Monitoring Report Rabu, 10 Oktober 2012

Berita Terkait Pilgub Sumut

• JPNN - Sutan Bathoegana Pasrah: Partai Demokrat direncanakan akan menyerahkan satu nama bakal calon Gubernur Sumatera Utara ke Majelis Tinggi Partai Demokrat  15 Oktober mendatang. Dipastikan nama tersebut merupakan hasil survey yang menempati posisi tertinggi. Surveinya sendiri baru berakhir hari ini, 10 Oktober 2012. Kepastian tersebut dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Sutan Bathoegana Siregar kepada JPNN di Jakarta, Selasa (9/10).  “Terkait nama bakal calon, DPD Demokrat Sumut baru akan mengusulkan satu nama ke Majelis Tinggi pada 15 Oktober ini,” ujar Sutan.
• JPNN - Survei Demokrat Gatot Juga Tertinggi: Gatot Pujo Nugroho menjadi kandidat calon gubernur Sumut terkuat. Bukan hanya berdasar hasil survei internal Partai Golkar, jagonya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menempati posisi teratas hasil survei Partai Demokrat. Bahkan, raihan tingkat elektabilitas Gatot berdasar hasil survei Demokrat adalah 28 persen. Ini berbeda dengan hasil survei Golkar seperti disampaikan Plt Ketua DPD Golkar Sumut Andi Ahmad Dara, dimana Gatot di posisi teratas dengan raihan skor lebih dari 20 persen. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhony Allen Marbun kepada JPNN menyebutkan, raihan angka 28 persen Gatot itu merupakan hasil survei yang berakhir Juli 2012.

Berita Terkait Isu Capres Alternatif

• JPNN - Demokrat Ajak Capres Alternatif Masuk Parpol: Partai Demokrat mengajak tokoh kandidat capres alternatif untuk merapat ke parpol. Ajakan tersebut dianggap sebagai jalan keluar ketika ikut mendukung dipertahankannya angka presidential threshold 20 persen dalam UU Pilpres. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, sikap partainya yang mendukung syarat parpol atau gabungan parpol mengajukan capres-cawapres minimal memiliki 20 persen kursi di parlemen tersebut dianggap sebagai upaya menghadang munculnya calon alternatif. "Ya, kan calon alternatif bisa maju lewat partai politik yang ada, yang independen bisa merapat," ujar Syarief

Berita Terkait Cagub Jawa Barat

• KOMPAS - Tanpa Anas, Demokrat Tetapkan Dede Bakal Cagub Jabar: Penetapan Dede Yusuf sebagai calon gubernur Jawa Barat yang diusung Partai Demokrat sudah dilakukan pada Jumat (5/10/2012) lalu. Keputusan itu merupakan hasil kesepakatan semua anggota Majelis Tinggi partai pemenang Pemilu 2009 tersebut. Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, partainya sudah memastikan akan mengusung Dede, yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat. Akan tetapi, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum tak menghadiri acara yang diadakan di kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Mengapa? "Iya, memang Ketua Umum tidak hadir karena sakit," kata Saan.

Berita Terkait KPK dan Polri

• KONTAN - Demokrat minta Kapolri patuhi perintah presiden: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Timur Pradopo patuh terhadap intruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, pidato yang disampaikan SBY kemarin malam sudah cukup jelas. Dalam pidato itu, SBY menyampaikan lima instruksi. Salah satu perintahnya adalah meminta Kepolisian menyerahkan pengusutan dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Polri dibawah Presiden tentu harus patuh terhadap yang disampaikan presiden. Presiden bukan menyalahkan (Polri), Presiden sudah memberikan intruksi yang jelas," kata Saan
• INILAH - Demokrat Lega dengan Sikap SBY Terkait Polri-KPK: Partai Demokrat merasa lega dengan pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri karena disambut baik semua kalangan. "Sangat jelas, tegas dan bagus pidato Presiden. Karena secara tegas Presiden menunjukan tidak ingin membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut," tegas Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron
• SUARA PEMBARUAN - Demokrat: Ketua KPK Jangan Banyak Beropini: Ketua KPK Abraham Samad nampaknya doyan betul mengumbar opini. Tadi siang dia mengatakan akan ada yang mengejutkan dalam kasus Hambalang. Apa maksud perkembangan mengejutkan itu, Abraham tidak menjelaskan. Ketua Biro Hukum dan Perundang-undangan DPP Partai Demokrat Jemmy Setiawan menyayangkan betul kedoyanan Abraham Samad itu. Betapa tidak, pernyataan itu sangatlah bersayap dan menggiring opini publik bahwa ada keterkaitan kasus Hambalang dengan kongres Demokrat di Bandung yang lagi-lagi mengabaikan dukungan fakta-fakta.

Berita Terkait Jelang Pemilu 2014

• BISNIS INDONESIA - JELANG PEMILU 2014: Suara Golkar Dan Demokrat Berpeluang Tergerus: Kendati Partai Golkar dan Partai Demokrat masih unggul dari sisi tingkat elektabilitas berdasarkan sejumlah survei, namun kecenderung tergerusnya suara kedua partai itu pada Pemilu 2014 kian terbuka akibat perubahan perilaku pemilih. Manajer Survei Charta Politika, Arya Fernandes mengatakan salah satu penyebab tergerusnya kedua partai tersebut adalah akibat sulitnya pemilih melakukan diferensiasi kedua parpol. Begitu juga dengan basis massa yang hampir sama di antara kedua parpol. Menurutnya, dengan basis masa utama yang sama-sama berasal dari petani, nelayan dan profesionali, kedua parpol sulit mempertahankan konstituen karena munculnya parpol baru dengan target pemilih yang sama.

Berita Terkait UU Pilpres

• BERITA SATU - Demokrat Paksa Setgab Sepakati Presidential Threshold 20 Persen: Demokrat memiliki pandangan tingginya angka Presidential Threshold akan perlunya memperkuat legitimasi terpilihnya seorang Presiden. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarifuddin Hassan, menyatakan partainya akan memperjuangkan agar semua anggota Sekretaris Gabungan (Setgab) Koalisi Pemerintahan mendukung angka Presidential Threshold 20 persen dalam revisi Undang Undang Pemilihan Presiden (UU Pilpres).

Berita Terkait PLTS

• SUARA PEMBARUAN - Nazaruddin: Anas Berperan Menangkan Perusahaan dalam Kasus PLTS: Terdakwa kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin mengaku membeberkan peranan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK,) saat diperiksa sebagai saksi pada Selasa (9/10). Menurut Nazaruddin, Anas berperan memenangkan perusahaan pelaksana PLTS. Dan itu sudah dijelaskan bagaimana prosesnya ke KPK.