan
Berita Terkait Isu Pelantikan Gubernur DKI
- INILAH - Biaya Besar, Pelantikan
Gubernur DKI Tuai Protes: Besarnya anggaran pelantikan gubernur dan wakil
gubernur DKI Jakarta menuai reaksi fraksi dikalangan dewan. Dewan meminta
alokasi anggaran pelantikan yang mencapai Rp822 juta, dipangkas. Ketua Fraksi
Partai Demokrat, Aliman Aat mengatakan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur
DKI yang rencananya bakal berlangsung pada 7 Oktober 2012 mendatang, sudah
selayaknya digelar secara sederhana. “Pelantikan itu bukan pesta kemenangan.
Namun titik landas untuk bekerja sang pemenang,” ujar Aliman
GATRA – Laporan Utama Majalah GATRA edisi 18/47,
terbit Kamis 27 September 2012
Tantangan Jokowinomics di Ibu Kota
Jokowi yang dinilai sukses sebagai Wali Kota Solo akan mendapat beban
lebih berat ketika menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Perlu dukungan politik
untuk mejalankan kebijakan publik Jokowinomics. Mulai tampak riak-riak kecil di
DPRD Jakarta.
Pembangunan jalan layang Antasari-Blok M, Jakarta Selatan, kini memasuki
tahap penyelesaian akhir. Proyek infrastuktur karya Gubernur DKI Jakarta Fauzi
Bowo itu diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang selalu mencekik ruas jalan
tersebut.
Jalur Antasari-Blok M hanyalah satu dari sekian banyak ruas jalan
Jakarta yang kerap dilanda kemacetan. Masalah kemacetan lalu lintas Ibu Kota
seolah menjadi penyakit kronis yang tak ada obatnya. Gubernur silih berganti,
toh tak pernah beres mengatasi masalah ini.
Persoalan yang tak kunjung selesai ini kadang dijadikan
"senjata" oleh calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Joko Widodo-Basuki
Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) untuk "menembak" pasangan Fauzi
Bowo-Nachrowi Ramli dalam berbagai dialog dan debat menjelang pemilihan
Gubernur DKI Jakarta.
Jokowi-Ahok menilai Gubernur Fauzi Bowo gagal menuntaskan masalah
kemacetan ini. Ketika pasangan ini, pekan lalu, berhasil memenangkan pilkada
DKI Jakarta putaran kedua (berdasarkan perhitungan cepat lembaga survei),
sebagian besar warga Ibu Kota menaruh harapan pada mereka, meski ada juga yang
meragukan kemampuan mereka dalam mengatasi persoalan kemacetan Jakarta.
Apa pun kata orang, Basuki alias Ahok selaku calon wakil gubernur
mengaku sudah punya solusi untuk mengatasi kemacetan itu. "Harusnya move
people, not car," kata Ahok. Yang berlangsung di Jakarta selama ini,
menurut dia, adalah memindahkan mobil dari satu tempat ke tempat lain.
"Move car, not people," katanya.
Ia menilai konsep yang berlaku selama ini tidak tepat. "Kalau
membangun jalan terus, juga nggak akan selesai (masalah)," Ahok
menambahkan. Misalnya pembangunan jalan layang Antasari-Blok M yang hampir
rampung konstruksinya itu. Karena itulah, Jokowi-Ahok ingin mengubah apa yang
selama ini menurut mereka tidak tepat.
Kemacetan hanyalah satu dari sekian banyak problem Ibu Kota. Di luar
itu, ada permukiman kumuh, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan banjir. Untuk
menata permukiman, pembangunan dimulai dari kampung dengan menciptakan kampung
sehat, memiliki ruang terbuka hijau, ruang publik, drainase, dan septic tank
yang jelas.
Pembangunan permukiman berupa kampung susun, membangun usaha produktif
di kampung, pasar tradisional, dan lokasi pedagang kaki lima adalah solusi yang
akan dilakukan Jokowi untuk membenahi Jakarta. Sejauh ini, Jokowi yang menjabat
sebagai Wali Kota Solo, Jawa Tengah, dianggap berhasil menata permukiman kumuh
dan merelokasi pedagang kaki lima di kotanya.
Tapi persoalan Jakarta tentu jauh lebih besar dibandingkan dengan Solo
yang cuma berpenduduk sekitar 650.000 jiwa. Sedangkan warga DKI Jakarta
mencapai 8,5 juta jiwa. Berarti 12 kali lipat dari penduduk Solo.
Meski masalah Jakarta jauh lebih kompleks, dalam berbagai kesempatan
kampanyenya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menyatakan akan bekerja
keras untuk mengatasinya. "Solo memang kecil bila dibandingkan dengan
Jakarta. Tapi Jakarta punya APBD 22 kali lipat dibandingkan dengan Solo. Dengan
dana sebesar itu, Jakarta akan lebih maju bila pembangunan dilakukan dengan
transparan dan berpihak pada kepentingan warga," kata Jokowi.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof A.
Chaniago, menyebut gaya Jokowi yang antiformalitas, sederhana,
antigagah-gagahan pejabat, antiprotokoler, antifeodal, dan antibasa-basi yang
tidak perlu (kecuali dalam norma kesantunan Jawa) sangat pas untuk
menyelesaikan permasalahan Jakarta. Selama menjadi Wali Kota Solo, Jokowi lebih
banyak turun ke lapangan dan menjadi problem solver.
Andrinof melihat Jokowi sebagai sosok yang tidak tampak sebagai orang
yang ingin didengar. Walaupun, dia sangat pantas menjadi orang yang lebih
banyak didengar daripada mendengar. Dengan hasil kerja nyatanya mengubah
kondisi Kota Solo dari tahun ke tahun selama masa kepemimpinannya dengan
anggaran yang amat terbatas.
Andrinof menyebut kebijakan publik Jokowi dalam memberesi masalah di
Solo sebagai "Jokowinomics". Dia pun yakin, Jokowinomics bisa
berhasil bila diterapkan di Jakarta. Hepotesis Andrinof tentang Jokowinomics
itu dipublikasikan melalui milis, pertengahan Juli lalu. Ia membuat
perbandingan kasar antara besaran rasio anggaran pembangunan Kota Solo per
kapita dan anggaran pembangunan DKI Jakarta per kapita.
Kemudian Andrinof membandingkan hasil pembangunan dua kota ini
berdasarkan besaran anggaran per kapita. "Katakanlah Pemprov DKI harus
punya alokasi khusus anggaran karena statusnya sebagai ibu kota. Tetapi
perbandingannya tetap saja menunjukkan betapa borosnya biaya pembangunan di DKI
Jakarta dan betapa efisiennya penggunaan anggaran pembangunan di Kota
Solo," kata Andrinof.
Selama lima tahun kepemimpinan Jokori periode I (2005-2010), total APBD
Kota Solo hanya sekitar Rp 4 trilyun, dengan jumlah penduduk sekitar 650.000
jiwa. Adapun total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan di DKI Jakarta
selama periode yang sama mencapai Rp 110 trilyun, dengan jumlah penduduk 8,5
juta jiwa. "Artinya, dengan jumlah penduduk DKI Jakarta yang 12 kali lipat
dari penduduk Kota Solo, DKI Jakarta memiliki besar anggaran 22 kali
lipat," Andrinof menegaskan.
Kalaupun tidak bisa menerima perbandingan antara cara mengelola Kota
Solo dan DKI Jakarta, boleh juga dibandingkan Kota Solo dengan Jakarta Utara.
Kota Solo memiliki kepadatan penduduk 12.750 jiwa per kilometer persegi, lebih
tinggi dari tingkat kepadatan Jakarta Utara, yakni 10.959 jiwa per kilometer
persegi.
Sepanjang tahun 2005-2010, di wilayah Jakarta Utara ada tiga pasar tradisional
yang mati. Adapun di Kota Solo, dalam periode yang sama, berdiri 13 pasar
tradisional. Belum lagi pembangunan taman kota, trotoar untuk pejalan kaki,
perbaikan administrasi pelayanan, dan green belt di tepi Bengawan Solo
sepanjang lebih dari tujuh kilometer. Ini menjadikan Solo memiliki belt
terpanjang di Indonesia.
Dengan anggaran per kapita di DKI Jakarta yang 22 kali lipat dari Kota
Solo tadi, masalah di DKI Jakarta terus bertambah. Jalur pejalan kaki juga
tidak bertambah, sedangkan jalur yang ada semakin tidak efektif karena Pemprov
DKI tidak melakukan pencegahan dalam proses okupasi awal fasilitas umum.
Cara kerja aparat tramtib mengadopsi cara kerja pemadam kebakaran.
Mereka bertindak kalau masalah sudah terjadi, bukan mencegah agar masalah tidak
terjadi. Selain penggunaan anggaran yang efisien, yang harus dicatat dari
kebijakan anggaran Kota Solo pada masa Jokowi, kata Adrianof, adalah
pemihakannya yang nyata kepada rakyat.
Salah satu programnya yang dikenal luas, bahkan sampai ke luar negeri,
adalah pemindahan pedagang kaki lima dari lokasi yang kurang tepat dan dibuat
semrawut oleh keberadaan pedagang kaki lima tersebut ke lokasi khusus yang
dibangun Pemerintah Kota Solo, tanpa konflik.
Di luar itu, masih ada program lain yang juga bermaksud memberi tempat
yang layak bagi kelompok masyarakat yang akan dipindahkan, yakni masyarakat
daerah slum yang dipindahkan ke rumah susun dan penghuni bantaran Sungai
Bengawan Solo yang diberi lahan gratis untuk dibangun menjadi milik sah warga
asal bantaran Sungai Bengawan Solo tersebut.
Pemindahan lokasi usaha atau tempat tinggal kelompok warga itu adalah
program yang juga mengubah cara hidup warga dari kebiasaan-kebiasaan kurang
baik. Misalnya, dari kebiasaan mengotori lingkungan, menimbulkan kesemrawutan,
kekumuhan, dan menggunakan fasilitas yang seharusnya dipakai untuk kepentingan
umum menjadi warga yang mulai membiasakan diri hidup tertib, bersih, rapi, dan
mengetahui hal yang bukan menjadi hak mereka.
Begitulah penilaian Andrinof Chaniago terhadap Jokowi. Hanya saja,
Jokowi kemungkinan bakal menghadapi tantangan politis yang jauh lebih berat
bila menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di Solo, Jokowinomics bisa berjalan
mulus, antara lain, karena mendapat dukungan politik dari DPRD Solo yang didominasi
PDI Perjuangan, partai yang menopang Jokowi.
Jakarta, ketika Jokowi mencalonkan sebagai gubernur, hanya dua partai
minoritas di DPRD DKI Jakarta yang mendukungnya. Yakni PDI Perjuangan dan
Partai Gerindra, yang hanya memiliki 17 kursi di DPRD DKI Jakarta. Adapun lawan
politiknya, pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, ditopang beberapa partai besar,
seperti Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB, dan Hanura yang menguasai 77
kursi DPRD.
Padahal, untuk memuluskan penggunaan anggaran, harus ada persetujuan
DPRD. Toh, pasangan Jokowi-Ahok tak khawatir manakala dalam pembahasan di DPRD
nanti mereka diganjal. "Ini DKI, Bung. Apa pun yang kita lakukan, 80%
media meliput dan seluruh Indonesia tahu seperti apa. Kalau partai menantang
gubernur yang transparan, efeknya tidak hanya di DPRD DKI," kata Ahok.
"Melainkan juga berimbas ke nasional. Mereka bisa tereliminasi dari
politik Indonesia," ia menegaskan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Aliman Aat, meminta
pasangan Jokowi-Ahok segera menjalin komunikasi awal ke fraksinya dan fraksi
lainnya. Fraksi Demokrat, katanya, tak akan mengganjal kebijakan Jokowi-Ahok
selama untuk kebaikan masyarakat.
Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali.
Meski partainya mengusung Foke-Nara, mereka tak akan mempersulit Jokowi-Ahok di
parlemen. "Kita harapkan apa yang jadi janji-janji gubernur yang akan
datang ini bisa dituangkan dalam satu usulan kepada DPRD yang nantinya
dibahas," kata Ashraf Ali kepada Taufiqurrohman dari GATRA.
Namun kini terlihat ada riak-riak kecil di DPRD DKI Jakarta. Dalam
penetapan APBD 2013, sebelumnya disepakati, kebijakan umum anggaran dan
prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) akan ditetapkan pada 28
September 2012. KUA-PPAS adalah gambaran kebijakan anggaran secara umum.
Yang ngotot agar KUA-PPAS ditetapkan pada Jumat mendatang adalah Fraksi
Demokrat. Kalau itu yang terjadi, maka penetapan KUA-PPAS tidak melibatkan
Jokowi-Ahok. Hal inilah yang membuat Golkar dan PKS tak sepaham. Dua fraksi
ini, ditambah PDI Perjuangan dan Gerindra, menginginkan penetapan KUA-PPAS
diundur, setelah gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik. Sehingga
mereka bisa terlibat dalam pembahasan.
"Jika ditandatangani sebelum pelantikan gubernur, maka pola
berpikirnya masih dalam kerangka program gubernur yang lama," kata Ashraf.
Nah, lo.***